Gaza Riviera dan New Gaza: Dari Ide Pesisir Mewah Trump ke Ambisi ala Kolonial Baru

JALUR GAZA - Pembicaraan tentang masa depan Gaza — wilayah yang selama bertahun-tahun menjadi pusat konflik Israel dan Palestina — kembali memanas di awal 2026. Di panggung World Economic Forum di Davos, Swiss, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan inisiatif global bernama “Board of Peace” (Dewan Perdamaian) yang dirancang untuk mengatur berakhirnya konflik dan proses rekonstruksi di Gaza.

Pada peluncuran ini, Jared Kushner, mantan penasihat presiden sekaligus menantu Trump, memperkenalkan master plan untuk membangun kembali Gaza. Gambaran ini disebut sebagai transformasi besar yang mencakup wilayah hunian, kawasan industri, hingga area pesisir —visi yang mengingatkan banyak orang pada istilah “Gaza Riviera” yang sebelumnya pernah dikemukakan oleh Trump sendiri.

Namun, gagasan-gagasan ini jauh lebih dari sekadar rencana pembangunan — mereka mencerminkan interpretasi unik tentang geopolitik, ekonomi, serta kontroversi global tentang siapa yang berhak menentukan masa depan Gaza.

1. Konsep “Gaza Riviera” — Gagasan Trump untuk Gaza sebagai Pesisir Mewah

Konsep “Gaza Riviera” pertama kali muncul dalam wacana ketika Donald Trump secara retoris menggambarkan Gaza sebagai lokasi pesisir yang memiliki potensi ekonomi besar jika seluruh wilayah tersebut dibangun ulang dengan investasi besar dan struktur modern.

Istilah ini mengacu pada ide menjadikan Gaza layaknya Riviera di Mediterania dengan kawasan wisata, fasilitas hunian kelas atas, dan pusat komersial yang menarik investor dari seluruh dunia. Di mata Trump sendiri, Gaza bukan sekadar wilayah konflik tetapi juga aset real estate potensial yang bisa berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan berkelas internasional di masa depan.

Namun, gagasan ini tidak hanya berbicara tentang ekonomi; ia menggambarkan hubungan antara pembangunan fisik dan perdamaian. Trump mempromosikan ide jika Gaza diubah menjadi tempat yang “indah dan makmur”, maka ketegangan akan berkurang, dan masyarakat lokal akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Pendekatan ini mengikuti filosofi Trump yang selama ini lebih banyak melihat situasi geopolitik melalui lensa investasi dan properti. Gagasan ini juga mencerminkan pandangan yang sangat optimis — bahkan utopis — terhadap apa yang mungkin terjadi di Gaza setelah konflik panjang.

Namun ada kritik tajam bahwa ide tersebut terlalu berfokus pada estetika pembangunan dan profitabilitas ekonomi, tanpa terlebih dahulu mengatasi masalah politik inti seperti kedaulatan Palestina, hak atas tanah, dan status hukum penduduk Gaza sendiri. Kritik semacam ini menjadikan istilah “Gaza Riviera” sering dipandang lebih sebagai slogan pemasaran daripada rencana serius yang mempertimbangkan realitas sosial-politik di lapangan.

2. Kritik terhadap Konsep Gaza Riviera — Mengabaikan Aspek Hak Politik dan Realitas

Walaupun istilah “Gaza Riviera” terdengar revolusioner dan penuh semangat, kritik terhadapnya pun sangat tajam. Banyak analis internasional dan pengamat politik menilai bahwa ide tersebut mengabaikan hak politik rakyat Palestina serta realitas hidup mereka yang telah hancur akibat konflik panjang.

Fokus utama pada infrastruktur mewah dan investasi internasional bisa terlihat sebagai upaya memutar perhatian dari isu kedaulatan Palestina yang telah menjadi inti konflik selama beberapa dekade. Para kritikus juga menunjukkan gagasan ini tampak seperti mengurangi penduduk Gaza menjadi masalah estetika atau komoditas ekonomi semata — padahal masyarakat Gaza memiliki sejarah, budaya, dan hak atas tanah yang kompleks.

