Israel Kerap Melanggar Gencatan Senjata, Mesir Desak Pengerahan Pasukan Perdamaian Gaza
Selasa, 10 Februari 2026 - 14:08 WIB
loading...
A
A
A
Selain Mesir, para menteri luar negeri Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, dan Turki mengutuk keputusan Israel yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas pemukiman, dan memberlakukan "realitas hukum dan administrasi baru di Tepi Barat".
Para menteri juga memperingatkan terhadap kelanjutan kebijakan ekspansionis Israel dan memperbarui seruan mereka kepada komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moralnya serta memaksa Israel untuk menghentikan eskalasi berbahaya dan "pernyataan provokatif para pejabatnya".
Nagapushpa Devendra, seorang analis Timur Tengah dan peneliti di Universitas Erfurt di Jerman, mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi mengungkapkan masalah struktural, bukan masalah taktis.
"Masalah intinya bukanlah gencatan senjata, pasukan, atau urutan; melainkan insentif di lapangan bergerak ke arah yang berlawanan. Satu jalur mengarah pada de-eskalasi dan stabilisasi, jalur lainnya diam-diam mengunci fakta yang tidak dapat diubah," kata Devendra kepada China Daily.
"Ini mencerminkan kelelahan, bukan konsensus. Penolakan di dalam (PBB) menunjukkan kekhawatiran bahwa akuntabilitas diabaikan demi pengaturan yang terkelola. Itu tidak membangun perdamaian, tetapi mempersempit tanggung jawab dan melemahkan legitimasi," tambahnya.
Para menteri juga memperingatkan terhadap kelanjutan kebijakan ekspansionis Israel dan memperbarui seruan mereka kepada komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moralnya serta memaksa Israel untuk menghentikan eskalasi berbahaya dan "pernyataan provokatif para pejabatnya".
Nagapushpa Devendra, seorang analis Timur Tengah dan peneliti di Universitas Erfurt di Jerman, mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi mengungkapkan masalah struktural, bukan masalah taktis.
"Masalah intinya bukanlah gencatan senjata, pasukan, atau urutan; melainkan insentif di lapangan bergerak ke arah yang berlawanan. Satu jalur mengarah pada de-eskalasi dan stabilisasi, jalur lainnya diam-diam mengunci fakta yang tidak dapat diubah," kata Devendra kepada China Daily.
"Ini mencerminkan kelelahan, bukan konsensus. Penolakan di dalam (PBB) menunjukkan kekhawatiran bahwa akuntabilitas diabaikan demi pengaturan yang terkelola. Itu tidak membangun perdamaian, tetapi mempersempit tanggung jawab dan melemahkan legitimasi," tambahnya.
(ahm)
Lihat Juga :
