Turki Nilai Resolusi Senat Prancis Soal Nagorno-Karabkah Konyol
Kamis, 26 November 2020 - 21:32 WIB
loading...
Ankara mengatakan, resolusi tersebut yang turut menyerukan Azerbaijan untuk menarik diri dari wilayah Nagorno-Karabakh adalah konyol, bias dan jauh dari kenyataan. Foto/REUTERS
A
A
A
ANKARA - Turki turut mengecam resolusi Senat Prancis soal Nagorno-Kabarakah. Ankara mengatakan, resolusi tersebut yang turut menyerukan Azerbaijan untuk menarik diri dari wilayah Nagorno-Karabakh adalah konyol, bias dan jauh dari kenyataan.
Senat Prancis mengeluarkan resolusi yang berisi seruan pada Paris untuk secara resmi mengakui Republik Nagorno-Karabakh. Dari 306 anggota Senat Prancis, 306 menyetujui resolusi itu. ( Baca juga: Hubungan Turki-AS di Era Biden Mungkin akan Jauh Lebih Buruk )
Menurut resolusi tersebut, Senat menyerukan penarikan segera pasukan Azerbaijan dari wilayah yang direbut dalam konfik sejak 27 September, dilakukannya penyelidikan internasional atas kejahatan perang dan penggunaan senjata terlarang.
"Resolusi yang diadopsi kemarin oleh Senat Prancis tentang sengketa Karabakh Atas adalah kasus yang mengabaikan prinsip-prinsip paling dasar dari hukum internasional, legitimasi dan kesetaraan demi kepentingan politik dalam negeri," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (26/11/2020).
Kementerian itu mengatakan, mengingat posisi Prancis sebagai ketua bersama di OSCE Minsk group, resolusi itu adalah indikator yang jelas mengapa kelompok itu tidak dapat menemukan solusi untuk konflik berkepanjangan, serta biasnya tentang masalah ini.
Mengutip agresi dan provokasi tentara Armenia yang pertama kali diperlihatkan di daerah perbatasan Tovuz dan kemudian di Karabakh Atas, Ankara mengatakan bahwa Azerbaijan memberikan tanggapan yang diperlukan dan memulihkan integritas teritorialnya dengan membebaskan wilayahnya yang telah diduduki selama hampir 30 tahun.
"Kemenangan tentara Azerbaijan di lapangan adalah "perwujudan" hak-hak yang dicatat dalam proses Minsk, di mana Prancis juga menjadi ketua bersama, tetapi tidak direalisasikan. Resolusi PBB yang relevan memerintahkan penarikan segera dan tanpa syarat orang-orang Armenia dari wilayah Azerbaijan yang diduduki," ujarnya.
“Namun, seruan Senat Prancis kepada Azerbaijan untuk menarik diri dari tanahnya sendiri, yang dibebaskan dari pendudukan, adalah manifestasi dari pemahaman yang konyol, bias, dan jauh dari kenyataan yang tidak dapat dianggap serius. Keputusan ini tidak memiliki akal sehat, yang tidak dapat dijelaskan dengan justifikasi yang masuk akal, dan juga membatasi kemampuan Prancis untuk berkontribusi secara nyata untuk solusi masalah tersebut," sambungnya.
Dalam pernyatannya, kementerian itu mendefinisikan obsesi Prancis baru-baru ini dengan Turki sebagai tidak mengejutkan, tetapi juga memprovokasi pikiran. ( Baca juga: Turki Kirim Tentara ke Nagorno-Karabakh )
Mereka kemudian meminta Prancis untuk mengadopsi persepsi obyektif dan tidak bias atas tindakan Turki di wilayah sekitarnya sambil menahan diri dari membuat referensi yang sangat keliru tentang sejarah atau masalah yang tidak relevan demi hubungan bilateral.
Senat Prancis mengeluarkan resolusi yang berisi seruan pada Paris untuk secara resmi mengakui Republik Nagorno-Karabakh. Dari 306 anggota Senat Prancis, 306 menyetujui resolusi itu. ( Baca juga: Hubungan Turki-AS di Era Biden Mungkin akan Jauh Lebih Buruk )
Menurut resolusi tersebut, Senat menyerukan penarikan segera pasukan Azerbaijan dari wilayah yang direbut dalam konfik sejak 27 September, dilakukannya penyelidikan internasional atas kejahatan perang dan penggunaan senjata terlarang.
"Resolusi yang diadopsi kemarin oleh Senat Prancis tentang sengketa Karabakh Atas adalah kasus yang mengabaikan prinsip-prinsip paling dasar dari hukum internasional, legitimasi dan kesetaraan demi kepentingan politik dalam negeri," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (26/11/2020).
Kementerian itu mengatakan, mengingat posisi Prancis sebagai ketua bersama di OSCE Minsk group, resolusi itu adalah indikator yang jelas mengapa kelompok itu tidak dapat menemukan solusi untuk konflik berkepanjangan, serta biasnya tentang masalah ini.
Mengutip agresi dan provokasi tentara Armenia yang pertama kali diperlihatkan di daerah perbatasan Tovuz dan kemudian di Karabakh Atas, Ankara mengatakan bahwa Azerbaijan memberikan tanggapan yang diperlukan dan memulihkan integritas teritorialnya dengan membebaskan wilayahnya yang telah diduduki selama hampir 30 tahun.
"Kemenangan tentara Azerbaijan di lapangan adalah "perwujudan" hak-hak yang dicatat dalam proses Minsk, di mana Prancis juga menjadi ketua bersama, tetapi tidak direalisasikan. Resolusi PBB yang relevan memerintahkan penarikan segera dan tanpa syarat orang-orang Armenia dari wilayah Azerbaijan yang diduduki," ujarnya.
“Namun, seruan Senat Prancis kepada Azerbaijan untuk menarik diri dari tanahnya sendiri, yang dibebaskan dari pendudukan, adalah manifestasi dari pemahaman yang konyol, bias, dan jauh dari kenyataan yang tidak dapat dianggap serius. Keputusan ini tidak memiliki akal sehat, yang tidak dapat dijelaskan dengan justifikasi yang masuk akal, dan juga membatasi kemampuan Prancis untuk berkontribusi secara nyata untuk solusi masalah tersebut," sambungnya.
Dalam pernyatannya, kementerian itu mendefinisikan obsesi Prancis baru-baru ini dengan Turki sebagai tidak mengejutkan, tetapi juga memprovokasi pikiran. ( Baca juga: Turki Kirim Tentara ke Nagorno-Karabakh )
Mereka kemudian meminta Prancis untuk mengadopsi persepsi obyektif dan tidak bias atas tindakan Turki di wilayah sekitarnya sambil menahan diri dari membuat referensi yang sangat keliru tentang sejarah atau masalah yang tidak relevan demi hubungan bilateral.
(esn)
Lihat Juga :
