Trump Tolak Transisi Kekuasaan Berjalan Mulus
Jum'at, 25 September 2020 - 10:35 WIB
loading...
A
A
A
"Semuanya juga tidak mudah karena pemilu kali ini terjadi pada masa pandemi corona," kata Mitchell. Dia mengungkapkan, perlunya menemukan cara damai memperkuat demokrasi AS. "Semua pihak dan pemimpin harus menyiapkan diri menghadapi mobilisasi massa setelah pemilu," ujarnya.
Bisa saja penentu masa depan AS berada di tangan militer AS. Namun, selama ini militer AS juga tetap menjaga jarak dan tidak tertarik masuk ke politik domestik. (Baca juga: Zilkifli Hasan Tunjuk Pasha Ungu Jadi Ketua DPP PAN)
Pekan lalu, Washington Post melaporkan, anggota Kongres dari Partai Demokrat dari Michigan dan Mikie Sherrill dari New Jersey menulis surat kepada Jenderal Mark Milley, kepala staf gabungan dan menteri pertahanan Mark Esper. Surat itu berisi penegasan kewajiban militer untuk mengikuti perintah komandan militer tertinggi, yakni presiden terpilih.
Lawrence Douglas, seorang ilmuwan hukum dan profesor di Amherst College, tidak mengakui hasil pemilu merupakan bentuk dari keyakinan kalau Trump memang terlalu jauh dari kekalahan. “Pemimpin otoriter yang memiliki kekuatan tidak akan membiarkan mereka terjadi pada kondisi di mana dia akan menalami kekalahan,” katanya dilansir The New Yorker.
Faktanya Pemerintahan AS saat ini justru telah dibajak Trump sendiri untuk melindungi dari berbagai serangan. “Sistem konstitusi kita tidak mengamankan transfer kekuasaan yang damai, tetapi hanya mendorong saja,” kata Douglas. Itu karena sistem elektoral sangat berbeda dengan sistem populer sehingga sistem khas politik AS itu rawan disalahgunakan.
Namun demikian, sistem pemilu AS sejak 1800 kerap selalu diakhiri dengan kompromi karena sesuai dengan semangat konstitusi, akal sehat, dan keyakinan yang baik. Hanya saja, hal itu tidak diakui semuanya oleh Trump. Dikhawatirkan Trump justru akan memperbesar krisis dan tetap mengklaim dirinya sebagai presiden meskipun kalah. (Baca juga: Penting Deteksi Dini dan Kenali Gejala Pikun)
Bisa saja penentu masa depan AS berada di tangan militer AS. Namun, selama ini militer AS juga tetap menjaga jarak dan tidak tertarik masuk ke politik domestik. (Baca juga: Zilkifli Hasan Tunjuk Pasha Ungu Jadi Ketua DPP PAN)
Pekan lalu, Washington Post melaporkan, anggota Kongres dari Partai Demokrat dari Michigan dan Mikie Sherrill dari New Jersey menulis surat kepada Jenderal Mark Milley, kepala staf gabungan dan menteri pertahanan Mark Esper. Surat itu berisi penegasan kewajiban militer untuk mengikuti perintah komandan militer tertinggi, yakni presiden terpilih.
Lawrence Douglas, seorang ilmuwan hukum dan profesor di Amherst College, tidak mengakui hasil pemilu merupakan bentuk dari keyakinan kalau Trump memang terlalu jauh dari kekalahan. “Pemimpin otoriter yang memiliki kekuatan tidak akan membiarkan mereka terjadi pada kondisi di mana dia akan menalami kekalahan,” katanya dilansir The New Yorker.
Faktanya Pemerintahan AS saat ini justru telah dibajak Trump sendiri untuk melindungi dari berbagai serangan. “Sistem konstitusi kita tidak mengamankan transfer kekuasaan yang damai, tetapi hanya mendorong saja,” kata Douglas. Itu karena sistem elektoral sangat berbeda dengan sistem populer sehingga sistem khas politik AS itu rawan disalahgunakan.
Namun demikian, sistem pemilu AS sejak 1800 kerap selalu diakhiri dengan kompromi karena sesuai dengan semangat konstitusi, akal sehat, dan keyakinan yang baik. Hanya saja, hal itu tidak diakui semuanya oleh Trump. Dikhawatirkan Trump justru akan memperbesar krisis dan tetap mengklaim dirinya sebagai presiden meskipun kalah. (Baca juga: Penting Deteksi Dini dan Kenali Gejala Pikun)
Lihat Juga :
