Daftar 10 Negara Tanpa Parpol, Salah Satunya Tetangga Indonesia

Minggu, 21 Desember 2025 - 13:42 WIB
loading...
A A A
Meskipun begitu, karena keterbatasan dalam kebebasan politik, Oman lebih cenderung ke arah negara otoriter yang tidak memungkinkan pembentukan partai politik, meskipun tetap ada pemilihan anggota Dewan Syura.

5. Uni Emirat Arab (Tanpa Parpol, Pemilu Terbatas)

Uni Emirat Arab (UEA) adalah negara di kawasan Teluk dengan sistem politik yang sangat terpusat dan tanpa parpol formal, meskipun ada pemilu terbatas untuk memilih anggota Majelis Nasional (Federal National Council atau FNC).

Namun, sistem politik di UEA tidak mengizinkan keberadaan parpol yang terorganisir secara resmi, dan pemilu yang ada sangat terbatas dalam lingkupnya.

UEA pada dasarnya adalah federasi tujuh emirat (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al-Quwain, Fujairah, dan Ras Al Khaimah). Meskipun memiliki konstitusi, sistem pemerintahan di UEA lebih cenderung ke monarki konstitusional, di mana masing-masing emirat dipimpin oleh seorang sultan atau emir.

Presiden UEA dipilih dari para emir yang ada di tujuh emirat, dengan Emir Abu Dhabi yang biasanya menjabat sebagai presiden. Perdana Menteri UEA biasanya berasal dari Emir Dubai, yang memiliki pengaruh besar dalam urusan domestik dan ekonomi negara.

Setiap Emirat memiliki otonomi tertentu, dan meskipun ada struktur pemerintahan federal, emir dari setiap emirat memiliki kekuasaan signifikan dalam keputusan-keputusan internal, termasuk dalam politik dan kebijakan luar negeri.

Lantaran ada parpol, UEA mengadakan pemilu terbatas untuk memilih anggota FNC, yang berfungsi sebagai badan penasihat bagi pemerintah. Namun, pemilu ini tidak melibatkan pemilihan presiden atau pemilihan eksekutif yang besar seperti kebanyakan negara.

FNC terdiri dari 40 anggota. Sebagian besar anggota FNC dipilih melalui pemilu terbatas, sementara sebagian lainnya ditunjuk langsung oleh para emir dari setiap emirat.

Pemilu untuk anggota FNC tidak dilakukan secara universal untuk seluruh rakyat UEA. Hanya sebagian warga negara yang dapat memilih, yaitu mereka yang terpilih sebagai "pemilih yang berhak" dalam sistem yang sangat terbatas. Jumlah pemilih yang terdaftar sangat kecil dibandingkan dengan total populasi UEA.

Proses pemilu di UEA sangat terbatas dan lebih bersifat nominal, dengan hanya sekitar 12% dari total populasi yang memiliki hak suara dalam pemilihan anggota FNC. Sebagian besar kursi di FNC tetap diisi oleh anggota yang ditunjuk oleh para emir.

FNC tidak memiliki kekuasaan legislatif yang kuat. Tugas utamanya adalah untuk memberikan saran kepada pemerintah dan emir dalam hal kebijakan-kebijakan tertentu. Keputusan akhir dalam hal legislatif tetap ada di tangan pemerintah federal, khususnya Emir Abu Dhabi sebagai presiden dan Emir Dubai yang memegang posisi perdana menteri.

6. Kerajaan Arab Saudi (Parpol Dilarang, Raja Berkuasa Absolut)

Kerajaan Arab Saudi adalah negara di kawasan Teluk dengan sistem pemerintahan monarki absolut. Di negara ini tidak ada parpol yang diizinkan secara resmi.

Raja Arab Saudi saat ini, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, dan putranya; Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), memegang kendali yang sangat besar dalam kebijakan negara.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Raja Salman memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta membuat keputusan penting mengenai kebijakan luar negeri, ekonomi, dan hukum.

Arab Saudi tidak memiliki pemilu presiden atau pemilu untuk memilih kepala negara. Raja diangkat berdasarkan garis keturunan dalam keluarga Al Saud, keluarga kerajaan yang memerintah sejak negara ini didirikan pada 1932.

