Pasukannya Bunuh Warga Afghanistan, Jenderal Australia Minta Maaf
Kamis, 19 November 2020 - 09:20 WIB
loading...
A
A
A
Perdana Menteri Scott Morrison telah berbicara dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani sebelum laporan tersebut dirilis, kata sumber yang mengetahui percakapan tersebut.
Morrison pekan lalu juga telah memperingatkan bahwa laporan itu akan berisi "berita yang sulit dan berat bagi warga Australia".(Baca juga: Sadisnya Pasukan Khusus Australia di Afghanistan: Tembak Kepala, Gorok Leher Warga )
Australia telah menempatkan pasukan di Afghanistan sejak 2002 sebagai bagian dari koalisi pimpinan AS yang memerangi milisi Taliban.
Pada 2016, Australia melancarkan penyelidikan atas perilaku personel pasukan khususnya antara 2005 dan 2016 di tengah tuduhan media lokal tentang pembunuhan pria dan anak-anak tak bersenjata.
Inspektur Jenderal Pertahanan telah mengonfirmasi dalam laporan tahunan terbaru bahwa setidaknya 55 insiden terpisah yang melibatkan dugaan pelanggaran hukum selama perang telah diperiksa.
"Ini melibatkan tuduhan pembunuhan yang sebagian besar di luar hukum terhadap orang-orang yang bukan kombatan atau bukan lagi kombatan, tetapi juga 'perlakuan kejam' terhadap orang-orang tersebut," bunyi laporan tahunan itu.
Morrison pekan lalu juga telah memperingatkan bahwa laporan itu akan berisi "berita yang sulit dan berat bagi warga Australia".(Baca juga: Sadisnya Pasukan Khusus Australia di Afghanistan: Tembak Kepala, Gorok Leher Warga )
Australia telah menempatkan pasukan di Afghanistan sejak 2002 sebagai bagian dari koalisi pimpinan AS yang memerangi milisi Taliban.
Pada 2016, Australia melancarkan penyelidikan atas perilaku personel pasukan khususnya antara 2005 dan 2016 di tengah tuduhan media lokal tentang pembunuhan pria dan anak-anak tak bersenjata.
Inspektur Jenderal Pertahanan telah mengonfirmasi dalam laporan tahunan terbaru bahwa setidaknya 55 insiden terpisah yang melibatkan dugaan pelanggaran hukum selama perang telah diperiksa.
"Ini melibatkan tuduhan pembunuhan yang sebagian besar di luar hukum terhadap orang-orang yang bukan kombatan atau bukan lagi kombatan, tetapi juga 'perlakuan kejam' terhadap orang-orang tersebut," bunyi laporan tahunan itu.
Lihat Juga :