Dengan menonjolkan konsep pembangunan fisik yang cepat dan glamor, rencana ini dapat menimbulkan kesan bahwa kehidupan dan masa depan penduduk lokal hanya dipertimbangkan setelah nilai investasi dan daya tarik wisata dinilai.

Lebih jauh lagi, beberapa versi awal dari rencana ini — terutama yang beredar secara tidak resmi melalui berbagai dokumen dan diskusi di luar media arus utama — bahkan membahas kemungkinan relokasi besar-besaran penduduk Gaza sebagai bagian dari strategi pembangunan, yang kemudian memicu tuduhan bahwa ide tersebut mirip dengan bentuk lain dari pembersihan etnis atau kolonialisasi modern.

Kritik seperti ini memperlihatkan jurang yang sangat besar antara visi investor-sentris dan hak-hak dasar manusia yang dijunjung tinggi dalam hukum internasional.

3. Board of Peace (Dewan Perdamaian) — Badan Internasional Baru dan Peluncurannya di Davos

Pada Januari 2026, gagasan besar ini bergerak dari sekadar slogan menjadi sebuah struktur yang lebih formal: Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Ini adalah sebuah badan internasional baru yang diluncurkan oleh Donald Trump di World Economic Forum di Davos, Swiss.

Badan ini dimaksudkan sebagai mekanisme global untuk mengatur proses perdamaian, gencatan senjata, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza setelah konflik panjang yang telah menghancurkan infrastruktur dan kehidupan masyarakat di sana.

Dalam acara peluncuran ini, Trump meratifikasi piagam dari Board of Peace dan menjadikannya sebagai badan resmi yang akan mengarahkan kerangka kerja politik dan ekonomi di Gaza untuk masa depan. Trump sendiri menjabat sebagai ketua dewan ini, dan sejumlah pemimpin serta tokoh internasional diundang sebagai anggota pendiri.

Menurut dokumen piagam yang dirilis, tujuan utamanya adalah “mengakhiri penderitaan, membuka peluang baru, dan memastikan stabilitas jangka panjang di Gaza.”

Namun, peluncuran Board of Peace juga menuai kontroversi. Beberapa negara Eropa seperti Inggris enggan menandatangani piagam ini karena kekhawatiran tentang hubungan badan tersebut dengan organisasi internasional lain — terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa — dan juga tentang bagaimana badan ini mengambil alih tanggung jawab tradisional diplomasi dan bantuan.

Kritik semacam ini menandai bahkan sebelum rencana pembangunan dilaksanakan, sudah ada oposisi signifikan terhadap struktur politik dan legal yang mendasarinya.

4. Jared Kushner dan “New Gaza”: Rencana Rekonstruksi Ambisius ala Kolonial

Pada saat yang sama dengan peluncuran Board of Peace di Davos, Jared Kushner — mantan penasihat senior dan menantu Trump — mempresentasikan master plan baru untuk Gaza yang sering disebut “New Gaza”.

Rencana ini lebih terperinci dibandingkan sekadar istilah “Gaza Riviera”, dan mencakup berbagai aspek pembangunan infrastruktur, ekonomi, serta tata kota yang dikemas dalam beberapa fase proyek utama.

Rencana New Gaza ini mencakup beberapa komponen besar:
Transformasi fisik kota Gaza, termasuk kawasan pesisir dengan 180 menara, zona industri, dan fasilitas hiburan kelas dunia.

Perumahan massal di Rafah dengan target lebih dari 100.000 unit rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan untuk mendukung kehidupan sosial masyarakat setempat.

Pembangunan infrastruktur besar seperti pelabuhan baru, bandara, jalur rel, dan sistem jalan yang menghubungkan pusat-pusat urban.

Rencana penciptaan lapangan pekerjaan melalui investasi komersial dan dukungan sektor swasta, dengan target ratusan ribu pekerjaan baru di berbagai sektor ekonomi.

Menurut presentasi Kushner, total investasi yang dibutuhkan diperkirakan lebih dari USD25 miliar, dan rencana tersebut dimaksudkan untuk menciptakan ekonomi yang lebih mandiri serta mengurangi ketergantungan Gaza pada bantuan internasional.

