Pertama Kalinya sejak Perang Dunia II, Jepang Akan Ekspor Senjata ke Banyak Negara

TOKYO - Jepang melonggarkan pembatasan ekspor senjata yang telah berlaku selama beberapa dekade, membuka jalan bagi mereka untuk menjual senjata ke lebih dari puluhan negara. Langkah memicu kecaman dari China.

Pengumuman tersebut menandai tonggak penting dalam pergeseran Tokyo dari pasifisme yang telah menjadi ciri kebijakan pertahanan pasca-perang. Hal ini juga terjadi pada saat ketegangan meningkat di kawasan tersebut.

Pembatasan yang membatasi ekspor senjata hanya pada lima kategori - penyelamatan, transportasi, peringatan, pengawasan, dan penyapuan ranjau - akan dicabut.

Ini berarti Jepang sekarang dapat menjual senjata mematikan ke 17 negara yang memiliki perjanjian pertahanan dengannya, termasuk AS dan Inggris.



Larangan penjualan senjata ke negara-negara yang terlibat dalam konflik akan tetap berlaku, meskipun tidak mencakup negara-negara yang memiliki pakta pertahanan dengan Jepang. Otoritas di Tokyo mengatakan mereka akan mengizinkan pengecualian "dalam keadaan khusus".

"Dalam lingkungan keamanan yang semakin ketat, tidak ada satu negara pun yang sekarang dapat melindungi perdamaian dan keamanannya sendiri," tulis Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di X pada hari Selasa, dilansir BBC.

Namun, ia juga mengatakan bahwa "sama sekali tidak ada perubahan dalam komitmen kami untuk menjunjung tinggi jalan dan prinsip-prinsip mendasar yang telah kami ikuti sebagai bangsa yang cinta damai selama lebih dari 80 tahun sejak perang".

"Di bawah sistem baru ini, kami akan secara strategis mempromosikan transfer peralatan sambil membuat penilaian yang lebih ketat dan hati-hati tentang apakah transfer tersebut diizinkan," tulisnya.

Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara mengatakan dalam konferensi pers bahwa langkah tersebut "dimaksudkan untuk menjaga keamanan Jepang dan lebih lanjut berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas kawasan".

China menyatakan "sangat prihatin" atas apa yang digambarkan sebagai "militerisasi sembrono" Jepang.

"China akan tetap sangat waspada dan dengan tegas menentang [langkah tersebut]," kata Kementerian Luar Negeri Beijing dalam konferensi pers rutin pada hari Selasa.

Aturan ekspor senjata baru diumumkan saat Pasukan Bela Diri Jepang ikut serta dalam latihan perang tahunan antara AS dan Filipina. Jepang bergabung dalam latihan perang sebagai kombatan untuk pertama kalinya, bukan hanya sebagai pengamat.

China menentang latihan tersebut, dengan alasan bahwa hal itu akan memperdalam perpecahan di kawasan tersebut. Latihan tersebut berlangsung di beberapa bagian Filipina yang dekat dengan perairan dan pulau-pulau yang diklaim oleh Beijing, termasuk Taiwan.

China memandang Taiwan yang berdaulat sebagai provinsi yang memisahkan diri dan pada akhirnya akan berada di bawah kendali Beijing - dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk merebut pulau tersebut.

Tahun lalu, Takaichi menuai kemarahan Beijing setelah ia menyarankan di parlemen bahwa Jepang dapat merespons dengan Pasukan Bela Diri jika Beijing menyerang Taiwan.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan kebijakan pertahanan Jepang "idealnya harus dilakukan dengan cara yang menjunjung tinggi semangat Konstitusi Perdamaian sambil berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut".

Korea Selatan dijajah oleh Jepang dari tahun 1910 hingga akhir Perang Dunia Kedua. Tentara Jepang memaksa ratusan ribu warga Korea untuk bekerja di tambang dan pabriknya. Perempuan dipaksa menjadi budak seks.

Sikap pertahanan Jepang tertulis dalam konstitusi pasca-Perang Dunia Kedua pada tahun 1947. Konstitusi tersebut menolak perang sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan internasional dan menyatakan bahwa Jepang tidak akan pernah mempertahankan potensi perang.

Selama beberapa dekade, pasifisme telah menjadi bagian dari identitas Jepang. Namun, pola pikir tersebut telah bergeser secara bertahap.

Pada tahun 2014, Perdana Menteri Shinzo Abe melonggarkan larangan menyeluruh terhadap semua penjualan militer, memungkinkan pengembangan senjata bersama dengan sekutu dan memberikan akses industri pertahanan ke pasar dan teknologi baru.

Pada tahun 2023, Perdana Menteri Fumio Kishida mengambil langkah lebih jauh dengan mengizinkan ekspor senjata mematikan jadi untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua.

Takaichi mendukung revisi konstitusi pasifis. Meskipun ia belum merinci perubahan yang diusulkan, banyak yang berpikir bahwa itu akan melibatkan amandemen Pasal 9, yang menolak perang.

Para pendukung Takaichi mengatakan Jepang perlu menghadapi realitas baru di mana aturan lama tidak lagi berlaku untuk negara yang dikelilingi oleh Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara.

Namun, para kritikus khawatir bahwa Jepang menjadi negara yang mampu berperang. Bagi mereka, pendirian Takaichi tentang reformasi konstitusional dapat berarti Jepang mungkin akan terlibat dalam konflik militer.