Transisi Kekuasaan Terganggu, Ekonomi AS Terancam

WASHINGTON - Langkah Presiden Donald Trump menghalangi transisi yang damai dan lancar kepada presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan berimbas buruk pada ekonomi dan keamanan Negeri Paman Sam. Upaya cepat dan tanggap pemerintahan Biden mendatang pun akan terganggu.

Apalagi pemerintahan federal AS merupakan organisasi paling kompleks di bumi dengan anggaran USD5 triliun, beserta empat juta pegawai termasuk tentara. Dua juta pegawai negeri yang mengoperasikan berbagai unit departemen dan 4.000 pejabat yang ditunjuk sebagai politis. Untuk itu, diperluikan operasi besar-besaran agar tim transisi bisa bekerja dan memerlukan waktu yang panjang. (Baca: Amalan Doa Agar Rezeki Melimpah Ruah)

Ketika proses transisi, maka diperlukan upaya pemahaman dan pendalaman terhadap 100 lembaga pemerintahan federal baik besar maupun kecil untuk mengetahui permasalahan dan peranannya. Selanjutnya, adalah upaya penunjukan 4.000 pejabat secara politik dan 1.200 di antaranya harus mendapatkan konfirmasi dari Senat.

"Kerja sama dalam pemerintahan transisi sangat diperlukan, terutama bersifat nonpartisan demi kepentingan rakyat AS," kata Max Stier, Direktur Partnership for Public Service, lembaga nonpartisan yang mematau Transisi Kepresidenan AS, dilansir CNN. "Tim transisi Biden seharusnya mendapatkan akses berbagai sumber untuk pemerintahan mendatang," imbuhnya.

General Service Administration (GSA) sebenarnya memiliki tugas untuk membantu proses transisi pemerintahan. Ketua GSA Emily Murphy dikenal sebagai orang yang serius. Namun, GSA juga ditekan Presiden Trump yang menolak transisi bergerak mulus. "Hanya saja, tim Biden perlu menyiapkan diri untuk memimpin negara ini," kata Stier. (Baca juga: Kemendikbud Dukung Pelaksanaan Kampus Sehat Selama Pandemi)

Pada awal pemerintahan transisi, kepemimpinan menjadi kunci penting karena terdapat penunjukan 4.000 pemimpin lembaga secara politis. Kepemimpinan pemerintahan AS memang lebih bersifat politik. Tidak ada negara di dunia yang seperti AS. Hanya saja, mereka memiliki para pekerja pemerintah yang loyal dan siap bekerja secara profesional.

Sementara itu, tim transisi presiden terpilih AS, Joe Biden, berencana menggugat General Service Administration (GSA) karena menunda pengakuan kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2020. Sikap GSA tersebut dilatarbelakangi gugatan hukum Donald Trump.

GSA biasanya langsung mengakui presiden terpilih sehingga proses transisi dapat mulai disiapkan. Namun, kali ini, hal itu tidak terjadi, sekalipun Biden sudah memperoleh lebih dari 270 electoral vote yang diperlukan. Kemenangan itu bahkan dideklarasikan di jaringan televisi lokal pada akhir pekan lalu. (Baca juga: Kiat Pangkas Berat Badan Selama Pandemi)

Di bawah Konstitusi, kapan GSA harus mengamini kemenangan presiden terpilih tidak dipaparkan secara jelas. Namun, saat ini kemenangan Biden masih ditunda. Pasalnya, Trump mengajukan gugatan hukum terkait hasil penghitungan suara. Dia juga menuduh Pilpres 2020 dinodai praktik kecurangan.

Komisi terkait di berbagai kota di AS menyatakan tidak ada bukti kuat yang membuktikan adanya kecurangan selama Pilpres 2020. Para ahli hukum juga menilai upaya hukum yang diambil Trump tidak akan berhasil. Namun, Trump bersama pendukungnya menolak mengakui kemenangan Biden.