Tuntut Presiden Marcos Mundur, Puluhan Ribu Gen Z Turun ke Jalanan Filipina
Minggu, 30 November 2025 - 15:19 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: 5 Badan Intelijen Terbaik pada 2025, Nomor 2 Paling Kejam dan Kontroversial
Sementara itu, kelompok oposisi arus utama, yang didukung oleh Gereja Katolik, menyelenggarakan “Pawai Triliun Peso” terpisah di sepanjang Jalan EDSA yang bersejarah. Kelompok tersebut mengatakan mereka hanya mendesak Duterte untuk mengundurkan diri sambil menunggu bukti konkret terkait aktivitas kriminal Marcos.
Kepolisian mengatakan telah mengerahkan lebih dari 12.000 petugas ke Manila untuk protes tersebut, dan memblokade semua jalan menuju Istana Kepresidenan Malacanang dengan kawat berduri dan mobil kontainer, menghentikan para pengunjuk rasa KBKK yang berjarak sekitar satu blok dari gerbangnya.
Para pengunjuk rasa merobohkan patung di depan barikade, mengutuk pemerintahan Marcos dan meneriakkan "Penjarakan semua koruptor!"
Awal bulan ini, Co, mantan anggota parlemen, mengklaim bahwa Marcos menerima lebih dari 50 miliar peso (USD852 juta) suap dari proyek infrastruktur sejak 2022, dan memerintahkan penyisipan 100 miliar peso (USD1,7 miliar) untuk apa yang disebut "proyek hantu" dalam anggaran 2025.
Co juga mengklaim bahwa pada 2024 ia secara pribadi mengirimkan koper berisi uang tunai satu miliar peso (US$17 juta) ke kediaman Marcos.
Co sendiri dituduh mengantongi miliaran dari proyek yang sama dan telah menjadi buronan sejak Juli, dengan Jepang sebagai lokasi terakhirnya yang diketahui.
"Siapa pun bisa mengakses internet dan membuat berbagai macam klaim," kata Marcos menanggapi. "Agar itu berarti, dia harus pulang," tambah presiden.
Terlepas dari tuduhan Co, Raymond Palatino dari Bagong Alyansang Makabayan (Aliansi Patriotik Baru) atau Bayan, salah satu kelompok di KBKK, mengatakan presiden memikul tanggung jawab yang tak terbantahkan atas kecurangan belanja publik.
"Dia berpura-pura terkejut dengan tingkat korupsi, tetapi dialah yang menyusun, menandatangani, dan melaksanakan anggaran tersebut, anggaran yang sarat dengan proyek-proyek pork barrel dan penyisipan yang anomali," ujar Palatino kepada Al Jazeera.
Palatino menyebut kehadiran polisi yang besar sebagai "berlebihan" dan "pemborosan sumber daya publik". Ia mengatakan baik Marcos maupun Duterte harus mundur "agar bangsa ini dapat mulai pulih dan membangun kembali".
Setelah pemecatan mereka, Palatino mendesak pembentukan dewan transisi yang dipimpin warga sipil, sebuah entitas sementara untuk membimbing negara menuju pembaruan politik.
Sementara itu, kelompok oposisi arus utama, yang didukung oleh Gereja Katolik, menyelenggarakan “Pawai Triliun Peso” terpisah di sepanjang Jalan EDSA yang bersejarah. Kelompok tersebut mengatakan mereka hanya mendesak Duterte untuk mengundurkan diri sambil menunggu bukti konkret terkait aktivitas kriminal Marcos.
Kepolisian mengatakan telah mengerahkan lebih dari 12.000 petugas ke Manila untuk protes tersebut, dan memblokade semua jalan menuju Istana Kepresidenan Malacanang dengan kawat berduri dan mobil kontainer, menghentikan para pengunjuk rasa KBKK yang berjarak sekitar satu blok dari gerbangnya.
Para pengunjuk rasa merobohkan patung di depan barikade, mengutuk pemerintahan Marcos dan meneriakkan "Penjarakan semua koruptor!"
Awal bulan ini, Co, mantan anggota parlemen, mengklaim bahwa Marcos menerima lebih dari 50 miliar peso (USD852 juta) suap dari proyek infrastruktur sejak 2022, dan memerintahkan penyisipan 100 miliar peso (USD1,7 miliar) untuk apa yang disebut "proyek hantu" dalam anggaran 2025.
Co juga mengklaim bahwa pada 2024 ia secara pribadi mengirimkan koper berisi uang tunai satu miliar peso (US$17 juta) ke kediaman Marcos.
Co sendiri dituduh mengantongi miliaran dari proyek yang sama dan telah menjadi buronan sejak Juli, dengan Jepang sebagai lokasi terakhirnya yang diketahui.
"Siapa pun bisa mengakses internet dan membuat berbagai macam klaim," kata Marcos menanggapi. "Agar itu berarti, dia harus pulang," tambah presiden.
Terlepas dari tuduhan Co, Raymond Palatino dari Bagong Alyansang Makabayan (Aliansi Patriotik Baru) atau Bayan, salah satu kelompok di KBKK, mengatakan presiden memikul tanggung jawab yang tak terbantahkan atas kecurangan belanja publik.
"Dia berpura-pura terkejut dengan tingkat korupsi, tetapi dialah yang menyusun, menandatangani, dan melaksanakan anggaran tersebut, anggaran yang sarat dengan proyek-proyek pork barrel dan penyisipan yang anomali," ujar Palatino kepada Al Jazeera.
Palatino menyebut kehadiran polisi yang besar sebagai "berlebihan" dan "pemborosan sumber daya publik". Ia mengatakan baik Marcos maupun Duterte harus mundur "agar bangsa ini dapat mulai pulih dan membangun kembali".
Setelah pemecatan mereka, Palatino mendesak pembentukan dewan transisi yang dipimpin warga sipil, sebuah entitas sementara untuk membimbing negara menuju pembaruan politik.
Lihat Juga :
