Pemantau Pemilu Internasional Sebut Tidak Ada Kecurangan di Pilpres AS

WASHINGTON - Sebuah kelompok pemantau pemilu internasional yang diundang untuk mengamati pemilu Amerika Serikat (AS) 2020 mengatakan tidak menemukan bukti kecurangan. Laporan ini bertentangan dengan klaim yang terus ditekankan oleh Presiden Donald Trump dan sekutunya tanpa bukti.

Dalam pernyataan awal, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) mengatakan telah mengirim tim yang terdiri dari 28 pemantau pemilu internasional dari 13 negara ke AS untuk menyaksikan pemungutan suara di Georgia, Iowa, Maryland, Michigan, dan Washington.

Dalam pernyataannya, OAS mengatakan para ahli tidak melihat contoh kecurangan atau ketidakberesan dalam pemilihan presiden (pilpres) , dan mengatakan bahwa Hari Pemilu sebagian besar berlangsung damai, meskipun ada beberapa upaya untuk mengintimidasi petugas pemungutan suara saat suara sedang dihitung.

OAS mengatakan bahwa Trump telah menuduh pekerja pemilu melakukan kecurangan pemilu, dan menegaskan kembali bahwa tim kampanyenya akan melanjutkan pengaduannya melalui pengadilan.

"Para pengamat OAS yang ditempatkan di negara bagian Michigan dan Georgia di medan pertempuran tidak menyaksikan satupun penyimpangan yang disebutkan di atas," kata OAS seperti dikutip dari Business Insider, Selasa (10/11/2020).



Kelompok itu menambahkan bahwa pihaknya belum secara langsung mengamati adanya penyimpangan serius yang mempertanyakan hasil pilpres sejauh ini.

Para ahli OAS juga tampaknya mengkritik upaya tim kampanye Trump untuk memperebutkan hasil di beberapa negara bagian, dengan mengklaim penipuan pemilih yang meluas.

Kelompok itu mengatakan bahwa mereka mendukung hak semua partai yang bersaing dalam pemilu, untuk meminta ganti rugi di hadapan otoritas hukum yang kompeten ketika mereka yakin mereka telah dicurangi. (Baca juga: Apesnya Donald Trump: Sudah Kalah Pilpres AS, Rentetan Gugatan Hukum Menanti )

"Sangat penting, bahwa kandidat bertindak secara bertanggung jawab dalam presentasi dan memperdebatkan klaim yang sah di depan pengadilan, bukan spekulasi yang tidak berdasar atau berbahaya di media publik," imbau OAS.