Trump Ampuni Michael Flynn, Eks Penasihat yang Bohongi FBI soal Rusia

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengampuni mantan penasihat keamanan nasionalnya; Michael Flynn, yang dipenjara. Dia dihukum penjara karena berbohong kepada FBI selama penyelidikan terhadap Rusia terkait hubungannya dengan tim kampanye Trump dalam pemilihan presiden (pilpres) 2016.

“Merupakan Kehormatan Saya untuk mengumumkan bahwa Jenderal Michael T. Flynn telah diberikan Pengampunan Penuh. Selamat kepada @GenFlynn dan keluarganya yang luar biasa, saya tahu Anda sekarang akan memiliki Thanksgiving yang benar-benar fantastis!," tulis Trump di Twitter via akun @realDonaldTrump, Kamis (26/11/2020).

Langkah Trump ini sudah diprediksi sejumlah media Amerika yang pada awal pekan melaporkan bahwa presiden akan memberikan grasi kepada Flynn sebelum masa jabatannya berakhir.

Flynn adalah salah satu penasihat senior Trump yang dihukum setelah dia mengaku bersalah berbohong kepada FBI atas komunikasinya dengan Rusia.

Trump sendiri telah berulang kali berbicara hangat tentang Flynn, meskipun Jaksa Khusus Robert Mueller pernah memujinya sebagai model kooperator dalam penyelidikan mereka tentang hubungan antara Rusia dan tim kampanye Trump 2016. (Baca: Filipina: Suka atau Tidak, Kami Terlibat Jika Perang AS vs China Pecah )

Pengampunan itu adalah langkah terakhir dalam kasus yang ditentukan oleh lika-liku selama setahun terakhir setelah Departemen Kehakiman tiba-tiba membatalkan kasus tersebut, dan bersikeras bahwa Flynn seharusnya tidak pernah diinterogasi oleh FBI sejak awal.

Flynn mengakui berbohong selama interogasi FBI dengan mengatakan dia belum berdiskusi dengan duta besar Rusia saat itu, Sergey Kislyak. Padahal, saat itu sanksi baru saja dijatuhkan oleh pemerintahan Barack Obama pada Rusia atas tuduhan campur tangan pemilu AS.

Selama diskusi itu, Flynn mendesak Kislyak agar Rusia "seimbang" dalam menanggapi langkah-langkah hukuman dan meyakinkannya; "Kita dapat melakukan percakapan yang lebih baik tentang hubungan kedua negara setelah Trump menjadi presiden."