Israel Setujui Penutupan Radio Militer, Oposisi Beri Peringatan

TEL AVIV - Pemerintah Israel pada hari Senin (22/12/2025) menyetujui penutupan Radio Militer Israel (Galei Tsahal), stasiun radio militer yang telah lama beroperasi di negara itu. Langkah ini memicu peringatan dari para ahli hukum dan tokoh oposisi atas ancaman terhadap kebebasan pers.

Menurut kantor Menteri Keamanan Israel Israel Katz, stasiun tersebut diperkirakan akan berhenti beroperasi sebelum 1 Maret 2026.

Didirikan pada tahun 1950, Galei Tsahal telah menjadi bagian penting dalam lanskap media Israel, khususnya untuk liputan beritanya yang banyak diikuti.

Stasiun ini tetap menjadi salah satu stasiun radio yang paling banyak didengarkan di negara itu, dengan pangsa pendengar diperkirakan mencapai 17,7%.

Jaksa Agung Khawatirkan Kebebasan Pers

Keputusan tersebut menuai kritik tajam dari Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, yang saat ini menghadapi proses pemecatan yang diprakarsai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Kantornya memperingatkan penutupan tersebut “menimbulkan kekhawatiran akan campur tangan politik dalam penyiaran publik” dan dapat merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Satu opini hukum setebal 34 halaman yang dikeluarkan kantor jaksa agung berpendapat penutupan stasiun tersebut memerlukan persetujuan formal dari Knesset dan keputusan saat ini “tidak memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan.”

Katz Mengklaim Bias Politik

Katz membela langkah tersebut, menuduh Radio Angkatan Darat menyiarkan konten politik dan memecah belah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai militer.

“Selama dua tahun terakhir, sepanjang perang, banyak tentara dan warga sipil, termasuk keluarga yang berduka, telah berulang kali mengeluh stasiun tersebut tidak mewakili mereka dan bahkan merusak moral dan upaya perang,” ujar Katz.

Ia juga berpendapat mengoperasikan lembaga penyiaran publik di bawah otoritas militer adalah “anomali yang tidak ada di negara-negara demokrasi.”

Tantangan Hukum dan Reaksi Politik

Meskipun mendapat persetujuan bulat dari kabinet, posisi jaksa agung menunjukkan keputusan tersebut kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum dan parlemen.

Anggota parlemen oposisi berpendapat mengabaikan Knesset dalam masalah media yang begitu signifikan merusak norma-norma demokrasi.

Netanyahu telah lama menganjurkan penghapusan atau privatisasi Galei Tsahal, yang dalam beberapa tahun terakhir telah menayangkan program-program yang mengkritik pemerintahannya.

Pemimpin oposisi Yair Lapid mengecam langkah tersebut, menulis di X bahwa penutupan tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas oleh pemerintah Netanyahu untuk mengekang kebebasan berekspresi menjelang pemilihan umum 2026.

“Mereka tidak dapat mengendalikan realitas, jadi mereka mencoba mengendalikan pikiran,” ujar Lapid.

Netanyahu, yang telah mengkonfirmasi niatnya untuk mencalonkan diri kembali, mendesak para menteri untuk mendukung keputusan tersebut, dengan mengutip upaya lama untuk menghapus stasiun tersebut dari pengawasan militer.

Baca juga: Hancurkan Tekanan Barat, Indonesia Bersatu dengan Negara-negara Eurasia