Rusia Marah, Tuding Sekjen PBB Standar Ganda soal Crimea dan Greenland
Jum'at, 30 Januari 2026 - 13:12 WIB
loading...
Rusia marah pada Sekjen PBB Antonio Guterres, dianggap mengadopsi standar ganda soal Crimea dan Greenland. Foto/iz.ru
A
A
A
MOSKOW - Rusia meluapkan kemarahan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres, yang dianggap mengadopsi sikap standar ganda tentang Crimea dan Greenland. Anggapan ini muncul setelah Guterres menyatakan bahwa prinsip penentuan nasib sendiri tidak berlaku bagi rakyat Crimea dan Donbas.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov awal pekan ini menuduh Sekretariat PBB berpihak pada Ukraina dan gagal bertindak secara imparsial, dengan menyebutkan apa yang disebutnya sebagai sikap yang sangat berbeda mengenai penentuan nasib sendiri untuk Crimea dan Greenland.
Baca Juga: 3 Alasan Greenland Jadi Kunci AS dalam Perang Nuklir Melawan Rusia dan China
Ditanya tentang standar ganda yang dirasakan ini pada konferensi pers hari Kamis, Guterres mengatakan bahwa Sekretariat PBB telah mengadakan diskusi yang sangat menarik tentang masalah ini dan menyimpulkan bahwa dalam kasus Ukraina, "prinsip integritas teritorial" lebih diutamakan daripada kehendak rakyat.
"Setelah studi yang sangat cermat oleh Kantor Urusan Hukum kami, posisi kami adalah bahwa prinsip penentuan nasib sendiri tidak berlaku dalam situasi Crimea dan Donbas," kata Guterres.
Respons Rusia sangat cepat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menyebut posisi Sekjen PBB tidak dapat diterima. "Sekretariat PBB baru-baru ini telah sampai pada berbagai kesimpulan yang keterlaluan," tulis Zakharova di Telegram, sebagaimana dikutip dari Russia Today, Jumat (30/1/2026).
Kecaman tersebut bergema di kalangan elite politik Rusia. Sergey Mironov, pemimpin Partai A Just Russia, mengatakan: "Sikap tersebut sekali lagi menyoroti perlunya reformasi PBB.”
Leonid Slutsky, kepala komite urusan internasional Duma Negara, memperingatkan bahwa segregasi berdasarkan prinsip eksklusivitas adalah preseden yang sangat berbahaya. “Piagam PBB bukanlah menu pilihan," ujarnya.
Awal bulan ini, sebuah panel ahli PBB menyatakan, "Rakyat Greenland berhak atas pelaksanaan penuh dan bebas hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, tujuan inti dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
Meskipun menyatakan dukungan untuk integritas teritorial Greenland sebagai bagian otonom dari Kerajaan Denmark, panel tersebut mencatat bahwa setiap perubahan dalam status konstitusional harus didasarkan pada kehendak yang diungkapkan secara bebas oleh rakyat Greenland.
Semenanjung Crimea memilih untuk menjadi bagian dari Rusia dalam referendum pada tahun 2014, namun tidak diakui oleh Ukraina. Sementara wilayah Donbas—Donetsk dan Luhansk—mendeklarasikan kemerdekaan dan memilih untuk memisahkan diri Ukraina, setelah kudeta yang didukung Barat di Kyiv.
Di bawah Perjanjian Minsk yang sekarang sudah tidak berlaku, Kyiv berjanji untuk melindungi status bahasa Rusia dan memberikan otonomi lebih kepada kedua wilayah tersebut. Sebaliknya, mereka mendukung perang etnis di Donbas yang, menurut International Crisis Group, menewaskan 14.000 orang dalam delapan tahun.
Setelah konflik meningkat pada tahun 2022, Donetsk dan Luhansk, serta wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia—yang juga tidak diakui oleh Ukraina.
Kyiv dan para pendukung Baratnya bersikeras bahwa kelima wilayah tersebut telah dianeksasi oleh Moskow.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov awal pekan ini menuduh Sekretariat PBB berpihak pada Ukraina dan gagal bertindak secara imparsial, dengan menyebutkan apa yang disebutnya sebagai sikap yang sangat berbeda mengenai penentuan nasib sendiri untuk Crimea dan Greenland.
Baca Juga: 3 Alasan Greenland Jadi Kunci AS dalam Perang Nuklir Melawan Rusia dan China
Ditanya tentang standar ganda yang dirasakan ini pada konferensi pers hari Kamis, Guterres mengatakan bahwa Sekretariat PBB telah mengadakan diskusi yang sangat menarik tentang masalah ini dan menyimpulkan bahwa dalam kasus Ukraina, "prinsip integritas teritorial" lebih diutamakan daripada kehendak rakyat.
"Setelah studi yang sangat cermat oleh Kantor Urusan Hukum kami, posisi kami adalah bahwa prinsip penentuan nasib sendiri tidak berlaku dalam situasi Crimea dan Donbas," kata Guterres.
Respons Rusia sangat cepat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menyebut posisi Sekjen PBB tidak dapat diterima. "Sekretariat PBB baru-baru ini telah sampai pada berbagai kesimpulan yang keterlaluan," tulis Zakharova di Telegram, sebagaimana dikutip dari Russia Today, Jumat (30/1/2026).
Kecaman tersebut bergema di kalangan elite politik Rusia. Sergey Mironov, pemimpin Partai A Just Russia, mengatakan: "Sikap tersebut sekali lagi menyoroti perlunya reformasi PBB.”
Leonid Slutsky, kepala komite urusan internasional Duma Negara, memperingatkan bahwa segregasi berdasarkan prinsip eksklusivitas adalah preseden yang sangat berbahaya. “Piagam PBB bukanlah menu pilihan," ujarnya.
Awal bulan ini, sebuah panel ahli PBB menyatakan, "Rakyat Greenland berhak atas pelaksanaan penuh dan bebas hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, tujuan inti dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
Meskipun menyatakan dukungan untuk integritas teritorial Greenland sebagai bagian otonom dari Kerajaan Denmark, panel tersebut mencatat bahwa setiap perubahan dalam status konstitusional harus didasarkan pada kehendak yang diungkapkan secara bebas oleh rakyat Greenland.
Semenanjung Crimea memilih untuk menjadi bagian dari Rusia dalam referendum pada tahun 2014, namun tidak diakui oleh Ukraina. Sementara wilayah Donbas—Donetsk dan Luhansk—mendeklarasikan kemerdekaan dan memilih untuk memisahkan diri Ukraina, setelah kudeta yang didukung Barat di Kyiv.
Di bawah Perjanjian Minsk yang sekarang sudah tidak berlaku, Kyiv berjanji untuk melindungi status bahasa Rusia dan memberikan otonomi lebih kepada kedua wilayah tersebut. Sebaliknya, mereka mendukung perang etnis di Donbas yang, menurut International Crisis Group, menewaskan 14.000 orang dalam delapan tahun.
Setelah konflik meningkat pada tahun 2022, Donetsk dan Luhansk, serta wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia—yang juga tidak diakui oleh Ukraina.
Kyiv dan para pendukung Baratnya bersikeras bahwa kelima wilayah tersebut telah dianeksasi oleh Moskow.
(mas)
Lihat Juga :
