HRW Sebut China Lakukan Represi Lintas Negara terhadap Uyghur
Jum'at, 20 Februari 2026 - 10:50 WIB
loading...
Dua warga Uighur di Paris, Mirkamel Tourghoun (kiri) dan Abdurahman Tohti, ditekan China untuk memata-matai para diaspora Uyghur di Prancis. Foto/Mirkamel Tourghoun/Abdurahman Tohti
A
A
A
JAKARTA - Otoritas China telah berupaya menekan dua aktivis etnis Uyghur yang tinggal di Paris, termasuk dengan meminta salah satu dari mereka memata-matai diaspora Uyghur di Prancis. Demikian laporan dari Human Rights Watch (HRW).
Mengutip dari situs HRW, Jumat (20/2/2026), kasus tersebut menyoroti meningkatnya pelecehan oleh pemerintah China terhadap para kritikus di luar negeri dan anggota komunitas diaspora, tindakan abusif di luar wilayah China yang dikenal sebagai “represi transnasional".
Baca Juga: Nowruz dan Identitas Uighur: Tradisi yang Bertahan di Tengah Penindasan
“Pemerintah China berupaya membungkam suara-suara kritis Uyghur di Prancis melalui paksaan, intimidasi, dan pengawasan,” kata Yalkun Uluyol, peneliti China di HRW.
“Otoritas Prancis harus memberikan bantuan yang lebih baik kepada komunitas Uyghur untuk melawan intimidasi dan pengawasan Beijing dengan menyelidiki sepenuhnya insiden-insiden ini dan mengambil tindakan yang tepat,” ujarnya.
Pada 15 Januari 2026, seorang pria yang mengaku sebagai pejabat dari Urumqi, ibu kota Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang, menelepon Abdurahman Tohti (37) dan mencoba menekannya untuk memantau aktivitas komunitas Uyghur di Prancis. Pada 19 Januari, penelepon yang sama—yang percakapannya direkam dan dipublikasikan—menghubungi Mirkamel Tourghoun (42) dan menuntut agar dia menghentikan aktivitasnya.
Baca Juga: Dugaan Pengambilan Paksa Organ di China Jadi Sorotan, G-7 Diminta Bertindak
Tohti mengatakan penelepon tersebut memintanya memantau kegiatan Institut Uyghur Eropa (Institut Ouïghour d'Europe)—yang bekerja untuk membela hak-hak Uyghur, melestarikan bahasa dan budaya Uyghur, serta mendukung diaspora Uyghur di seluruh Eropa.
Pada 20 Januari, institut tersebut dijadwalkan menggelar upacara pembukaan kantor pusat barunya di Paris. Dilnur Reyhan, akademisi Uyghur terkemuka yang mendirikan institut tersebut, menuduh Kedutaan Besar China juga telah menekan otoritas lokal Prancis yang diundang agar tidak menghadiri acara tersebut.
Tohti mengatakan penelepon itu menunjukkan pengetahuan rinci tentang kehidupannya di Paris dan mengeklaim telah berbicara dengan beberapa orang tentang dirinya.
"Mereka mengatakan kepada saya bahwa Anda sangat merindukan keluarga Anda dan karena itu saya pikir Anda mungkin membutuhkan bantuan," kata penelepon tersebut kepada Tohti.
Mengutip dari situs HRW, Jumat (20/2/2026), kasus tersebut menyoroti meningkatnya pelecehan oleh pemerintah China terhadap para kritikus di luar negeri dan anggota komunitas diaspora, tindakan abusif di luar wilayah China yang dikenal sebagai “represi transnasional".
Baca Juga: Nowruz dan Identitas Uighur: Tradisi yang Bertahan di Tengah Penindasan
“Pemerintah China berupaya membungkam suara-suara kritis Uyghur di Prancis melalui paksaan, intimidasi, dan pengawasan,” kata Yalkun Uluyol, peneliti China di HRW.
“Otoritas Prancis harus memberikan bantuan yang lebih baik kepada komunitas Uyghur untuk melawan intimidasi dan pengawasan Beijing dengan menyelidiki sepenuhnya insiden-insiden ini dan mengambil tindakan yang tepat,” ujarnya.
Pada 15 Januari 2026, seorang pria yang mengaku sebagai pejabat dari Urumqi, ibu kota Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang, menelepon Abdurahman Tohti (37) dan mencoba menekannya untuk memantau aktivitas komunitas Uyghur di Prancis. Pada 19 Januari, penelepon yang sama—yang percakapannya direkam dan dipublikasikan—menghubungi Mirkamel Tourghoun (42) dan menuntut agar dia menghentikan aktivitasnya.
Baca Juga: Dugaan Pengambilan Paksa Organ di China Jadi Sorotan, G-7 Diminta Bertindak
Tohti mengatakan penelepon tersebut memintanya memantau kegiatan Institut Uyghur Eropa (Institut Ouïghour d'Europe)—yang bekerja untuk membela hak-hak Uyghur, melestarikan bahasa dan budaya Uyghur, serta mendukung diaspora Uyghur di seluruh Eropa.
Pada 20 Januari, institut tersebut dijadwalkan menggelar upacara pembukaan kantor pusat barunya di Paris. Dilnur Reyhan, akademisi Uyghur terkemuka yang mendirikan institut tersebut, menuduh Kedutaan Besar China juga telah menekan otoritas lokal Prancis yang diundang agar tidak menghadiri acara tersebut.
Tohti mengatakan penelepon itu menunjukkan pengetahuan rinci tentang kehidupannya di Paris dan mengeklaim telah berbicara dengan beberapa orang tentang dirinya.
"Mereka mengatakan kepada saya bahwa Anda sangat merindukan keluarga Anda dan karena itu saya pikir Anda mungkin membutuhkan bantuan," kata penelepon tersebut kepada Tohti.
Lihat Juga :
