Normalisasi Hubungan Sudan-Israel Picu Kontroversi
Senin, 26 Oktober 2020 - 10:35 WIB
loading...
A
A
A
Partai Kongres Populer, faksi Islam yang mendukung Bashir, juga mengecam langkah normalisasi tersebut. Pemimpin oposisi Sadiq al-Mahdi juga mengancam akan mencabut dukungan kepada Partai Umma dari pemerintah jika normalisasi terus berjalan. (Baca juga: Kemenag Bekali Guru RA Keterampilan Psikososial di Masa Pandemi)
Banyak warga Sudan juga menarima normalisasi dengan alasan kepentingan ekonomi Sudan. Namun, banyak juga menyatakan keberatan. “Sudan harus mendukung Palestina, ini masalah prinsip dan agama,” kata Ahmed Al-Nour, guru berusia 36 tahun.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan Palestina menolak mengutuk kesepakatan normalisasi hubungan Sudan dan Israel yang dimediasi AS. "Tidak ada seorang pun berhak berbicara atas nama rakyat Palestina dan atas nama Palestina," kata Abbas.
Hal senada juga diungkapkan Wasel Abu Youssef, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Dia mengatakan keputusan normalisasi dengan Israel sebagai "tikaman dari belakang yang baru" bagi rakyat Palestina. Hamas, penguasa kawasan Gaza, mengatakan tindakan menjalin hubungan dengan Israel adalah "dosa politik". (Baca juga: Ratusan Ribu Bayi Meninggal Akibat Polusi Udara)
Kementerian Luar Negeri Iran menggambarkan keputusan Sudan-Israel sebagai keputusan palsu. Mereka juga menuding Khartoum harus membayar “tebusan” setelah Washington menghapus status pendukung terorisme. “Dengan membayar uang tebusan, menutup mata terhadap kejahatan terhadap Palestina, kamu (Sudan) dihapus dari daftar pendukung terorisme,” demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Iran.
Banyak warga Sudan juga menarima normalisasi dengan alasan kepentingan ekonomi Sudan. Namun, banyak juga menyatakan keberatan. “Sudan harus mendukung Palestina, ini masalah prinsip dan agama,” kata Ahmed Al-Nour, guru berusia 36 tahun.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan Palestina menolak mengutuk kesepakatan normalisasi hubungan Sudan dan Israel yang dimediasi AS. "Tidak ada seorang pun berhak berbicara atas nama rakyat Palestina dan atas nama Palestina," kata Abbas.
Hal senada juga diungkapkan Wasel Abu Youssef, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Dia mengatakan keputusan normalisasi dengan Israel sebagai "tikaman dari belakang yang baru" bagi rakyat Palestina. Hamas, penguasa kawasan Gaza, mengatakan tindakan menjalin hubungan dengan Israel adalah "dosa politik". (Baca juga: Ratusan Ribu Bayi Meninggal Akibat Polusi Udara)
Kementerian Luar Negeri Iran menggambarkan keputusan Sudan-Israel sebagai keputusan palsu. Mereka juga menuding Khartoum harus membayar “tebusan” setelah Washington menghapus status pendukung terorisme. “Dengan membayar uang tebusan, menutup mata terhadap kejahatan terhadap Palestina, kamu (Sudan) dihapus dari daftar pendukung terorisme,” demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Iran.
Lihat Juga :
