Israel Kerap Melanggar Gencatan Senjata, Mesir Desak Pengerahan Pasukan Perdamaian Gaza
Selasa, 10 Februari 2026 - 14:08 WIB
loading...
Israel kerap melanggar gencatan senjata, Mesir desak pengerahan pasukan perdamaian Gaza. Foto/X/@Timesofgaza
A
A
A
GAZA - Mesir mendorong percepatan pengerahan pasukan stabilisasi internasional yang bertugas memajukan gencatan senjata di Gaza di tengah laporan tentang terus berlanjutnya korban sipil akibat serangan militer Israel dan upaya Tel Aviv untuk memperketat cengkeramannya di Tepi Barat.
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty melakukan panggilan telepon pada hari Minggu dengan Menteri Luar Negeri Yunani, George Gerapetritis, menyerukan pengerahan segera pasukan stabilisasi internasional untuk memantau gencatan senjata di Jalur Gaza.
Abdelatty juga menekankan pentingnya untuk maju ke fase kedua rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat dan menegaskan kembali dukungan Mesir untuk Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) yang baru dibentuk.
Permohonannya menyusul laporan Al Jazeera bahwa Israel telah membunuh lebih banyak warga sipil daripada pejuang meskipun ada gencatan senjata.
Khaled Meshaal, pemimpin politik Hamas di luar negeri, mencatat dalam forum Al Jazeera bahwa perlu untuk menyediakan lingkungan yang memungkinkan rekonstruksi dan bantuan, dan agar Israel mengakhiri pendudukan, memastikan bahwa konflik tidak akan berkobar kembali di Gaza jika Hamas melucuti senjata.
Dalam perkembangan terbaru, pasukan Israel menahan lebih dari 20 warga Palestina selama operasi penahanan skala besar di seluruh Tepi Barat pada hari Senin, lapor kantor berita WAFA.
"Lebih lanjut, kabinet keamanan Israel menyetujui keputusan pada hari Minggu untuk memperdalam kendali Israel atas Tepi Barat yang diduduki dan perluasan pemukiman Yahudi di sana," lapor kantor berita Xinhua.
Di antara langkah-langkah kontroversial yang disetujui adalah pencabutan undang-undang era Yordania yang melarang penjualan tanah kepada orang Yahudi, penghapusan persyaratan izin transaksi khusus, dan pembaruan komite akuisisi tanah negara yang berhenti beroperasi sekitar 20 tahun yang lalu, menurut pernyataan dari kantor Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
Dalam sebuah pernyataan, Kepresidenan Palestina mengecam apa yang disebutnya sebagai "keputusan berbahaya" yang disetujui oleh kabinet Israel, yang "bertujuan untuk memperdalam upaya untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki".
Baca Juga: 5 Negara yang Mengembangkan Jet Tempur Generasi Keenam
Hussein Al Sheikh, wakil presiden Negara Palestina, telah menyerukan kepada Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sesi darurat untuk membahas keputusan pemerintah Israel.
Selain Mesir, para menteri luar negeri Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, dan Turki mengutuk keputusan Israel yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas pemukiman, dan memberlakukan "realitas hukum dan administrasi baru di Tepi Barat".
Para menteri juga memperingatkan terhadap kelanjutan kebijakan ekspansionis Israel dan memperbarui seruan mereka kepada komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moralnya serta memaksa Israel untuk menghentikan eskalasi berbahaya dan "pernyataan provokatif para pejabatnya".
Nagapushpa Devendra, seorang analis Timur Tengah dan peneliti di Universitas Erfurt di Jerman, mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi mengungkapkan masalah struktural, bukan masalah taktis.
"Masalah intinya bukanlah gencatan senjata, pasukan, atau urutan; melainkan insentif di lapangan bergerak ke arah yang berlawanan. Satu jalur mengarah pada de-eskalasi dan stabilisasi, jalur lainnya diam-diam mengunci fakta yang tidak dapat diubah," kata Devendra kepada China Daily.
