Mengapa Pentagon Diam-diam Ubah Jumlah Tentara yang Terluka dan Tewas Akibat Perang Iran?

Pada hari Jumat, CNN meminta Pentagon untuk memberikan detail lebih lanjut tentang gangguan data tersebut, tetapi departemen tersebut tidak mengakui atau menanggapi pertanyaan tersebut hingga Minggu sore.

2. Pentagon Tutupi Jumlah Korban Tentara AS

Selain tanggal mulai 7 Juli, kategori "operasi luar negeri" baru di situs DCAS tidak menyertakan detail pembeda apa pun atau menentukan konflik di mana korban jiwa terjadi, dan Pentagon tidak segera menanggapi pertanyaan yang meminta klarifikasi tentang apa yang dicakup oleh kategori tersebut. Namun, kategori tersebut menampilkan daftar nama tentara yang gugur, termasuk tiga tentara Angkatan Darat yang tewas di Yordania akibat serangan Iran dan tentara yang tewas di Irak utara akhir pekan lalu selama peledakan terkontrol terhadap drone Iran.

Tanggal 7 Juli bertepatan dengan saat Presiden Donald Trump mengklaim konflik baru dengan Iran dimulai dalam pemberitahuan Kekuatan Perang yang dikirimkan pemerintah kepada Kongres awal bulan ini. (Undang-Undang Kekuasaan Perang tahun 1973 mengharuskan presiden untuk mengakhiri operasi militer dalam waktu 60 hari kecuali diizinkan oleh Kongres untuk melanjutkan; pemerintahan Trump berpendapat bahwa gencatan senjata April dengan Iran menghentikan hitungan mundur pada 1 Mei untuk periode awal konflik.)

3. Dikritik Parlemen AS

Para anggota parlemen dari kedua partai telah menentang interpretasi pemerintah terhadap hitungan mundur Kekuasaan Perang, meskipun beberapa analis dan pejabat berpendapat bahwa undang-undang itu sendiri merupakan batasan yang tidak konstitusional terhadap wewenang presiden dalam membuat keputusan perang. Menteri Luar Negeri Marco Rubio berpendapat bahwa undang-undang tersebut "tidak konstitusional, 100 persen" selama konferensi pers Mei di Gedung Putih.

Senator Republik Lisa Murkowski dari Alaska mengatakan kepada Hegseth selama sidang 21 Juli bahwa dia "khawatir" pemerintah mengabaikan Kongres melalui pengaturan ulang hitungan mundur gencatan senjata.

"Klaim tersebut pada dasarnya memungkinkan presiden untuk memadamkan hitungan mundur Kekuasaan Perang tepat pada saat hal itu menjadi tidak nyaman secara hukum... menghindari otorisasi Kongres yang dipersyaratkan oleh Konstitusi dan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Perang," katanya.