Reaksi awal Macron, termasuk janji untuk melindungi hak penerbitan karikatur Nabi Muhammad. Bahkan, proyeksi kartun kontroversial Charlie Hebdo di gedung-gedung publik, dalam apa yang dia serukan untuk membela kebebasan berekspresi di negaranya.
(Baca: Amnesty: Prancis Bukan Juara Dalam Kebebasan Berbicara )
Serangan tersebut juga memulai pendekatan 'mencari kambing hitam' pejabat Prancis yang agak terburu-buru dan kaum Muslim menjadi sasarannya. Para kritikus mengatakan, pemerintah Macron mengeksploitasi serentetan kekerasan untuk meningkatkan sikap anti-Muslimnya yang kontroversial.
Baca Juga:
Andreas Krieg, pengamat dari School of Security di Institute for Middle Eastern Studies, Royal College of Defense Studies di King’s College London, mengatakan, Prancis di bawah pemerintahan Macron memang menerapkan kebijakan yang keras terhadap Muslim dan ini membuat umat Muslim di negara tersebut terasing.
"Di bawah Macron, Prancis telah mengambil langkah kuat melawan Islam dan Islamisme di bawah panji toleransi dan liberalisme," ucap Krieg, seperti dilansir Anadolu Agency.
"Kebijakan imigrasi Prancis yang didasarkan pada asimilasi daripada integrasi, berarti bahwa Muslim dipaksa untuk berasimilasi dengan arus utama sekuler Prancis yang memiliki sedikit toleransi terhadap keyakinan non-sekuler lainnya," sambungnya.
Pendirian ini menyebabkan keterasingan dan ketidakamanan identitas di antara sebagian Muslim, yang menurutnya, adalah akar penyebab ekstremisme.
