Rusia Marah, Tuding Sekjen PBB Standar Ganda soal Crimea dan Greenland
Jum'at, 30 Januari 2026 - 13:12 WIB
loading...
Rusia marah pada Sekjen PBB Antonio Guterres, dianggap mengadopsi standar ganda soal Crimea dan Greenland. Foto/iz.ru
A
A
A
MOSKOW - Rusia meluapkan kemarahan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres, yang dianggap mengadopsi sikap standar ganda tentang Crimea dan Greenland. Anggapan ini muncul setelah Guterres menyatakan bahwa prinsip penentuan nasib sendiri tidak berlaku bagi rakyat Crimea dan Donbas.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov awal pekan ini menuduh Sekretariat PBB berpihak pada Ukraina dan gagal bertindak secara imparsial, dengan menyebutkan apa yang disebutnya sebagai sikap yang sangat berbeda mengenai penentuan nasib sendiri untuk Crimea dan Greenland.
Baca Juga: 3 Alasan Greenland Jadi Kunci AS dalam Perang Nuklir Melawan Rusia dan China
Ditanya tentang standar ganda yang dirasakan ini pada konferensi pers hari Kamis, Guterres mengatakan bahwa Sekretariat PBB telah mengadakan diskusi yang sangat menarik tentang masalah ini dan menyimpulkan bahwa dalam kasus Ukraina, "prinsip integritas teritorial" lebih diutamakan daripada kehendak rakyat.
"Setelah studi yang sangat cermat oleh Kantor Urusan Hukum kami, posisi kami adalah bahwa prinsip penentuan nasib sendiri tidak berlaku dalam situasi Crimea dan Donbas," kata Guterres.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov awal pekan ini menuduh Sekretariat PBB berpihak pada Ukraina dan gagal bertindak secara imparsial, dengan menyebutkan apa yang disebutnya sebagai sikap yang sangat berbeda mengenai penentuan nasib sendiri untuk Crimea dan Greenland.
Baca Juga: 3 Alasan Greenland Jadi Kunci AS dalam Perang Nuklir Melawan Rusia dan China
Ditanya tentang standar ganda yang dirasakan ini pada konferensi pers hari Kamis, Guterres mengatakan bahwa Sekretariat PBB telah mengadakan diskusi yang sangat menarik tentang masalah ini dan menyimpulkan bahwa dalam kasus Ukraina, "prinsip integritas teritorial" lebih diutamakan daripada kehendak rakyat.
"Setelah studi yang sangat cermat oleh Kantor Urusan Hukum kami, posisi kami adalah bahwa prinsip penentuan nasib sendiri tidak berlaku dalam situasi Crimea dan Donbas," kata Guterres.
Lihat Juga :
