Sebut Islam dalam Krisis, Macron Tuai Kecaman

Macron mengumumkan bahwa pemerintahnya akan mengajukan RUU pada bulan Desember untuk memperkuat undang-undang 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis.

Langkah-langkah tersebut, kata Macron, ditujukan untuk mengatasi masalah tumbuhnya "radikalisasi" di Prancis dan meningkatkan kemampuan negara itu untuk hidup bersama.

“Sekularisme adalah semen dari persatuan Prancis,” dia bersikeras, tetapi menambahkan bahwa tidak ada gunanya menstigmatisasi semua Muslim yang beriman.

Undang-undang mengizinkan orang untuk menganut agama apa pun yang mereka pilih, kata Macron, tetapi tampilan luar dari afiliasi keagamaan akan dilarang di sekolah dan layanan publik.

Mengenakan jilbab sudah dilarang di sekolah-sekolah Prancis dan untuk pegawai negeri di tempat kerja mereka.(Baca juga: Paradoks Pemakaian Masker dan Pelarangan Cadar di Eropa )

Dalam pidatonya, Macron juga mengklaim sedang berusaha untuk "membebaskan" Islam di Prancis dari pengaruh asing dengan meningkatkan pengawasan pembiayaan masjid.

Juga akan ada pengawasan lebih dekat terhadap sekolah dan asosiasi yang secara eksklusif melayani komunitas agama.