Penguasa Kerajaan Malaysia Gelar Pertemuan, Bahas Usul Status Darurat

KUALA LUMPUR - Penguasa kerajaan Malaysia akan melakukan pertemuan pada Minggu (25/10/2020) malam untuk membahas status darurat yang diusulkan oleh Perdana Mengeri (PM) Muhyiddin Yasin . Usulan itu muncul ketika negara itu mengadapi krisis politik berkepanjangan dan perjuangan untuk mengendalikan pandemi yang meningkat.

Raja, Sultan Abdullah Ahmad Shah , menyerukan pertemuan khusus dengan penguasa Melayu di Istana Negara untuk membahas dan menyempurnakan saran yang diajukan oleh PM Muhyiddin, yang ingin menyerukan keadaan darurat nasional.

Harian The Star, yang dikutip Straits Times, melaporkan bahwa pertemuan yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 14.30 akan bersifat informal dan hanya dihadiri oleh para penguasa, tanpa kehadiran politisi.

Harian itu juga melaporkan bahwa Raja akan menyampaikan keputusan kepada perdana menteri setelah pertemuan tersebut.

Polisi meminta masyarakat untuk tidak berkumpul di dekat istana. Anggota media sudah mulai menunggu di luar sejak jam 10 pagi.

Keputusan untuk memberlakukan status darurat nasional mungkin tidak akan mudah dibuat.



Proposal untuk menyerukan keadaan darurat telah menarik kecaman luas, dengan langkah tersebut digambarkan sebagai tidak konstitusional, tidak demokratis dan sebuah langkah yang dibuat oleh perdana menteri untuk mempertahankan kekuasaan politik.

Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim menggambarkan proposal itu sebagai tidak lebih dari penurunan ke dalam kediktatoran dan otoritarianisme.

"Malaysia tidak boleh berada dalam keadaan darurat hanya untuk memberikan dukungan hidup bagi kelangsungan politik Muhyiddin. Tidak ada proposal dari perdana menteri sebagai yang sekarang untuk mengumumkan keadaan darurat dan menangguhkan Parlemen untuk melawan pandemi Covid-19 telah menerima penolakan universal dari semua penjuru di Malaysia sejak negara itu mencapai Merdeka pada tahun 1957," kata polisi senior Partai Aksi Demokratik Lim Kit Siang.

Lim juga mengkritik sikap diam pemerintah tentang masalah tersebut.

"Hingga hari ini, Muhyiddin belum berbagi dengan warga Malaysia rencananya untuk menangguhkan Parlemen dan membuat Malaysia dalam keadaan darurat dan Malaysia harus bergantung pada pabrik rumor, yang telah bekerja lembur sejak Jumat," ujarnya.

"Paling tidak biasa dan tidak seperti biasanya, orang Malaysia mendapatkan lebih banyak informasi dari Yang di Pertuan Agong daripada dari perdana menteri tentang proposal perdana menteri," tambahnya.

Beberapa politisi Perikatan Nasional juga menentang usulan tersebut.

Wakil Presiden UMNO Mohamad Hasan memperingatkan bahwa hal itu dapat berdampak buruk bagi perekonomian, dan menempatkan bangsa serta rakyat dalam situasi yang lebih sulit.

Rencana untuk mengumumkan keadaan darurat datang ketika Muhyiddin menghadapi risiko mosi tidak percaya saat Parlemen bersidang pada 6 November mendatang untuk membahas anggaran nasional.

Anwar Ibrahim bulan lalu telah mengklaim bahwa ia memiliki cukup dukungan untuk merebut kendali Parlemen dari perdana menteri.(Baca juga: Klaim Dapat Dukungan Mayoritas di Parlemen, Anwar Siap Lengserkan Muhyiddin )

Ada kekhawatiran bahwa perdana menteri, yang hanya memiliki mayoritas tipis dari dua kursi parlemen sebelumnya, bisa kehilangan suara kepercayaan, meninggalkan anggaran dalam ketidakpastian. Selain itu, hal ini dapat memicu pemilihan umum baru di tengah pandemi yang memburuk, sebuah opsi yang ingin dihindari oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perpecahan politik.

Malaysia melaporkan rekor 1.228 kasus Covid-19 pada Sabtu kemarin.

Sebuah pertemuan khusus Kabinet pada Jumat pagi telah menyetujui bahwa pemerintah harus menasihati Raja untuk mengumumkan keadaan darurat, yang akan memungkinkan penangguhan Parlemen, mencegah segala upaya untuk melemahkan pemerintahan.(Baca juga: PM Malaysia Minta Raja Deklarasikan Status Darurat )

Masih harus dilihat kewenangan apa yang akan dijalankan pemerintah, tetapi "darurat ekonomi" yang dicari Muhyiddin diharapkan berbeda dari keadaan darurat nasional sebelumnya. Jika ini benar, tidak akan ada militer di jalanan dan masyarakat Negeri Jiran dapat menjalankan bisnis mereka seperti biasa.