Usulannya adalah dengan pembangunan infrastruktur dan zona komersial, GDP Gaza dapat tumbuh pesat dan tingkat pendapatan rumah tangga rata-rata meningkat signifikan dalam dekade berikutnya.

5. Fokus pada Ekonomi Bebas dan Demiliterisasi

Salah satu elemen inti yang menonjol dari master plan Kushner adalah penekanan terhadap prinsip pasar bebas. Kushner menyatakan sekitar 85% ekonomi Gaza selama ini bergantung pada bantuan internasional, dan hal itu dianggap tidak bisa bertahan lama atau menciptakan kehidupan yang bermartabat bagi penduduk lokal.

Ia menekankan perlunya menggantikan bantuan dengan pekerjaan, upah, dan aktivitas ekonomi produktif melalui investasi sektor swasta dan peluang usaha baru.

Namun, proyek ini memiliki syarat penting: demiliterisasi Gaza, termasuk pembongkaran kekuatan militer Hamas. Menurut rencana tersebut, tantangan keamanan harus diatasi lebih dulu agar investor dan negara lain bersedia menanam modal besar.

Rencana tersebut juga menyebutkan kemungkinan amnesti dan reintegrasi anggota yang menyerah, serta pengawasan berat sebagai bagian dari proses stabilisasi.

Pendekatan ini mencerminkan perpaduan antara agenda ekonomi dan keamanan yang sering dijadikan landasan dalam berbagai strategi pembangunan pascakonflik — yakni bahwa tanpa stabilitas politik dan keamanan, peluang investasi besar tidak akan pernah terwujud.

Ini juga menunjukkan bagaimana New Gaza bukan hanya ingin membangun kembali secara fisik, tetapi juga mengubah struktur sosial dan keamanan di wilayah tersebut.

6. Kritik dan Tantangan terhadap Rencana New Gaza

Meski lebih terperinci daripada sekadar ide “Gaza Riviera”, rencana New Gaza juga menghadapi kritik dan pertanyaan besar, baik dari pengamat internasional maupun para pihak di kawasan. Pertama, banyak pihak menggarisbawahi masih terdapat kekurangan nyata dalam detail pendanaan dan komitmen negara lain untuk memberikan modal yang dibutuhkan, terutama dari luar AS. Tanpa kejelasan sumber dana yang pasti, rencana pembangunan besar semacam ini dianggap sulit berjalan.

Kritikus lain menunjukkan gambaran kota modern dan pesisir glamor sangat kontras dengan realitas di lapangan, di mana jutaan penduduk Gaza masih hidup dalam kondisi darurat kemanusiaan setelah bertahun-tahun perang. Kerusakan infrastruktur, krisis air bersih, kelangkaan listrik, dan kebutuhan pokok lainnya masih jauh dari terpenuhi — yang membuat kritik rencana pembangunan idealis ini terlalu jauh dari realitas saat ini.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa struktur baru seperti Board of Peace dapat berfungsi sebagai alternatif terhadap mekanisme diplomasi internasional yang sudah ada, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebagian negara sekutu AS menyatakan keragu-raguannya atau bahkan menolak bergabung karena khawatir badan ini tidak memiliki kredibilitas hukum atau legitimasi sehingga justru mungkin menggantikan badan internasional lain secara tidak tepat.

7. Visi Modernisasi Gaza dalam Bayang-Bayang Kontroversi

Secara keseluruhan, baik istilah “Gaza Riviera” maupun rencana New Gaza yang dipaparkan Jared Kushner di Davos menunjukkan ambisi besar untuk mengubah wajah Gaza dari wilayah konflik menjadi kawasan modern dan makmur secara ekonomi. Ide-ide ini mencerminkan pendekatan yang sangat berbeda dari strategi perdamaian tradisional, dengan fokus kuat pada investasi, pembangunan fisik, serta prinsip pasar bebas.

Namun di balik visi ambisius tersebut, terdapat sejumlah kritik penting: dari aspek politik dan hak-hak rakyat Palestina yang dianggap kurang diperhatikan, hingga tantangan praktis tentang pendanaan, keamanan, dan legitimasi internasional dari rencana yang diusulkan.

