Pakar: Kebijakan AS Terhadap Kurdi Ditujukan untuk Memecah Irak dan Suriah

ANKARA - Kunjungan langka utusan Amerika Serikat (AS) ke wilayah al-Hasakah yang sebagian besar dikuasai Kurdi di Suriah dan janjinya bahwa Turki tidak akan ikut campur di Timur laut Suriah menunjukkan bahwa Washington mendorong rencana untuk menyatukan berbagai kelompok regional Kurdi. Menurut pakar keamanan, langkah ini dimaksudkan memecah belah Suriah dan Irak.

Pada 21 September Perwakilan Khusus AS, James Jeffrey melakukan perjalanan ke timur laut Suriah dan mengadakan pertemuan terpisah dengan para pemimpin Pasukan Demokratik Suriah (SDF), serta dengan delegasi dialog politik intra-Kurdi yang sedang berlangsung.

(Baca: Suriah: AS Terus Mencuri Minyak Melalui Irak, Kerja Sama dengan Kurdi )

Setelah pertemuan puncak dengan para pemimpin Kurdi Suriah, Jeffrey menuju ke Erbil untuk bertemu dengan Nechirvan Barzani, kepala Wilayah Kurdistan Irak. Para pejabat membahas situasi di Suriah dan pembicaraan politik yang sedang berlangsung antara berbagai partai Kurdi di wilayah timur laut Republik Arab.

Di antara masalah yang dibahas oleh Jeffrey dan Kurdi, Suriah adalah ketakutan Kurdi akan operasi militer baru Turki, menurut outlet media Kurdi Rudaw. Mengutip Sama Bakdash, juru bicara Partai Persatuan Demokratik (PYD), Jeffrey mengatakan kepada para pemimpin Kurdi bahwa Washington akan mencegah kemungkinan serangan Turki di timur laut Suriah.

Pernyataan yang dibuat oleh Jeffrey dapat diartikan sebagai seruan untuk pembentukan negara Kurdi dan tidak mungkin telah disepakati sebelumnya dengan Ankara, kata Abdullah Agar, seorang ahli keamanan dan pensiunan perwira perang khusus dan komando.

"Turki telah memerangi terorisme selama beberapa dekade. Perjuangan jangka panjang ini tidak bisa diakhiri dengan pembentukan negara Partai Pekerja Kurdistan (PKK)," kata pakar keamanan Turki, Abdullah Agar, seperti dilansir Sputnik.

"Dulu, sesuai dengan kenyataan saat itu, sejumlah kesepakatan bisa saja tercapai, tapi saya kira tidak ada dari mereka mengizinkan pembentukan negara teroris atau akan memberikan, meskipun secara tidak langsung, persetujuan untuk ini. Dalam hal ini, Turki akan mencoret semua pencapaiannya dalam perang melawan terorisme," sambungnya.

Agar mengatakan, kebijakan AS membahayakan integritas teritorial Suriah dan Irak dengan memberikan pasukan Kurdi "jaminan" tersebut. Washington, jelasnya, mencoba untuk memberikan keseimbangan yang menguntungkannya dan berusaha untuk mengintegrasikan struktur dan formasi Kurdi oposisi dengan PKK dan penuh dengan risiko memicu perpecahan di Suriah, dan juga di Irak.

Dia mengingatkan bahwa referendum kemerdekaan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Regional Kurdi Irak pada 25 September 2017 tidak mendapat dukungan dari AS. "Kemudian Barzani tergesa-gesa dan akibat tergesa-gesa ini dia kehilangan Kirkuk. Namun, sekarang ketika waktu dan kondisi berubah, situasi destabilisasi menjadi jelas," ungkapnya.

(Baca: Prancis Kantongi Bukti Milisi Suriah Ikut Bertempur di Nagorno Karabakh )

Menurutnya, kekuatan Unit Perlindungan Rakyat (YPG), tulang punggung SDF dan PKK digunakan oleh Washington untuk merusak struktur politik Suriah dan Irak serta merusak integritas teritorial mereka.

Pada akhirnya, semuanya akan bergantung pada tindakan pemain regional. Mengenai posisi Turki, sangat jelas yakni tidak membiarkan PKK atau kekuatan di belakang PKK menggunakan minoritas yang tinggal di wilayah itu untuk tujuan mereka sendiri, dan juga untuk mencegah pertumbuhan ketidakstabilan lebih lanjut," tukasnya.