Penguasa Kerajaan Malaysia Gelar Pertemuan, Bahas Usul Status Darurat

Proposal untuk menyerukan keadaan darurat telah menarik kecaman luas, dengan langkah tersebut digambarkan sebagai tidak konstitusional, tidak demokratis dan sebuah langkah yang dibuat oleh perdana menteri untuk mempertahankan kekuasaan politik.

Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim menggambarkan proposal itu sebagai tidak lebih dari penurunan ke dalam kediktatoran dan otoritarianisme.

"Malaysia tidak boleh berada dalam keadaan darurat hanya untuk memberikan dukungan hidup bagi kelangsungan politik Muhyiddin. Tidak ada proposal dari perdana menteri sebagai yang sekarang untuk mengumumkan keadaan darurat dan menangguhkan Parlemen untuk melawan pandemi Covid-19 telah menerima penolakan universal dari semua penjuru di Malaysia sejak negara itu mencapai Merdeka pada tahun 1957," kata polisi senior Partai Aksi Demokratik Lim Kit Siang.

Lim juga mengkritik sikap diam pemerintah tentang masalah tersebut.

"Hingga hari ini, Muhyiddin belum berbagi dengan warga Malaysia rencananya untuk menangguhkan Parlemen dan membuat Malaysia dalam keadaan darurat dan Malaysia harus bergantung pada pabrik rumor, yang telah bekerja lembur sejak Jumat," ujarnya.

"Paling tidak biasa dan tidak seperti biasanya, orang Malaysia mendapatkan lebih banyak informasi dari Yang di Pertuan Agong daripada dari perdana menteri tentang proposal perdana menteri," tambahnya.

Beberapa politisi Perikatan Nasional juga menentang usulan tersebut.