Lawan Sistem Monarki, Milenial Thailand Menuntut Perubahan
Senin, 21 September 2020 - 12:15 WIB
loading...
Ribuan mahasiswa dan pelajar kembali berunjuk rasa menuntut reformasi kerajaan Thailand dan meminta PM Thailand Prayuth Chan-ocha mundur dari jabatannya. Foto/Reuters
A
A
A
BANGKOK - Generasi milenial Thailand melawan sistem monarki Thailand dengan meminta pembubaran kerajaan dan menuntut pemerintahan agar membubarkan diri. Mereka menyuarakan kalau Thailand miliki rakyat, bukan miliki Raja Thailand Maha Vajiralongkorn.
Demonstrasi antimonarki itu telah tumbuh pesat di Thailand sejak Juli lalu. Padahal melawan Raja Thailand merupakan tindakan tabu yang terancam hukuman penjara seumur hidup. Mereka juga menuntut konstitusi baru dan pemilu yang jujur serta adil. (Baca: DPR Akan Bahas Perppu Pilkada jilid II)
Demonstrasi itu dilaksanakan di kawasan yang dikenal sebagai Sanam Luang atau Royal Field setelah fajar menyingsing kemarin. Sebuah spanduk besar pun dibentangkan bertuliskan: “negara ini milik rakyat dan ini bukan properti milik kerajaan karena mereka telah menipu kita”.
Dalam pandangan Khemthong Tonsakulrungruang, pakar hukum dari Universitas Chulalongkorn, pemerintah hanya menunggu momen saja karena mereka memiliki kekuasaan penuh. “Dengan kekuasaan mayoritas dan 250 senator yang ditunjuk pemerintah, bisa saja mengubah segalanya di konstitusi,” katanya dilansir South China Morning Post.
Pakar senior dari International Crisis Group, Matthew Wheeler, mengatakan gerakan protes di Thailand sudah melintasi garis merah. Namun, Pemerintah Thailand dinilai sedang dilema. Sebab, jika pengunjuk rasa dibubarkan secara paksa dan terjadi kerusuhan, masyarakat akan kian marah.
“Kekerasan terhadap aktivis sudah banyak terjadi. Jika Pemerintah Thailand menunjukkan taringnya di depan publik, mereka sama saja memperkuat para aktivis,” ujar Wheeler dilansir Reuters. “Gelombang protes saat ini juga merupakan akibat akumulasi ketidakadilan dalam enam tahun terakhir,” ujarnya. (Baca juga: Sahabat Nabi Tidak Bermazhab, Benarkah?)
Demonstrasi antimonarki itu telah tumbuh pesat di Thailand sejak Juli lalu. Padahal melawan Raja Thailand merupakan tindakan tabu yang terancam hukuman penjara seumur hidup. Mereka juga menuntut konstitusi baru dan pemilu yang jujur serta adil. (Baca: DPR Akan Bahas Perppu Pilkada jilid II)
Demonstrasi itu dilaksanakan di kawasan yang dikenal sebagai Sanam Luang atau Royal Field setelah fajar menyingsing kemarin. Sebuah spanduk besar pun dibentangkan bertuliskan: “negara ini milik rakyat dan ini bukan properti milik kerajaan karena mereka telah menipu kita”.
Dalam pandangan Khemthong Tonsakulrungruang, pakar hukum dari Universitas Chulalongkorn, pemerintah hanya menunggu momen saja karena mereka memiliki kekuasaan penuh. “Dengan kekuasaan mayoritas dan 250 senator yang ditunjuk pemerintah, bisa saja mengubah segalanya di konstitusi,” katanya dilansir South China Morning Post.
Pakar senior dari International Crisis Group, Matthew Wheeler, mengatakan gerakan protes di Thailand sudah melintasi garis merah. Namun, Pemerintah Thailand dinilai sedang dilema. Sebab, jika pengunjuk rasa dibubarkan secara paksa dan terjadi kerusuhan, masyarakat akan kian marah.
“Kekerasan terhadap aktivis sudah banyak terjadi. Jika Pemerintah Thailand menunjukkan taringnya di depan publik, mereka sama saja memperkuat para aktivis,” ujar Wheeler dilansir Reuters. “Gelombang protes saat ini juga merupakan akibat akumulasi ketidakadilan dalam enam tahun terakhir,” ujarnya. (Baca juga: Sahabat Nabi Tidak Bermazhab, Benarkah?)
Lihat Juga :
