Jelang Pemilu, Trump Cabut Pembatasan AS pada Pemukiman Israel
Kamis, 29 Oktober 2020 - 06:06 WIB
loading...
PM Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Dubes AS untuk Israel David Friedman berada di pemukiman Israel untuk upacara penandatanganan kesepakatan. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencabut larangan menggunakan uang pajak untuk mendanai riset sains Israel yang dilakukan di pemukiman Yahudi di tanah Palestina .
Tindakan ini dikecam Palestina karena merupakan upaya melegalisasi pemukiman Yahudi yang ilegal di mata hukum internasional.
Dengan pemilu presiden (pilpres) AS yang semakin mendekat, langkah Trump itu dipuji Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan dapat menari pemilih Kristen yang mendukung pemukiman Israel di Tepi Barat.
Universitas Israel di Pemukiman Ariel, Tepi Barat, menjadi lokasi untuk upacara pembukaan tempat baru untuk kerja sama sains AS dengan para peneliti Israel.
Palestina yang menginginkan Tepi Barat untuk negara masa depan menganggap langkah itu membuat AS terlibat dalam perusahaan pemukiman ilegal Israel. (Baca Juga: Putri Presiden Lebanon Tak Menolak Damai dengan Israel)
Di Ariel, Netanyahu dan David Friedman, duta besar AS untuk Israel, merevisi tiga perjanjian yang dicapai antara 1972 dan 1977, sehingga memungkinkan para peneliti di pemukiman Yahudi untuk mengajukan dana ke pemerintah AS. Mereka juga menandatangani perjanjian kerja sama ilmiah dan teknologi baru. (Lihat Video: Kapal Pencuri Ikan Bendera Malaysia Dibakar dan Ditenggelamkan)
Sesuai larangan yang sekarang dicabut, uang penelitian untuk orang Israel tidak dapat didistribusikan di daerah-daerah seperti Tepi Barat yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967. (Lihat Infografis: Daftar Produk Prancis yang Berpotensi Diboikot Dunia Muslim)
Sebagian besar negara di dunia memandang pemukiman permanen di wilayah pendudukan sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa, meskipun Israel membantahnya.
"Visi Trump, membuka Yudea dan Samaria untuk keterlibatan akademis, komersial dan ilmiah dengan Amerika Serikat," ungkap Netanyahu pada upacara di Ariel, memakai nama-nama alkitabiah untuk wilayah Tepi Barat.
"Ini adalah kemenangan penting melawan semua orang yang berusaha mendelegitimasi segala sesuatu yang dilakukan Israel di luar garis tahun 1967," papar Netanyahu.
Friedman mengatakan USD1,4 miliar telah diinvestasikan oleh tiga dana kerjasama penelitian AS-Israel sejak 1972.
Seorang juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, “Pencabutan larangan pendanaan itu menunjukkan partisipasi Amerika dalam pendudukan tanah Palestina.”
Pemerintahan Trump tahun lalu secara efektif mendukung hak Israel membangun pemukiman Tepi Barat dengan meninggalkan posisi lama AS bahwa pemukiman tidak sejalan dengan hukum internasional.
Tindakan ini dikecam Palestina karena merupakan upaya melegalisasi pemukiman Yahudi yang ilegal di mata hukum internasional.
Dengan pemilu presiden (pilpres) AS yang semakin mendekat, langkah Trump itu dipuji Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan dapat menari pemilih Kristen yang mendukung pemukiman Israel di Tepi Barat.
Universitas Israel di Pemukiman Ariel, Tepi Barat, menjadi lokasi untuk upacara pembukaan tempat baru untuk kerja sama sains AS dengan para peneliti Israel.
Palestina yang menginginkan Tepi Barat untuk negara masa depan menganggap langkah itu membuat AS terlibat dalam perusahaan pemukiman ilegal Israel. (Baca Juga: Putri Presiden Lebanon Tak Menolak Damai dengan Israel)
Di Ariel, Netanyahu dan David Friedman, duta besar AS untuk Israel, merevisi tiga perjanjian yang dicapai antara 1972 dan 1977, sehingga memungkinkan para peneliti di pemukiman Yahudi untuk mengajukan dana ke pemerintah AS. Mereka juga menandatangani perjanjian kerja sama ilmiah dan teknologi baru. (Lihat Video: Kapal Pencuri Ikan Bendera Malaysia Dibakar dan Ditenggelamkan)
Sesuai larangan yang sekarang dicabut, uang penelitian untuk orang Israel tidak dapat didistribusikan di daerah-daerah seperti Tepi Barat yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967. (Lihat Infografis: Daftar Produk Prancis yang Berpotensi Diboikot Dunia Muslim)
Sebagian besar negara di dunia memandang pemukiman permanen di wilayah pendudukan sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa, meskipun Israel membantahnya.
"Visi Trump, membuka Yudea dan Samaria untuk keterlibatan akademis, komersial dan ilmiah dengan Amerika Serikat," ungkap Netanyahu pada upacara di Ariel, memakai nama-nama alkitabiah untuk wilayah Tepi Barat.
"Ini adalah kemenangan penting melawan semua orang yang berusaha mendelegitimasi segala sesuatu yang dilakukan Israel di luar garis tahun 1967," papar Netanyahu.
Friedman mengatakan USD1,4 miliar telah diinvestasikan oleh tiga dana kerjasama penelitian AS-Israel sejak 1972.
Seorang juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, “Pencabutan larangan pendanaan itu menunjukkan partisipasi Amerika dalam pendudukan tanah Palestina.”
Pemerintahan Trump tahun lalu secara efektif mendukung hak Israel membangun pemukiman Tepi Barat dengan meninggalkan posisi lama AS bahwa pemukiman tidak sejalan dengan hukum internasional.
(sya)
Lihat Juga :