"Ini mencerminkan kelelahan, bukan konsensus. Penolakan di dalam (PBB) menunjukkan kekhawatiran bahwa akuntabilitas diabaikan demi pengaturan yang terkelola. Itu tidak membangun perdamaian, tetapi mempersempit tanggung jawab dan melemahkan legitimasi," tambahnya.
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty melakukan panggilan telepon pada hari Minggu dengan Menteri Luar Negeri Yunani, George Gerapetritis, menyerukan pengerahan segera pasukan stabilisasi internasional untuk memantau gencatan senjata di Jalur Gaza.
Abdelatty juga menekankan pentingnya untuk maju ke fase kedua rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat dan menegaskan kembali dukungan Mesir untuk Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) yang baru dibentuk.
Permohonannya menyusul laporan Al Jazeera bahwa Israel telah membunuh lebih banyak warga sipil daripada pejuang meskipun ada gencatan senjata.
Khaled Meshaal, pemimpin politik Hamas di luar negeri, mencatat dalam forum Al Jazeera bahwa perlu untuk menyediakan lingkungan yang memungkinkan rekonstruksi dan bantuan, dan agar Israel mengakhiri pendudukan, memastikan bahwa konflik tidak akan berkobar kembali di Gaza jika Hamas melucuti senjata.
Dalam perkembangan terbaru, pasukan Israel menahan lebih dari 20 warga Palestina selama operasi penahanan skala besar di seluruh Tepi Barat pada hari Senin, lapor kantor berita WAFA.
"Lebih lanjut, kabinet keamanan Israel menyetujui keputusan pada hari Minggu untuk memperdalam kendali Israel atas Tepi Barat yang diduduki dan perluasan pemukiman Yahudi di sana," lapor kantor berita Xinhua.
Di antara langkah-langkah kontroversial yang disetujui adalah pencabutan undang-undang era Yordania yang melarang penjualan tanah kepada orang Yahudi, penghapusan persyaratan izin transaksi khusus, dan pembaruan komite akuisisi tanah negara yang berhenti beroperasi sekitar 20 tahun yang lalu, menurut pernyataan dari kantor Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
Dalam sebuah pernyataan, Kepresidenan Palestina mengecam apa yang disebutnya sebagai "keputusan berbahaya" yang disetujui oleh kabinet Israel, yang "bertujuan untuk memperdalam upaya untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki".
Baca Juga: 5 Negara yang Mengembangkan Jet Tempur Generasi Keenam
Hussein Al Sheikh, wakil presiden Negara Palestina, telah menyerukan kepada Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sesi darurat untuk membahas keputusan pemerintah Israel.
Selain Mesir, para menteri luar negeri Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, dan Turki mengutuk keputusan Israel yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas pemukiman, dan memberlakukan "realitas hukum dan administrasi baru di Tepi Barat".
Para menteri juga memperingatkan terhadap kelanjutan kebijakan ekspansionis Israel dan memperbarui seruan mereka kepada komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moralnya serta memaksa Israel untuk menghentikan eskalasi berbahaya dan "pernyataan provokatif para pejabatnya".
Nagapushpa Devendra, seorang analis Timur Tengah dan peneliti di Universitas Erfurt di Jerman, mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi mengungkapkan masalah struktural, bukan masalah taktis.
"Masalah intinya bukanlah gencatan senjata, pasukan, atau urutan; melainkan insentif di lapangan bergerak ke arah yang berlawanan. Satu jalur mengarah pada de-eskalasi dan stabilisasi, jalur lainnya diam-diam mengunci fakta yang tidak dapat diubah," kata Devendra kepada China Daily.
"Ini mencerminkan kelelahan, bukan konsensus. Penolakan di dalam (PBB) menunjukkan kekhawatiran bahwa akuntabilitas diabaikan demi pengaturan yang terkelola. Itu tidak membangun perdamaian, tetapi mempersempit tanggung jawab dan melemahkan legitimasi," tambahnya.
(ahm)
Lihat Juga :
