AS Ancam Utusan Palestina di PBB untuk Mundur dari Pencalonan Ketua Majelis Umum
Jum'at, 22 Mei 2026 - 15:29 WIB
loading...
A
A
A
Para diplomat AS juga dilaporkan diinstruksikan mengingatkan para pejabat Palestina bahwa mereka tidak akan membuat kemajuan dalam memulihkan pendapatan pajak dan bea cukai yang ditahan oleh Israel jika mereka tidak "bertindak dengan itikad baik."
Dana tersebut merupakan sebagian besar anggaran Otoritas Palestina dan sebagian besar telah dibekukan sejak perang Gaza dimulai setelah serangan Hamas di Israel selatan pada Oktober 2023.
Pasukan Israel sejak itu telah melakukan operasi skala besar di wilayah tersebut, menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan menyebabkan sebagian besar penduduk mengungsi. Meskipun gencatan senjata tercapai tahun lalu, IDF terus melakukan serangan di wilayah tersebut.
Otoritas Palestina memegang status negara pengamat non-anggota di PBB dan tidak memiliki hak suara di Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara.
Meskipun Majelis Umum mendukung upaya keanggotaan penuhnya pada tahun 2024, peningkatan status apa pun masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan, di mana upaya sebelumnya diblokir oleh veto AS.
Dana tersebut merupakan sebagian besar anggaran Otoritas Palestina dan sebagian besar telah dibekukan sejak perang Gaza dimulai setelah serangan Hamas di Israel selatan pada Oktober 2023.
Pasukan Israel sejak itu telah melakukan operasi skala besar di wilayah tersebut, menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan menyebabkan sebagian besar penduduk mengungsi. Meskipun gencatan senjata tercapai tahun lalu, IDF terus melakukan serangan di wilayah tersebut.
Otoritas Palestina memegang status negara pengamat non-anggota di PBB dan tidak memiliki hak suara di Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara.
Meskipun Majelis Umum mendukung upaya keanggotaan penuhnya pada tahun 2024, peningkatan status apa pun masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan, di mana upaya sebelumnya diblokir oleh veto AS.
Lihat Juga :
