HRW Sebut China Lakukan Represi Lintas Negara terhadap Uyghur
Jum'at, 20 Februari 2026 - 10:50 WIB
loading...
A
A
A
Pada Oktober 2025, menyusul pengaduan oleh Kedutaan Besar China, pengadilan Prancis memvonis Dilnur Reyhan bersalah atas tuduhan “merusak properti publik” setelah dia dilaporkan melemparkan cat merah ke spanduk milik Kedutaan Besar China dalam sebuah festival musik dekat Paris.
Pada Juli 2025, otoritas China menangkap Tara Zhang Yadi, seorang mahasiswa China yang sebelumnya belajar di Prancis, saat dia kembali ke China. Dia menghadapi hukuman hingga 5 tahun penjara, atau hingga 15 tahun jika dianggap sebagai pemimpin, atas tuduhan “menghasut orang lain untuk memecah negara dan merusak persatuan nasional" karena dia mengadvokasi hak-hak Tibet saat berada di Prancis.
Pada Januari 2025, badan intelijen domestik Prancis mengeluarkan memo yang mengidentifikasi represi transnasional sebagai ancaman keamanan nasional yang merusak hak-hak orang yang tinggal di Prancis dan menyatakan hal itu akan menjadi prioritas pemerintah.
Pada Juni 2025, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia merilis laporan tentang represi transnasional yang mendesak pemerintah negara tuan rumah untuk “melakukan penyelidikan sistematis dan membangun mekanisme yang efektif” guna melawan praktik tersebut.
Di bulan yang sama, para pemimpin negara demokrasi industri Kelompok Tujuh (G7) mengeluarkan pernyataan bersama tentang represi transnasional, berjanji membangun pemahaman global, mengembangkan kerangka ketahanan dan respons, serta mendukung individu yang menjadi sasaran.
Presiden Prancis Emmanuel Macron diharapkan mendorong aksi terkoordinasi untuk mewujudkan janji tersebut dalam KTT G7 pada Juni mendatang yang akan digelar di Prancis.
Pemerintah Prancis seharusnya mengadopsi kerangka hukum dan kebijakan yang menghormati hak untuk menangani represi transnasional. Otoritas juga harus menyelidiki dan menuntut pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran pidana, sekaligus memastikan perlindungan bagi individu dan komunitas yang menjadi sasaran.
“Otoritas Prancis harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menekan pemerintah China agar mengakhiri semua bentuk represi transnasional di Prancis,” kata Uluyol.
“Prancis harus menggunakan peran kepemimpinannya pada KTT G7 mendatang untuk mengembangkan respons terkoordinasi terhadap taktik abusif China,” pungkasnya.
Pada Juli 2025, otoritas China menangkap Tara Zhang Yadi, seorang mahasiswa China yang sebelumnya belajar di Prancis, saat dia kembali ke China. Dia menghadapi hukuman hingga 5 tahun penjara, atau hingga 15 tahun jika dianggap sebagai pemimpin, atas tuduhan “menghasut orang lain untuk memecah negara dan merusak persatuan nasional" karena dia mengadvokasi hak-hak Tibet saat berada di Prancis.
Pada Januari 2025, badan intelijen domestik Prancis mengeluarkan memo yang mengidentifikasi represi transnasional sebagai ancaman keamanan nasional yang merusak hak-hak orang yang tinggal di Prancis dan menyatakan hal itu akan menjadi prioritas pemerintah.
Sikap G7
Pada Juni 2025, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia merilis laporan tentang represi transnasional yang mendesak pemerintah negara tuan rumah untuk “melakukan penyelidikan sistematis dan membangun mekanisme yang efektif” guna melawan praktik tersebut.
Di bulan yang sama, para pemimpin negara demokrasi industri Kelompok Tujuh (G7) mengeluarkan pernyataan bersama tentang represi transnasional, berjanji membangun pemahaman global, mengembangkan kerangka ketahanan dan respons, serta mendukung individu yang menjadi sasaran.
Presiden Prancis Emmanuel Macron diharapkan mendorong aksi terkoordinasi untuk mewujudkan janji tersebut dalam KTT G7 pada Juni mendatang yang akan digelar di Prancis.
Pemerintah Prancis seharusnya mengadopsi kerangka hukum dan kebijakan yang menghormati hak untuk menangani represi transnasional. Otoritas juga harus menyelidiki dan menuntut pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran pidana, sekaligus memastikan perlindungan bagi individu dan komunitas yang menjadi sasaran.
“Otoritas Prancis harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menekan pemerintah China agar mengakhiri semua bentuk represi transnasional di Prancis,” kata Uluyol.
“Prancis harus menggunakan peran kepemimpinannya pada KTT G7 mendatang untuk mengembangkan respons terkoordinasi terhadap taktik abusif China,” pungkasnya.
(mas)
Lihat Juga :
