Jelang Pemilu, Trump Cabut Pembatasan AS pada Pemukiman Israel

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencabut larangan menggunakan uang pajak untuk mendanai riset sains Israel yang dilakukan di pemukiman Yahudi di tanah Palestina .

Tindakan ini dikecam Palestina karena merupakan upaya melegalisasi pemukiman Yahudi yang ilegal di mata hukum internasional.

Dengan pemilu presiden (pilpres) AS yang semakin mendekat, langkah Trump itu dipuji Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan dapat menari pemilih Kristen yang mendukung pemukiman Israel di Tepi Barat.

Universitas Israel di Pemukiman Ariel, Tepi Barat, menjadi lokasi untuk upacara pembukaan tempat baru untuk kerja sama sains AS dengan para peneliti Israel.

Palestina yang menginginkan Tepi Barat untuk negara masa depan menganggap langkah itu membuat AS terlibat dalam perusahaan pemukiman ilegal Israel. (Baca Juga: Putri Presiden Lebanon Tak Menolak Damai dengan Israel)

Di Ariel, Netanyahu dan David Friedman, duta besar AS untuk Israel, merevisi tiga perjanjian yang dicapai antara 1972 dan 1977, sehingga memungkinkan para peneliti di pemukiman Yahudi untuk mengajukan dana ke pemerintah AS. Mereka juga menandatangani perjanjian kerja sama ilmiah dan teknologi baru. (Lihat Video: Kapal Pencuri Ikan Bendera Malaysia Dibakar dan Ditenggelamkan)

Sesuai larangan yang sekarang dicabut, uang penelitian untuk orang Israel tidak dapat didistribusikan di daerah-daerah seperti Tepi Barat yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967. (Lihat Infografis: Daftar Produk Prancis yang Berpotensi Diboikot Dunia Muslim)

Sebagian besar negara di dunia memandang pemukiman permanen di wilayah pendudukan sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa, meskipun Israel membantahnya.



"Visi Trump, membuka Yudea dan Samaria untuk keterlibatan akademis, komersial dan ilmiah dengan Amerika Serikat," ungkap Netanyahu pada upacara di Ariel, memakai nama-nama alkitabiah untuk wilayah Tepi Barat.