Salah satu ciri khas dari sistem pemerintahan di Arab Saudi adalah bahwa parpol dilarang. Pemerintah Arab Saudi tidak mengizinkan pembentukan parpol yang berbasis ideologi atau program-program politik yang dapat menantang kekuasaan keluarga kerajaan.

Arab Saudi memiliki Majelis Syura (Consultative Council), yang berfungsi sebagai badan penasihat pemerintah. Namun, majelis ini terdiri dari 150 anggota yang ditunjuk oleh raja.

Meski tanpa parpol, Arab Saudi sebenarnya memiliki pemilu terbatas yang hanya untuk memilih anggota Dewan Kota di beberapa kota besar saja. Pemilu Dewan Kota ini pertama kali diadakan pada 2005.

Dewan Kota adalah badan yang bertanggung jawab atas urusan lokal seperti infrastruktur dan layanan publik. Namun, kekuasaannya sangat terbatas karena masalah kebijakan nasional tetap di tangan keluarga kerajaan dan raja.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Aktor Breaking Bad Giancarlo...
Aktor 'Breaking Bad' Giancarlo Esposito Masuk Islam saat Syuting di Arab Saudi
Pilot Australia Terbangkan...
Pilot Australia Terbangkan 2 Buronan Paling Dicari ke Indonesia via Penerbangan Gelap
10 Pesawat Militer Termahal...
10 Pesawat Militer Termahal di Dunia, Harga 7 Bomber B-2 Hampir Setara Anggaran MBG Indonesia
10 Negara dengan Harga...
10 Negara dengan Harga Bensin Termurah di Dunia, Ada yang Hanya Rp427 Per Liter
Arab Saudi Kebut Pembangunan...
Arab Saudi Kebut Pembangunan Jeddah Tower 1.000 Meter, Gedung Tertinggi di Dunia Kalahkan Burj Khalifa
AS dan Iran Berdamai,...
AS dan Iran Berdamai, MBS: Semua untuk Kepentingan Bersama
Permudah Layanan Jemaah...
Permudah Layanan Jemaah Haji dan Umrah Indonesia, BSI Bakal Hadir di Arab Saudi
Pembom B-52 Stratofortress...
Pembom B-52 Stratofortress AS Jatuh di Pangkalan Gurun Mojave, Tewaskan 8 Orang
PM Belanda Rob Jetten...
PM Belanda Rob Jetten Minta Maaf kepada Tentara Maluku
Rekomendasi
Gunakan MT Gamkonora,...
Gunakan MT Gamkonora, Pertamina Patra Niaga Tambah 450 Ribu Barel Minyak
Adhyaksa FC Pindah Homebase...
Adhyaksa FC Pindah Homebase ke Kalimantan Tengah, Buka Peluang Ganti Nama Jadi Kalteng FC
Sambut 5 Abad Jakarta,...
Sambut 5 Abad Jakarta, Cibis Park Satukan Jazz Modern dan Betawi dalam Panggung Budaya Urban
Berita Terkini
Siapa Ahmed Wishah?...
Siapa Ahmed Wishah? Jurnalis Al Jazeera yang Dibunuh Israel
Rusia Tembak Jatuh 80...
Rusia Tembak Jatuh 80 Drone Ukraina, Kremlin Luncurkan Rudal Balistik Iskander
6 PM dalam 10 Tahun...
6 PM dalam 10 Tahun 44 Hari, Seperti Apa Politik Antrean di Inggris?
Jepang Naikkan Biaya...
Jepang Naikkan Biaya Visa sebanyak Lima Kali Lipat, Apa Pemicunya?
Tuntut Menteri Pendidikan...
Tuntut Menteri Pendidikan Mundur, Pendukung Partai Kecoa Berkemah di Jalanan
4 Pemicu PM Inggris...
4 Pemicu PM Inggris Keir Starmer Mundur, dari Pemberontakan Internal hingga Terlalu Banyak Janji
Infografis
Daftar 10 Pemain Tersubur...
Daftar 10 Pemain Tersubur dalam Sejarah Piala Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved