China Ekspor Model Pemerintahan ke Negara Lain, Untuk Apa?

JAKARTA - Selama satu dekade terakhir, Partai Komunis China (CCP) telah membangun salah satu sistem ekspor pelatihan tata kelola paling kompleks di dunia. Apa yang sering terlihat sebagai pertukaran antarpemimpin partai, tur studi, atau seminar ideologi yang terpisah-pisah, sebenarnya merupakan sebuah proyek besar yang sangat terkoordinasi—sebuah ekosistem lembaga, program, dan instrumen narasi yang bersama-sama membentuk perpanjangan global dari sebuah partai politik yang semakin berorientasi ke luar negeri.

“Diplomasi CCP dalam beberapa tahun terakhir juga jauh lebih ambisius: secara sistematis mentransmisikan pengalaman tata kelola China kepada partai-partai yang berkuasa serta partai besar di negara-negara Global South,” ucap akademisi Ratish Mehta dari Organisation for Research on China and Asia (ORCA), seperti dikutip oneworldoutlook.com, Senin (24/11/2025).

Baca Juga: Taiwan: Pembersihan Internal Partai Komunis China Capai Tingkat Tertinggi di Era Xi Jinping

Mehta mengatakan kontak bilateral yang dikelola dengan cermat kini berkembang menjadi konfigurasi multisaluran yang menghubungkan organ partai, pemerintah provinsi, sekolah partai, lembaga think tank, hingga lembaga luar negeri dalam satu jaringan operasional yang koheren.

Pada 2025, lanjut dia, strategi ini telah matang menjadi kerangka koordinasi besar, di mana desain terpusat dan partisipasi seluruh partai berpadu untuk mendorong program ekspor tata kelola China ke luar negeri.

Satu Sistem dengan Banyak Pintu, Satu Logika

CCP kini mengelola hubungan dengan ratusan partai politik di lebih dari 160 negara, namun pengaruh nyatanya terlihat dari bagaimana hubungan tersebut dimanfaatkan untuk mengundang delegasi tingkat tinggi ke Beijing.

Dalam sepuluh tahun terakhir, partai ini memulai kelas penelitian singkat dan kelompok studi, serta menandatangani rencana kerja sama multi-tahunan yang kemudian berkembang menjadi program pelatihan berulang. Sesi-sesi ini dirancang untuk memperkenalkan elite partai asing pada logika pemerintahan CCP, disiplin organisasionalnya, serta praktik manajemen kader.

Baca Juga: Dianggap Tak Loyal, 9 Jenderal PLA China Disingkirkan Xi Jinping

Salah satu jalur yang dijalankan sistem ini adalah pertukaran politik tingkat tinggi. Ketika delegasi asing tiba di Beijing, mereka tidak disambut oleh pejabat protokol tingkat menengah, melainkan oleh menteri dan wakil menteri.

Pertemuan-pertemuan ini berfokus pada pertukaran pengalaman tata kelola dan kerja sama pelatihan kader. Fungsi utamanya adalah menciptakan saluran langsung antara pimpinan politik CCP dan elite partai asing.

Delegasi kemudian diperlihatkan institusi-institusi Partai, termasuk pengarahan di Sekolah Partai Pusat, kunjungan ke departemen organisasi, dan diskusi terstruktur mengenai bagaimana CCP melatih, mengelola, dan mengevaluasi kadernya. Interaksi langsung ini menjadi kesan yang bertahan lama, sekaligus memperkuat jaringan pribadi serta membuka jalan bagi pelatihan yang lebih terinstitusionalisasi.

Pertukaran politik tersebut kemudian diformalkan melalui arsitektur MoU bilateral dan rencana kerja sama partai multi-tahunan. Seiring waktu, perjanjian ini menjadi semakin rinci. Dokumen-dokumen tersebut tidak hanya menentukan tema kerja sama, tetapi juga lokasi, lembaga pelaksana, dan frekuensi pelatihan.

Rencana Kerja Sama Partai CCP–Lao PDR menjadi contoh yang jelas: perjanjian tersebut menetapkan sekolah-sekolah partai provinsi tertentu sebagai basis pelatihan jangka panjang bagi kader Laos, sehingga secara efektif menciptakan jalur berkelanjutan bagi pelatihan tata kelola.

“Kesepakatan seperti ini kini menjadi hal umum dalam diplomasi partai CCP, mengubah kunjungan satu kali menjadi sistem pendidikan politik yang berkesinambungan, dikelola bersama namun terutama dijalankan oleh lembaga-lembaga China,” sebut Mehta.

Pusat Pelatihan di Luar Negeri

Saluran kedua dari strategi ini ialah pendirian pusat pelatihan tetap di luar negeri. Dengan mengeksternalisasi fungsi sekolah partai yang dibangun bersama negara mitra, Beijing secara bertahap mengekspor model pemerintahannya.

Contoh paling menonjol adalah Nyerere Leadership School (NLS) di Tanzania, yang dijalankan oleh Six Sister Parties dengan dukungan politik dan material dari China. Fasilitas tersebut dibangun antara 2018 dan 2022 oleh perusahaan yang terafiliasi dengan negara China dan diresmikan dengan pesan ucapan selamat dari Xi Jinping.

Reformasi Domestik untuk Ekspor Tata Kelola

Perkembangan paling krusial mungkin adalah reformasi berorientasi global dalam sistem pelatihan kader domestik CCP. Rencana Pendidikan dan Pelatihan Kader Nasional 2023–2027 secara eksplisit mewajibkan pelatihan internasional.

Aturannya mengharuskan sekolah partai dan akademi kader mengembangkan materi berbahasa asing, mengirim instruktur ke luar negeri, dan menyelenggarakan kelas internasional bersamaan dengan kelas domestik. Kader asing kini menerima versi materi yang sama dengan yang diajarkan kepada pejabat China, dengan lebih dari setengah modul berfokus pada Pemikiran Xi Jinping, disiplin organisasi, dan tata kelola partai-negara.

Langkah ini menciptakan kerangka pedagogis standar untuk mengekspor tata kelola CCP, sekaligus memastikan konsistensi ideologis di seluruh jalur pelatihan. Secara keseluruhan, ekosistem ini mengubah pertukaran episodik menjadi ekspor model pemerintahan yang berkelanjutan.

Ekosistem tersebut menyebarkan pemahaman CCP tentang disiplin organisasi, pembangunan yang dipimpin partai, dan integrasi negara-partai ke dalam imajinasi institusional partai-partai berkuasa di Global South.

“Apakah model tersebut diadopsi secara penuh atau tidak, arsitektur ini menyediakan template tata kelola, kosakata ideologis, dan rutinitas institusional yang dapat dipilih dan disesuaikan oleh elite asing,” ungkap Mehta.

“Dalam pengertian ini, diplomasi pelatihan tata kelola China bukan sekadar program soft power.”

“Ini adalah proyeksi struktural keahlian politik, menandai munculnya CCP tidak hanya sebagai partai berkuasa di dalam negeri, tetapi juga sebagai aktor tata kelola internasional yang mampu membentuk bagaimana organisasi politik lain mendefinisikan kompetensi, legitimasi, dan modernisasi,” pungkas Mehta.