Hakim AS Perintahkan Layanan Pos Periksa Surat Suara Tertunda

WASHINGTON - Hakim Amerika Serikat (AS) memerintahkan Layanan Pos AS (USPS) memeriksa fasilitas pemrosesan surat pada Selasa (3/11) sore untuk penundaan surat suara pemilihan.

Hakim meminta USPS segera mengirimkan semua surat suara di sekitar selusin negara bagian, termasuk di Pennsylvania dan Florida yang menjadi medan perang dalam pemilu kali ini.

Data USPS menunjukkan sekitar 300.000 surat suara yang diterima untuk pemrosesan surat tidak memiliki pindaian (scan) yang mengonfirmasi pengirimannya ke otoritas pemilu.



Meskipun surat-suara dapat dikirim tanpa pemindaian, kelompok hak suara khawatir penundaan surat itu dapat menyebabkan beberapa suara tersebut didiskualifikasi. (Baca Juga: Jill Biden atau Melania Trump, Siapa Ibu Negara AS Selanjutnya?)

Hakim Distrik AS Emmet Sullivan mengeluarkan keputusan itu sebagai tanggapan atas tuntutan hukum yang diajukan berbagai kelompok termasuk Vote Forward, NAACP, dan kelompok komunitas Amerika Latin. (Lihat Infografis: Donald Trump Atau Joe Biden? Menuju Gedung Putih)

Yang terpengaruh oleh perintah hakim itu adalah Pennsylvania tengah, New England bagian utara, Carolina Selatan, Florida selatan, Colorado, Arizona, Alabama, dan Wyoming, serta kota-kota Atlanta, Houston, Philadelphia, Detroit, dan Lakeland, Florida.



Sullivan memerintahkan petugas pos menyelesaikan pemeriksaan pada pukul 3 sore dan sertifikasi pada pukul 16.30 serta tidak boleh ada surat suara yang tertinggal.

Tim Pengacara USPS mengatakan kepada Sullivan dalam pengajuan pengadilan bahwa “USPS tidak dapat menyelesaikan penyisiran surat pada pukul 16.30 tetapi bekerja secepat mungkin untuk mematuhi perintah pengadilan ini sambil mengakui keterbatasan fisik dan operasional serta kebutuhan untuk menghindari gangguan pada aktivitas utama pada Hari Pemilu."

“Inspektur akan berada di fasilitas yang diidentifikasi sepanjang malam,” tambah pengacara USPS.

NAACP mengajukan permintaan darurat sidang pengadilan baru untuk membahas langkah selanjutnya karena USPS tidak mematuhi perintah pengadilan.

Departemen Kehakiman mengatakan inspektur pos masih meninjau 220 fasilitas harian yang menangani surat pemilihan, termasuk catatan untuk akurasi, pemindaian surat yang tertunda, dan memastikan surat pemilihan diproses dengan cepat dan tidak ada surat suara yang ditahan karena perangko yang sudah tak berlaku.

Banyak negara bagian hanya akan menghitung surat suara yang diterima pada akhir hari Selasa dalam hasil pemilihan mereka.

Pada Agustus, USPS menangguhkan pemotongan biaya seperti memindahkan kotak pos dan mesin pengolah surat yang diterapkan Jenderal Postmaster Louis DeJoy, sekutu Presiden Donald Trump.

Jaksa Agung negara bagian dan kelompok hak sipil mengatakan perubahan itu akan memperlambat pengiriman surat pemilu dan menyulitkan pemilih berpartisipasi selama pandemi virus corona.

Layanan pos mengatakan telah mengirimkan 122 juta surat suara sebelum Selasa.