Dengan Fatwa dan Janji Resmi, Taliban Tawarkan Jaminan Tersirat pada Pakistan
Sabtu, 13 Desember 2025 - 09:30 WIB
loading...
A
A
A
Pernyataan itu memperingatkan siapa pun yang melanggar kewajiban ini "dianggap tidak taat dan akan dikenakan tindakan yang diperlukan."
Sembari menekankan “membela kedaulatan negara adalah kewajiban agama,” pernyataan para ulama tersebut secara bersamaan menggarisbawahi, “Semua Muslim harus menahan diri dari menggunakan tanah Afghanistan untuk merugikan negara lain... dan harus menjunjung tinggi komitmen yang telah dilakukan oleh Emirat Islam.”
Pernyataan tersebut juga menegaskan larangan bagi warga Afghanistan untuk bepergian ke luar negeri guna berpartisipasi dalam kegiatan militer apa pun, menyatakan siapa pun yang melakukannya “melanggar dan membangkang,” dan mewajibkan pihak berwenang mencegah tindakan tersebut dan mengambil tindakan yang tepat.
Selain itu, pernyataan tersebut menyerukan kepada negara-negara Islam untuk “menjaga hubungan yang ramah dan positif dalam kerangka persaudaraan, untuk saling menguntungkan, dan untuk menghindari perpecahan, perselisihan, dan konflik,” bahasa yang secara luas ditafsirkan sebagai upaya meredakan ketegangan dengan Pakistan.
Dengan menggabungkan fatwa agama dengan pernyataan resmi dan kehadiran resmi yang kuat dalam pertemuan para ulama—yang meliputi, selain perdana menteri, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Peningkatan Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, Menteri Pendidikan Tinggi, dan pejabat senior lainnya—kepemimpinan Afghanistan tampak bertekad menyampaikan janji ganda, baik agama maupun politik.
Hal ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan pada Kabul untuk mengendalikan kelompok militan lintas batas dan menunjukkan kemampuannya menjaga keamanan internal.
Pernyataan Muttaqi memperkuat posisi para ulama, karena ia menegaskan kembali janji Afghanistan untuk tidak mengizinkan wilayahnya digunakan untuk melawan negara mana pun.
Dalam pernyataan yang disiarkan media resmi, ia mengatakan, “Semua ulama Afghanistan telah memperbarui fatwa mereka yang mewajibkan umat Islam untuk melindungi sistem Islam.”
Sembari menekankan “membela kedaulatan negara adalah kewajiban agama,” pernyataan para ulama tersebut secara bersamaan menggarisbawahi, “Semua Muslim harus menahan diri dari menggunakan tanah Afghanistan untuk merugikan negara lain... dan harus menjunjung tinggi komitmen yang telah dilakukan oleh Emirat Islam.”
Pernyataan tersebut juga menegaskan larangan bagi warga Afghanistan untuk bepergian ke luar negeri guna berpartisipasi dalam kegiatan militer apa pun, menyatakan siapa pun yang melakukannya “melanggar dan membangkang,” dan mewajibkan pihak berwenang mencegah tindakan tersebut dan mengambil tindakan yang tepat.
Selain itu, pernyataan tersebut menyerukan kepada negara-negara Islam untuk “menjaga hubungan yang ramah dan positif dalam kerangka persaudaraan, untuk saling menguntungkan, dan untuk menghindari perpecahan, perselisihan, dan konflik,” bahasa yang secara luas ditafsirkan sebagai upaya meredakan ketegangan dengan Pakistan.
Dengan menggabungkan fatwa agama dengan pernyataan resmi dan kehadiran resmi yang kuat dalam pertemuan para ulama—yang meliputi, selain perdana menteri, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Peningkatan Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, Menteri Pendidikan Tinggi, dan pejabat senior lainnya—kepemimpinan Afghanistan tampak bertekad menyampaikan janji ganda, baik agama maupun politik.
Hal ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan pada Kabul untuk mengendalikan kelompok militan lintas batas dan menunjukkan kemampuannya menjaga keamanan internal.
Pernyataan Muttaqi memperkuat posisi para ulama, karena ia menegaskan kembali janji Afghanistan untuk tidak mengizinkan wilayahnya digunakan untuk melawan negara mana pun.
Dalam pernyataan yang disiarkan media resmi, ia mengatakan, “Semua ulama Afghanistan telah memperbarui fatwa mereka yang mewajibkan umat Islam untuk melindungi sistem Islam.”
Lihat Juga :
