Netanyahu Minta Biden Tak Bawa Kembali AS ke Kesepakatan Nuklir Iran
Senin, 23 November 2020 - 14:55 WIB
loading...
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu secara tersirat meminta Joe Biden untuk tidak membawa kembali AS untuk bergabung dengan kesepakatan nuklir Iran. Foto/REUTERS
A
A
A
TEL AVIV - Perdana Menteri Israel , Benjamin Netanyahu secara tersirat meminta Joe Biden untuk tidak membawa kembali Amerika Serikat (AS) untuk bergabung dengan kesepakatan nuklir Iran. Netanyahu adalah penentang kuat kesepakatan yang diteken tahun 2015 tersebut.
"Seharusnya tidak ada yang kembali ke perjanjian nuklir sebelumnya. Kita harus tetap berpegang pada kebijakan tanpa kompromi untuk memastikan bahwa Iran tidak mengembangkan senjata nuklir,” kata Netanyahu, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (23/11/2020).
Dia tidak menyebut Biden secara langsung, tetapi pernyataannya secara luas ditafsirkan sebagai pesan kepada Biden untuk tidak membawa AS kembali ke dalam kesepakatan tersebut. ( Baca juga: Pompeo Pede Lebih Banyak Negara Arab Lakukan Normalisasi dengan Israel )
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo telah menyarankan Biden untuk tidak membawa AS bergabung kembali dalam kesepakatan nuklir Iran. Pompeo mengatakan itu adalah bagian dari tekanan maksimum AS terhadap Iran.
Pompeo mengatakan, AS harus mempertahankan kampanye tekanan maksimum dan sanksi terhadap rezim Iran. Dia lalu mengatakan, keluar dari kesepakatan nuklir adalah bagian dari tekanan terhadap Iran, untuk membantu menciptakan Timur Tengah baru.
Seperti diketahui, Biden mengatakan dia akan bergabung kembali dengan perjanjian jika Teheran kembali menunjukan komitmenya dan akan bekerja dengan sekutu untuk memperkuat, dan memperpanjangnya, sementara secara lebih efektif mendorong kembali kegiatan destabilisasi Iran lainnya.
Kesepakatan tersebut, yang dicapai antara Iran dan negara kekuatan dunia, berusaha untuk membatasi program nuklir Teheran, untuk mencegahnya mengembangkan senjata nuklir dengan imbalan pelonggaran sanksi ekonomi. ( Baca juga: Pompeo Sarankan Biden Tidak Bergabung Kembali AS ke Kesepakatan Nuklir Iran )
Tetapi kesepakatan itu, yang ditinggalkan oleh Donald Trump pada 2018, tidak membatasi program rudal balistik Iran atau dukungannya untuk milisi di Irak, Lebanon, Suriah dan Yaman, yang dipandang Washington sebagai tindakan destabilisasi di Timur Tengah.
"Seharusnya tidak ada yang kembali ke perjanjian nuklir sebelumnya. Kita harus tetap berpegang pada kebijakan tanpa kompromi untuk memastikan bahwa Iran tidak mengembangkan senjata nuklir,” kata Netanyahu, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (23/11/2020).
Dia tidak menyebut Biden secara langsung, tetapi pernyataannya secara luas ditafsirkan sebagai pesan kepada Biden untuk tidak membawa AS kembali ke dalam kesepakatan tersebut. ( Baca juga: Pompeo Pede Lebih Banyak Negara Arab Lakukan Normalisasi dengan Israel )
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo telah menyarankan Biden untuk tidak membawa AS bergabung kembali dalam kesepakatan nuklir Iran. Pompeo mengatakan itu adalah bagian dari tekanan maksimum AS terhadap Iran.
Pompeo mengatakan, AS harus mempertahankan kampanye tekanan maksimum dan sanksi terhadap rezim Iran. Dia lalu mengatakan, keluar dari kesepakatan nuklir adalah bagian dari tekanan terhadap Iran, untuk membantu menciptakan Timur Tengah baru.
Seperti diketahui, Biden mengatakan dia akan bergabung kembali dengan perjanjian jika Teheran kembali menunjukan komitmenya dan akan bekerja dengan sekutu untuk memperkuat, dan memperpanjangnya, sementara secara lebih efektif mendorong kembali kegiatan destabilisasi Iran lainnya.
Kesepakatan tersebut, yang dicapai antara Iran dan negara kekuatan dunia, berusaha untuk membatasi program nuklir Teheran, untuk mencegahnya mengembangkan senjata nuklir dengan imbalan pelonggaran sanksi ekonomi. ( Baca juga: Pompeo Sarankan Biden Tidak Bergabung Kembali AS ke Kesepakatan Nuklir Iran )
Tetapi kesepakatan itu, yang ditinggalkan oleh Donald Trump pada 2018, tidak membatasi program rudal balistik Iran atau dukungannya untuk milisi di Irak, Lebanon, Suriah dan Yaman, yang dipandang Washington sebagai tindakan destabilisasi di Timur Tengah.
(esn)
Lihat Juga :