Meskipun kedua gagasan ini memiliki kemiripan — yaitu memanfaatkan pengembangan pesisir dan kawasan urban sebagai magnet ekonomi — mereka juga mengundang perdebatan luas tentang apa artinya membangun perdamaian yang berkelanjutan di wilayah yang telah lama menjadi pusat konflik geopolitik.

8. Visi Dewan Perdamaian di Gaza Dianggap Berbau Kolonial Baru

Rencana rekonstruksi Gaza oleh Dewan Perdamaian tersebut memicu reaksi negatif di media sosial, dengan pengguna menuduhnya membentuk kembali Gaza melalui apa yang mereka gambarkan sebagai rekayasa bergaya kolonial dan pengawasan permanen, sambil memisahkan wilayah tersebut dari budaya dan karakter Arabnya.

Meral Hussein-Ece, anggota House of Lords Inggris, menulis di X, “Jadi begitulah. Ini selalu tentang pencurian tanah dan keuntungan di atas manusia.”

Pakar hukum Ramy Abdu memperingatkan, “Palestina menghadapi rencana untuk menghilangkan keberadaan mereka, berdasarkan domestikasi, penaklukan, dan kontrol.”

Gagasan ini bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Trump sebelumnya menyarankan untuk mengubah Gaza menjadi “Riviera” selama diskusi sebelumnya tentang rekonstruksi pasca-perang, menyajikannya sebagai pusat pariwisata Mediterania potensial.

Komentar tersebut memicu kontroversi pada saat itu, dengan para kritikus mengatakan visi tersebut mereduksi masa depan Gaza menjadi proyek real estat sambil mengabaikan hak-hak Palestina dan realitas di lapangan. Beberapa sekutu Arab AS menolak rencana tersebut secara langsung pada saat itu.

Proposal tersebut juga dibandingkan dengan proyek-proyek pembangunan besar lainnya di kawasan tersebut. Monica Marks, cendekiawan di New York University Abu Dhabi, menulis di X, “Sepertinya perusahaan konsultan yang sama yang membuat maket untuk proyek gajah putih Saudi, The Line, juga membuat maket untuk fantasi Riviera Gaza Trump.”

Aktivis Melanie D'Arrigo menuduh pemerintahan Trump mengeksploitasi krisis untuk keuntungan, menulis, “Dunia melihat kematian, kehancuran, dan ketidakadilan - dan mereka melihat tanda dolar.”

Yang lain mempertanyakan premis dan implikasi proposal tersebut. Hugh Lovatt, peneliti kebijakan senior di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, menulis siapa pun yang mengenal Gaza dapat melihat betapa tidak realistisnya rencana tersebut, menggambarkannya sebagai "menghancurkan seluruh lingkungan untuk menciptakan entitas sosial, politik, dan ekonomi baru yang palsu", dan memperingatkan pendekatan serupa nantinya dapat diterapkan pada kamp-kamp pengungsi Tepi Barat.

Pengguna berbahasa Arab juga bereaksi secara daring, dengan beberapa mengatakan rencana tersebut akan membuat properti yang disita dijual kembali kepada warga Palestina dengan harga yang melambung dan mengubah penduduk Gaza menjadi tenaga kerja yang dieksploitasi untuk melayani ekonomi Israel, mengumpulkan kekayaan bagi Israel dengan mengorbankan rakyat yang kehilangan tanah dan hak-haknya.

Para jurnalis dan penulis juga menyuarakan kekhawatiran. Jurnalis Barry Malone menulis, "Saya tidak percaya ini benar-benar terjadi. Saya merasa mual."

Sementara novelis Susan Abulhawa mengatakan, “Proposal tersebut akan berarti tradisi asli dan tatanan sosial tanah ini akan sepenuhnya musnah."

Diplomat Mohamad Safa merangkum kemarahan tersebut, menulis di X, "Mereka menjual Gaza di Davos."

Baca juga: Visi Kushner dan Trump untuk Gaza Dianggap Rekayasa Kolonial yang Hancurkan Budaya Asli