Penguasa Kerajaan Malaysia Gelar Pertemuan, Bahas Usul Status Darurat
Minggu, 25 Oktober 2020 - 11:22 WIB
loading...
A
A
A
Wakil Presiden UMNO Mohamad Hasan memperingatkan bahwa hal itu dapat berdampak buruk bagi perekonomian, dan menempatkan bangsa serta rakyat dalam situasi yang lebih sulit.
Rencana untuk mengumumkan keadaan darurat datang ketika Muhyiddin menghadapi risiko mosi tidak percaya saat Parlemen bersidang pada 6 November mendatang untuk membahas anggaran nasional.
Anwar Ibrahim bulan lalu telah mengklaim bahwa ia memiliki cukup dukungan untuk merebut kendali Parlemen dari perdana menteri.(Baca juga: Klaim Dapat Dukungan Mayoritas di Parlemen, Anwar Siap Lengserkan Muhyiddin )
Ada kekhawatiran bahwa perdana menteri, yang hanya memiliki mayoritas tipis dari dua kursi parlemen sebelumnya, bisa kehilangan suara kepercayaan, meninggalkan anggaran dalam ketidakpastian. Selain itu, hal ini dapat memicu pemilihan umum baru di tengah pandemi yang memburuk, sebuah opsi yang ingin dihindari oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perpecahan politik.
Malaysia melaporkan rekor 1.228 kasus Covid-19 pada Sabtu kemarin.
Sebuah pertemuan khusus Kabinet pada Jumat pagi telah menyetujui bahwa pemerintah harus menasihati Raja untuk mengumumkan keadaan darurat, yang akan memungkinkan penangguhan Parlemen, mencegah segala upaya untuk melemahkan pemerintahan.(Baca juga: PM Malaysia Minta Raja Deklarasikan Status Darurat )
Masih harus dilihat kewenangan apa yang akan dijalankan pemerintah, tetapi "darurat ekonomi" yang dicari Muhyiddin diharapkan berbeda dari keadaan darurat nasional sebelumnya. Jika ini benar, tidak akan ada militer di jalanan dan masyarakat Negeri Jiran dapat menjalankan bisnis mereka seperti biasa.
Rencana untuk mengumumkan keadaan darurat datang ketika Muhyiddin menghadapi risiko mosi tidak percaya saat Parlemen bersidang pada 6 November mendatang untuk membahas anggaran nasional.
Anwar Ibrahim bulan lalu telah mengklaim bahwa ia memiliki cukup dukungan untuk merebut kendali Parlemen dari perdana menteri.(Baca juga: Klaim Dapat Dukungan Mayoritas di Parlemen, Anwar Siap Lengserkan Muhyiddin )
Ada kekhawatiran bahwa perdana menteri, yang hanya memiliki mayoritas tipis dari dua kursi parlemen sebelumnya, bisa kehilangan suara kepercayaan, meninggalkan anggaran dalam ketidakpastian. Selain itu, hal ini dapat memicu pemilihan umum baru di tengah pandemi yang memburuk, sebuah opsi yang ingin dihindari oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perpecahan politik.
Malaysia melaporkan rekor 1.228 kasus Covid-19 pada Sabtu kemarin.
Sebuah pertemuan khusus Kabinet pada Jumat pagi telah menyetujui bahwa pemerintah harus menasihati Raja untuk mengumumkan keadaan darurat, yang akan memungkinkan penangguhan Parlemen, mencegah segala upaya untuk melemahkan pemerintahan.(Baca juga: PM Malaysia Minta Raja Deklarasikan Status Darurat )
Masih harus dilihat kewenangan apa yang akan dijalankan pemerintah, tetapi "darurat ekonomi" yang dicari Muhyiddin diharapkan berbeda dari keadaan darurat nasional sebelumnya. Jika ini benar, tidak akan ada militer di jalanan dan masyarakat Negeri Jiran dapat menjalankan bisnis mereka seperti biasa.
(ber)
Lihat Juga :
