Penguasa Kerajaan Malaysia Gelar Pertemuan, Bahas Usul Status Darurat

KUALA LUMPUR - Penguasa kerajaan Malaysia akan melakukan pertemuan pada Minggu (25/10/2020) malam untuk membahas status darurat yang diusulkan oleh Perdana Mengeri (PM) Muhyiddin Yasin . Usulan itu muncul ketika negara itu mengadapi krisis politik berkepanjangan dan perjuangan untuk mengendalikan pandemi yang meningkat.

Raja, Sultan Abdullah Ahmad Shah , menyerukan pertemuan khusus dengan penguasa Melayu di Istana Negara untuk membahas dan menyempurnakan saran yang diajukan oleh PM Muhyiddin, yang ingin menyerukan keadaan darurat nasional.

Harian The Star, yang dikutip Straits Times, melaporkan bahwa pertemuan yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 14.30 akan bersifat informal dan hanya dihadiri oleh para penguasa, tanpa kehadiran politisi.

Harian itu juga melaporkan bahwa Raja akan menyampaikan keputusan kepada perdana menteri setelah pertemuan tersebut.

Polisi meminta masyarakat untuk tidak berkumpul di dekat istana. Anggota media sudah mulai menunggu di luar sejak jam 10 pagi.

Keputusan untuk memberlakukan status darurat nasional mungkin tidak akan mudah dibuat.



Proposal untuk menyerukan keadaan darurat telah menarik kecaman luas, dengan langkah tersebut digambarkan sebagai tidak konstitusional, tidak demokratis dan sebuah langkah yang dibuat oleh perdana menteri untuk mempertahankan kekuasaan politik.

Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim menggambarkan proposal itu sebagai tidak lebih dari penurunan ke dalam kediktatoran dan otoritarianisme.

"Malaysia tidak boleh berada dalam keadaan darurat hanya untuk memberikan dukungan hidup bagi kelangsungan politik Muhyiddin. Tidak ada proposal dari perdana menteri sebagai yang sekarang untuk mengumumkan keadaan darurat dan menangguhkan Parlemen untuk melawan pandemi Covid-19 telah menerima penolakan universal dari semua penjuru di Malaysia sejak negara itu mencapai Merdeka pada tahun 1957," kata polisi senior Partai Aksi Demokratik Lim Kit Siang.