AS Diduga Mata-matai Negara-negara Skandinavia dan Perusahaan Senjata
Senin, 16 November 2020 - 13:55 WIB
loading...
A
A
A
Dalam tender jet tempur, perusahaan pertahanan Swedia; Saab, menjadi salah satu pesaing. Setelah perdebatan sengit dengan banyak kontroversi, pemerintah Denmark akhirnya menetapkan membeli 27 unit jet tempur F-35 AS. (Baca juga: Setelah Akui Biden Menang Pilpres AS, Trump Mentweet: Saya Menang! )
Setelah beberapa kali gagal menarik perhatian manajemen terhadap masalah tersebut, whistleblower memberi tahu otoritas pengawas FE, TET. "Manajemen FE gagal menindaklanjuti atau menyelidiki lebih lanjut indikasi spionase," kata pihak TET, seperti dikutip Sputniknews, Senin (16/11/2020).
Sejak laporan dugaan NSA AS memata-matai Denmark dan negara-negara tetangganya muncul, Menteri Pertahanan Denmark Trine Bramsen kemudian memecat lima orang di kepemimpinan FE.
Para ahli di Denmark mengatakan memberi NSA akses ke kabel informasi atau memungkinkan untuk memata-matai institusi utama Denmark dan industri pertahanan jelas bertentangan dengan kepentingan negara.
"Ini pada dasarnya mengejutkan, karena otoritas yang seharusnya melindungi Denmark membantu merusak keamanan kepentingan vital Denmark," kata Jens Elo Rytter, seorang profesor hukum konstitusi di Universitas Kopenhagen, kepada Danish Radio.
Setelah beberapa kali gagal menarik perhatian manajemen terhadap masalah tersebut, whistleblower memberi tahu otoritas pengawas FE, TET. "Manajemen FE gagal menindaklanjuti atau menyelidiki lebih lanjut indikasi spionase," kata pihak TET, seperti dikutip Sputniknews, Senin (16/11/2020).
Sejak laporan dugaan NSA AS memata-matai Denmark dan negara-negara tetangganya muncul, Menteri Pertahanan Denmark Trine Bramsen kemudian memecat lima orang di kepemimpinan FE.
Para ahli di Denmark mengatakan memberi NSA akses ke kabel informasi atau memungkinkan untuk memata-matai institusi utama Denmark dan industri pertahanan jelas bertentangan dengan kepentingan negara.
"Ini pada dasarnya mengejutkan, karena otoritas yang seharusnya melindungi Denmark membantu merusak keamanan kepentingan vital Denmark," kata Jens Elo Rytter, seorang profesor hukum konstitusi di Universitas Kopenhagen, kepada Danish Radio.
Lihat Juga :
