Makin Melunak, China Janjikan Insentif untuk Taiwan

BEIJING - China mengumumkan 10 langkah insentif baru untuk Taiwan, termasuk pelonggaran pembatasan pariwisata, mengizinkan drama televisi "sehat", dan memfasilitasi penjualan makanan, menyusul kunjungan pemimpin oposisi pulau tersebut.

Langkah ini dilakukan di akhir kunjungan Cheng Li-wun, ketua Kuomintang (KMT), partai oposisi terbesar Taiwan, ke China. Ia bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan berbicara tentang perlunya perdamaian dan rekonsiliasi.

Kesepuluh langkah tersebut, yang diumumkan oleh kantor berita resmi Xinhua, "menjajaki" pembentukan mekanisme komunikasi reguler antara KMT dan Partai Komunis China, dimulainya kembali penerbangan penuh antara kedua pihak, dan izin bagi individu dari Shanghai dan provinsi Fujian untuk mengunjungi Taiwan.

Sebuah mekanisme akan dibentuk untuk melonggarkan standar inspeksi untuk produk makanan dan perikanan, tetapi itu harus didasarkan pada landasan politik "menentang kemerdekaan Taiwan", kata Xinhua.

Drama TV, dokumenter, dan animasi Taiwan akan diizinkan untuk ditayangkan selama memiliki "orientasi yang benar, konten yang sehat, dan kualitas produksi yang tinggi", tambahnya.

Dewan Urusan Daratan Taiwan, yang bertanggung jawab atas kebijakan Taiwan terhadap Tiongkok, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa apa yang disebut "konsesi sepihak" Beijing hanyalah pil beracun yang dikemas sebagai "paket hadiah yang murah hati".

Pemerintah Taiwan mendukung pertukaran lintas selat yang sehat dan tertib, tetapi pertukaran tersebut tidak boleh tunduk pada prasyarat atau tujuan politik, katanya.

Dalam sebuah pernyataan, KMT menyambut pengumuman Tiongkok, mengatakan itu adalah "hadiah" bagi rakyat Taiwan.

Tiongkok menolak untuk berbicara dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te, dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang "separatis". Ia menolak klaim kedaulatan Beijing atas pulau tersebut.

China dan Taiwan saling menyalahkan atas kurangnya pemulihan pariwisata skala besar dari Tiongkok ke pulau itu sejak berakhirnya pandemi COVID-19.

Taiwan juga sebelumnya mengeluhkan pembatasan impor produk pertanian dan perikanan tertentu oleh Tiongkok, dengan mengatakan bahwa Tiongkok dalam beberapa kasus menggunakan alasan yang tidak beralasan untuk menghentikan penyebaran hama dan penyakit.

Sementara itu, Diplomat AS di Taiwan mengatakan China harus menghentikan ancaman dan tekanan militer terhadap Taiwan dan berbicara dengan para pemimpin pulau tersebut karena hal itu akan menghindari kesalahpahaman dan menstabilkan hubungan.



Raymond Greene, duta besar de facto sebagai kepala Institut Amerika di Taiwan, yang menangani hubungan tanpa adanya hubungan diplomatik formal, mengatakan kebijakan AS yang konsisten adalah mendukung pertukaran di Selat Taiwan.

Ia membahas kunjungan pemimpin oposisi Taiwan ke China dalam sebuah acara bincang-bincang politik Taiwan pada hari Sabtu (11 April).

"Namun, kami juga mengharapkan China - Beijing - untuk mempertahankan saluran komunikasi terbuka dengan semua partai politik Taiwan, terutama para pemimpin yang dipilih oleh rakyat Taiwan, untuk menghindari kesalahpahaman dan menstabilkan hubungan lintas selat," kata Greene dalam bahasa Mandarin.

"Kami juga mengharapkan China untuk menghentikan ancaman terhadap Taiwan atau tekanan militer. Saya percaya ini akan membantu meredakan ketegangan lintas selat."

Kantor Urusan Taiwan China tidak segera menanggapi permintaan komentar. China memandang Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan tidak pernah melepaskan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya. Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing.

Beijing menolak untuk berbicara dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te, dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang "separatis", tetapi Presiden China Xi Jinping pada hari Jumat bertemu dengan Cheng Li-wun, ketua partai oposisi terbesar Taiwan, Kuomintang, selama apa yang disebutnya sebagai misi perdamaian ke China.

"Saya rasa tidak ada konflik di sini, karena jika ada kemampuan pencegahan yang memadai, itu akan mengarah pada dialog yang lebih setara," tambahnya.

"Ada tiga cara untuk menyelesaikan perbedaan lintas selat: yang pertama adalah dialog, yang kedua adalah paksaan, dan yang ketiga adalah perang. Jadi, jika Taiwan dapat memiliki kemampuan pencegahan yang memadai, Taiwan dapat mengesampingkan opsi perang."