Banyak Anggota Nunggak Iuran, PBB Bisa Runtuh, Dewan Trump Justru Raih Rp17 Triliun Per Negara

WASHINGTON - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa menghadapi “keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi” di tengah tunggakan iuran tahunan dan masalah lainnya. Peringatan itu muncul dalam surat yang dikirim Guterres kepada semua negara anggota PBB awal pekan ini.

Al Jazeera pada hari Jumat meninjau surat itu yang memperingatkan semua negara anggota PBB bahwa badan global tersebut menghadapi krisis keuangan yang serius. Surat itu mendesak negara-negara anggota untuk menyetujui perombakan aturan keuangan PBB atau menerima “prospek nyata keruntuhan keuangan Organisasi kita” dan menyerukan mereka membayar iuran tahunan mereka.

Ditanya tentang surat itu selama konferensi pers pada Jumat sore, juru bicara PBB mengatakan, “Jika menyangkut pembayaran, sekarang atau tidak sama sekali.”

“Kita tidak memiliki cadangan kas dan likuiditas yang cukup untuk terus berfungsi seperti yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya – dan ini adalah sesuatu yang telah diperingatkan oleh sekretaris jenderal dengan semakin tegas setiap tahunnya,” ujar Farhan Haq kepada wartawan.



Meskipun Guterres tidak menyalahkan negara tertentu atas masalah keuangan PBB, seruannya muncul ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berupaya memangkas pendanaan Washington untuk lembaga-lembaga multilateral.

Trump, yang pemerintahannya mengumumkan rencana bulan ini untuk menarik diri dari beberapa badan PBB, juga baru-baru ini meluncurkan inisiatif yang disebut "Dewan Perdamaian," yang menurut beberapa ahli bertujuan mengesampingkan PBB.

"Dewan Trump tampaknya merupakan semacam klub global 'bayar-untuk-bermain', dilihat dari biaya keanggotaan tetap sebesar USD1 miliar (Rp17 triliun)," ungkap Louis Charbonneau, direktur PBB di Human Rights Watch, baru-baru ini memperingatkan.

"Alih-alih memberikan cek USD1 miliar kepada Trump, pemerintah harus bekerja sama untuk melindungi PBB dan lembaga-lembaga lain yang didirikan untuk menegakkan hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter, supremasi hukum global, dan akuntabilitas," kata Charbonneau.

Iuran tahunan yang harus dibayar negara-negara anggota PBB ditetapkan berdasarkan produk domestik bruto (PDB), utang, dan faktor-faktor lain masing-masing negara.

Amerika Serikat menyumbang 22 persen dari anggaran inti, diikuti oleh China dengan 20 persen.

Namun, pada akhir tahun 2025 terdapat rekor tunggakan sebesar USD1,57 miliar, kata Guterres, tanpa menyebutkan negara-negara yang belum membayar.

“Entah semua Negara Anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar penuh dan tepat waktu – atau Negara Anggota harus secara fundamental merombak aturan keuangan kita untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi,” katanya.

Pada awal Januari, PBB menyetujui anggaran USD3,45 miliar untuk tahun 2026 – turun 7 persen dari tahun lalu, karena badan global tersebut berupaya mengurangi biaya di tengah tantangan keuangannya.

Namun demikian, Guterres memperingatkan dalam surat tersebut bahwa organisasi tersebut dapat kehabisan uang tunai pada bulan Juli.

Salah satu masalahnya adalah aturan yang sekarang dianggap usang, di mana badan global tersebut harus mengkreditkan kembali ratusan juta dolar dalam bentuk iuran yang belum terpakai kepada negara-negara setiap tahunnya.

“Dengan kata lain, kita terjebak dalam siklus Kafkaesque yang diharapkan akan mengembalikan uang tunai yang sebenarnya tidak ada,” ungkap Guterres dalam surat tersebut.

Hingga Kamis, hanya 36 dari 193 negara anggota PBB yang telah sepenuhnya membayar kontribusi reguler mereka untuk tahun 2026, menurut PBB di situs webnya.

Baca juga: Kremlin Akui Rusia Hentikan Serangan ke Ukraina atas Permintaan Trump