9 Juta Muslim Inggris Bisa Kehilangan Kewarganegaraan, Ini Sebabnya
Jum'at, 12 Desember 2025 - 21:15 WIB
loading...
A
A
A
Laporan tersebut menelusuri bagaimana pencabutan kewarganegaraan, yang dulunya merupakan alat yang hanya digunakan dalam kasus-kasus luar biasa di masa perang, telah diubah oleh dua dekade undang-undang antiterorisme.
Sejak tahun 2010, lebih dari 200 orang telah dicabut kewarganegaraannya dengan alasan yang digambarkan sebagai "kondusif untuk kepentingan umum", dengan sebagian besar adalah Muslim.
Pada tahun 2022, pemerintah memperoleh kekuasaan untuk mencabut kewarganegaraan tanpa memberitahukan kepada individu tersebut.
Dan undang-undang tahun 2025 kini memastikan bahkan ketika pengadilan memutuskan pencabutan kewarganegaraan itu melanggar hukum, orang-orang tidak mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka sampai banding pemerintah – yang terkadang berlangsung bertahun-tahun – selesai.
Laporan tersebut menyoroti beberapa kasus di mana Inggris secara keliru percaya seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan lain, hanya untuk kemudian pengadilan memutuskan mereka telah menjadi tanpa kewarganegaraan secara ilegal – terkadang selama bertahun-tahun.
Reprieve mengatakan pihaknya mengetahui klien Muslim yang bandingnya masih dibekukan karena mereka ditahan di luar negeri dan tidak dapat menunjuk pengacara.
Kasus yang paling terkenal tetaplah kasus Shamima Begum, seorang remaja kelahiran Inggris yang dicabut kewarganegaraannya dengan alasan ia diduga warga negara Bangladesh – sesuatu yang secara terbuka dibantah pejabat Bangladesh.
Temuan ini muncul di tengah retorika yang semakin keras dari politisi Konservatif dan Reformis Inggris, dengan kedua partai tersebut mengusulkan rencana yang dapat menyebabkan ratusan ribu orang yang telah menetap secara sah dideportasi.
Dengan kekuasaan pencabutan hak yang sudah terkonsentrasi di tangan menteri dalam negeri, organisasi-organisasi Muslim khawatir bahwa meningkatnya politik nasionalis dapat berujung pada penyalahgunaan yang meluas.
Baca juga: Israel Setujui Permintaan AS untuk Bayar Biaya Pembersihan Kerusakan di Gaza
Sejak tahun 2010, lebih dari 200 orang telah dicabut kewarganegaraannya dengan alasan yang digambarkan sebagai "kondusif untuk kepentingan umum", dengan sebagian besar adalah Muslim.
Pada tahun 2022, pemerintah memperoleh kekuasaan untuk mencabut kewarganegaraan tanpa memberitahukan kepada individu tersebut.
Dan undang-undang tahun 2025 kini memastikan bahkan ketika pengadilan memutuskan pencabutan kewarganegaraan itu melanggar hukum, orang-orang tidak mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka sampai banding pemerintah – yang terkadang berlangsung bertahun-tahun – selesai.
Laporan tersebut menyoroti beberapa kasus di mana Inggris secara keliru percaya seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan lain, hanya untuk kemudian pengadilan memutuskan mereka telah menjadi tanpa kewarganegaraan secara ilegal – terkadang selama bertahun-tahun.
Reprieve mengatakan pihaknya mengetahui klien Muslim yang bandingnya masih dibekukan karena mereka ditahan di luar negeri dan tidak dapat menunjuk pengacara.
Kasus yang paling terkenal tetaplah kasus Shamima Begum, seorang remaja kelahiran Inggris yang dicabut kewarganegaraannya dengan alasan ia diduga warga negara Bangladesh – sesuatu yang secara terbuka dibantah pejabat Bangladesh.
Temuan ini muncul di tengah retorika yang semakin keras dari politisi Konservatif dan Reformis Inggris, dengan kedua partai tersebut mengusulkan rencana yang dapat menyebabkan ratusan ribu orang yang telah menetap secara sah dideportasi.
Dengan kekuasaan pencabutan hak yang sudah terkonsentrasi di tangan menteri dalam negeri, organisasi-organisasi Muslim khawatir bahwa meningkatnya politik nasionalis dapat berujung pada penyalahgunaan yang meluas.
Baca juga: Israel Setujui Permintaan AS untuk Bayar Biaya Pembersihan Kerusakan di Gaza
(sya)
Lihat Juga :
