Jadi Negara Adidaya, Presiden Xi Jinping Perkuat Geopolitik China

NEW YORK - Sejak berkuasa pada 2012, Presiden China Xi Jinping telah berhasil menjadikan China sebagai negara adidaya dengan menerapkan kebijakan luar negeri yang agresif di Asia. Dari Laut China Selatan hingga Himalaya, China terlibat sengketa wilayah dengan berbagai negara, baik bilateral ataupun unilateral, dan sukses melipatgandakan kawasannya.

Dengan meningkatnya perlawanan di beberapa kawasan di Asia, Xi telah memperkuat kehadiran militer dan meningkatkan anggaran belanja di sektor pertahanan. Tahun lalu, China bersitegang dengan India di Himalaya. “Kita perlu menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan negara, apapun risikonya,” ujar Xi, dilansir CNN. (Baca: Waspada dan jangan Meremehkan Sifat Lalai)

China memasang sistem misil anti-kapal dan anti-pesawat di tiga titik di Laut China Selatan. Hal itu diungkap seorang sumber dari badan intelijen Amerika Serikat (AS). Pemasangan alat pertahanan militer itu menandai peluncuran sistem misil canggih milik China. Wilayah itu masih menuai sengketa dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Taiwan.

Sejauh ini, laporan tersebut tidak dapat diverifikasi. Namun, China tidak pernah menyatakan telah menerjunkan sistem misil ke Laut China Selatan. Mereka sebelumnya menggunakan pernyataan umum seperti pembangunan fasilitas militer untuk kepentingan pertahanan di wilayah yang dianggap sebagai kedaulatan mereka.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) China tidak memberikan komentar mengenai laporan terbaru itu. Adapun Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China menyatakan memiliki kedaulatan di Kepulauan Spratly. Penerjunan sistem pertahanan militer semata-mata untuk keamanan dan tidak ditujukan menyasar negara tertentu.

“Bagi mereka yang tidak berniat berlaku agresif tidak perlu khawatir atau takut,” ujar Juru Bicara (Jubir) Kemlu China Hua Chunying kepada awak media di Beijing, China, dikutip Reuters. “Kami berharap pihak terkait dapat melihat sistem militer ini secara objektif dan tenang,” sambung diplomat perempuan China itu. (Baca juga: Bantu Guru PJJ, Kemendikbud Luncurkan Program Guru Belajar)

Pakar Laut China Selatan dari Washington Center for Strategic and International Studies think-tank, Greg Poling, mengatakan penerjunan misil di Laut China Selatan penting bagi China untuk mempertahankan kedaulatannya. “Dan itu akan menjadi misil pertama di Spratly, baik darat ke udara atau anti-kapal,” terang Poling.

Poling menambahkan penerjunan sistem pertahanna militer seperti itu sudah diduga akan dilakukan China di Laut China Selatan mengingat China membangun fasilitas militer dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menyusun pertahanan militer mulai dari terumbu karang hingga Woody Island di sebelah bagian utara.

Menurut Poling, penerjunan misil itu akan menjadi langkah besar yang menentukan ambisi China untuk mendominasi Laut China Selatan, yang juga merupakan sebuah rute perdagangan global. “Sebelumnya, jika Anda merupakan salah satu pengklaim, Anda tahu bahwa China telah mengawasi setiap langkah yang kau lakukan,”

Saat ini, setiap negara pengklaim yang berseteru dengan China di Laut China Selatan berada di dalam wilayah penembakkan misil. Hal itu, kata Poling, akan memberikan dampak yang sangat besar dalam memukul mundur lawan karena ancamannya serius. “Secara implisit, misil tersebut memberikan pesan yang kuat,” katanya. (Baca juga: RUU Kejaksaan Dinilai Ingin Jadikan Jaksa Superbody)

CNBC melaporkan YJ-12B, misil anti-kapal, dapat menghancurkan kapal musuh dengan jarak mencapai 295 nautical miles. Sementara misil jarak jauh HQ-9B yang biasanya digunakan untuk menembak jatuh pesawat terbang atau misil musuh dapat ditembakkan hingga 160 nautical miles. Keduanya dilengkapi teknologi pendukung.

Pada bulan lalu, Laksamana Philip Davidson yang dinominasikan menjadi kepala Komando Pasifik AS menyatakan markas operasi China di Laut China Selatan telah rampung dan lengkap. “Satu-satunya yang masih kurang ialah pasukan militer. Jika sudah ada, China akan mampu mempertebal kekuatannya di sana,” tandasnya.

China juga telah mengalami konflik militer dengan India di perbatasan Himalaya. Sebanyak 20 tentara India meninggal dunia, termasuk seorang kolonel dalam konflik dengan pasukan China di Galwan Valley pada Juni lalu. China sendiri tidak mengungkapkan terjadinya korban jiwa. Tapi beberapa sumber menyebutkan sedikitnya 35 tentara China tewas dalam konflik tersebut.

Menteri Luar Negeri China dan India saling protes dan mengecam menyusul bentrokan di wilayah sengketa Himalaya. Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, menuduh China terlebih dahulu ingin membangun infrastruktur di wilayah India. Namun, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menuding pasukan India menyerang terlebih dahulu. (Baca juga: Pneumonia Butuh Penanganan Serius)

Namun, dalam perbincangan melalui telepon, masing-masing pihak berjanji untuk tidak membuat situasi semakin memburuk. Ini merupakan bentrokan mematikan di perbatasan wilayah dua negara dalam kurun waktu 45 tahun terakhir. Para tentara melaporkan kedua kubu saling baku hantam dengan tongkat dan pentungan, tak menggunakan senjata api

Dalam sebuah pernyataannya pada percakapan telepon, Pemerintah India menuduh tentara China berusaha membangun infrastruktur di batas wilayah India yang paling penting dan strategis, yaitu Lembah Galwan. India memandang serangan China sebagai aksi terencana dan secara langsung, bertanggung jawab atas kekerasan dan jatuhnya korban sehingga mendesak Beijing untuk mengambil langkah perbaikan. Pernyataan itu menyimpulkan bahwa tak ada pihak yang akan mengambil tindakan untuk membuat situasi semakin memanas. (Lihat videonya: Tepat Karaoke di Depok Ditutup Paksa Petugas)

Sementara itu, Wang mengungkapkan, China sekali lagi menyatakan protes keras pada India dan meminta India melakukan investigasi secara menyeluruh. Beijing juga akan menghentikan semua tindakan provokasi untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi. "Masing-masing pihak harus menyelesaikan perselisihan ini melalui dialog, dan menjaga perbatasan tetap aman dan tenang," kata Wang. (Muh Shamil)