Junta Myanmar Makin Kuat dengan Dukungan China, Oposisi Melemah

JAKARTA - Situasi politik di Myanmar dinilai memasuki fase baru yang lebih mengkhawatirkan, dengan menguatnya militer serta dukungan China yang kembali mengemuka.

Menurut analis asal Swedia Bertil Lintner, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pola sejarah di Myanmar justru berulang dalam bentuk yang lebih berat bagi masyarakat sipil.

Baca Juga: Myanmar Bongkar Kompleks Penipuan Myawaddy, Jaringan China Diduga Terlibat

Lintner, seorang konsultan strategis isu Asia, merujuk pada konsep klasik Karl Marx bahwa sejarah berulang sebagai tragedi dan kemudian sebagai sandiwara. Namun, dalam kasus Myanmar, dia menilai yang terjadi justru sebaliknya.

“Di Myanmar, sejarah berulang sebagai tragedi, bukan sandiwara,” ujar Lintner, dikutip dari Irrawaddy, Rabu (22/4/2026).

Setelah isolasi internasional pasca-kekerasan 1988, militer Myanmar sebelumnya bergantung pada China. Ketergantungan tersebut sempat mendorong junta membuka diri pada Barat.

Namun, menurut Lintner, langkah tersebut menghasilkan konsekuensi tak terduga, termasuk menguatnya masyarakat sipil dan kemenangan besar National League for Democracy (NLD) dalam pemilu.

Kondisi itu berbalik setelah kudeta yang dipimpin Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada Februari 2021. Sanksi internasional kembali diberlakukan, namun kali ini militer dinilai lebih berhati-hati dalam mengelola hubungan luar negeri, termasuk dengan China.

Hubungan China dan Myanmar

Presiden China Xi Jinping menjadi salah satu pemimpin dunia pertama yang memberikan selamat kepada Min Aung Hlaing atas transisinya menjadi presiden. Selain itu, penunjukan mantan duta besar Myanmar untuk China, Tin Maung Swe, sebagai menteri luar negeri dinilai memperkuat arah kebijakan yang lebih pro-Beijing.

Lintner mengatakan bahwa meski Myanmar menjalin hubungan dengan negara lain seperti Rusia dan Belarusia, pengaruh China tetap dominan. Secara geografis, Myanmar memiliki posisi strategis bagi China sebagai jalur akses langsung ke Samudra Hindia, memungkinkan Beijing mengurangi ketergantungan pada Laut China Selatan dan Selat Malaka.

Proyek seperti China-Myanmar Economic Corridor (CMEC), termasuk jalur pipa minyak dan gas serta rencana pembangunan pelabuhan Kyaukphyu, menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Infrastruktur ini memungkinkan China mengamankan jalur perdagangan dan energi secara lebih langsung.

Sejarah hubungan kedua negara juga menunjukkan dinamika kompleks. Pada awal 2000-an, Myanmar sempat mencoba mengurangi ketergantungan pada China dengan memperluas kerja sama militer ke Rusia. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan Beijing kembali memperkuat pengaruhnya.

China juga disebut Lintner memainkan peran langsung dalam dinamika konflik internal Myanmar. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing disebut mendorong kelompok-kelompok bersenjata di wilayah perbatasan untuk melakukan gencatan senjata demi menjaga stabilitas jalur perdagangan.

Langkah ini terlihat setelah ofensif kelompok etnis bersenjata pada 2023 yang sempat merebut wilayah strategis di negara bagian Shan. China kemudian menekan pihak-pihak terkait untuk menghentikan pertempuran yang mengganggu akses perdagangan lintas batas.

Masa Depan Myanmar

Di sisi lain, oposisi politik domestik semakin melemah. Partai NLD telah dibubarkan, sementara masyarakat sipil di wilayah perkotaan dinilai berada di bawah tekanan kuat dari pemerintah militer.

Lintner menilai kondisi ini mencerminkan konsolidasi kekuasaan militer yang lebih matang dibandingkan periode sebelumnya. Militer disebut telah belajar dari pengalaman masa lalu, termasuk kegagalan membuka ruang politik secara luas pada periode 2011–2021.

Dalam jangka pendek, pemerintah kemungkinan akan mengambil langkah simbolis seperti pembebasan sebagian tahanan politik atau menghidupkan kembali proses perdamaian. Namun, langkah tersebut dinilai tidak akan menghasilkan perubahan struktural yang signifikan.

“Beberapa bentuk keterbukaan mungkin diberikan, tetapi tidak akan seperti periode 2011 hingga 2021,” sebut Lintner.

Di tengah kondisi tersebut, masa depan Myanmar dinilai tetap suram. Perlawanan bersenjata diperkirakan akan terus berlangsung, namun belum cukup kuat untuk mengancam kekuasaan militer secara signifikan.

Lintner menilai bahwa satu-satunya faktor yang berpotensi mengubah situasi adalah perpecahan internal dalam militer, meskipun skenario tersebut saat ini dinilai kecil kemungkinannya.

“Dengan dukungan China dan kontrol domestik yang semakin kuat, militer Myanmar saat ini dinilai berada dalam posisi yang lebih kokoh dibandingkan sebelumnya, sementara masyarakat sipil menghadapi tekanan yang terus berlanjut,” pungkas Lintner.