China Ancam Tindakan Keras Jika PM Jepang Tak Cabut Komentarnya soal Taiwan

BEIJING - China mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut yang keras terhadap Jepang kecuali perdana menterinya mencabut komentar kontroversialnya tentang Taiwan. Ancaman ini disampaikan Kementerian Luar Negeri China.

Ancaman ini muncul ketika Beijing dilaporkan memberlakukan kembali larangan impor seafood asal Jepang.

Kedua negara ini berseteru setelah Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi mengatakan invasi China terhadap Taiwan akan memicu respons militer Tokyo, sebuah komentar pembelaan pada Taipei yang membuat Beijing marah.

Baca Juga: Militer Jepang Siap Bela Taiwan, China Kerahkan Coast Guard ke Pulau Sengketa

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengatakan pada hari Rabu bahwa pernyataan PM Takaichi telah merusak fondasi politik hubungan China-Jepang. "Dan China memiliki banyak alasan untuk merespons tindakan tersebut," katanya, seperti dikutip South China Morning Post, Kamis (20/11/2025).

"Pihak China akan dipaksa untuk mengambil tindakan balasan yang keras dan tegas, dan pihak Jepang akan menanggung semua konsekuensi yang timbul darinya," lanjut Mao.

"Jepang harus terlebih dahulu mencabut pernyataan yang salah ini dan mengambil langkah konkret untuk menegakkan fondasi politik hubungan bilateral. Jika tidak, China akan dipaksa untuk mengambil tindakan lebih lanjut," ujarnya.

Mengutip sumber pemerintah Jepang, kantor berita Kyodo menyebutkan Beijing telah memberi tahu Tokyo bahwa mereka akan menangguhkan impor seafood hanya beberapa minggu setelah mengizinkannya dilanjutkan.

China melarang produk-produk akuatik tersebut selama hampir dua tahun karena apa yang dikatakannya merupakan kekhawatiran tentang pembuangan air limbah olahan Jepang dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima.

Larangan kali ini pemicunya diyakini berasal dari komentar PM Takaichi, yang disampaikan kepada Parlemen Jepang pada 7 November. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Tokyo, yang akan membenarkan respons militer Jepang.

Ketika ditanya tentang larangan impor seafood Jepang yang dihidupkan kembali, Mao mengatakan Jepang telah gagal menyediakan materi teknis yang dijanjikan.

"Saat ini, bahkan jika produk tersebut diekspor ke China, tidak akan ada pasar," ujarnya, tanpa mengonfirmasi bahwa larangan tersebut telah diberlakukan kembali.

Awal bulan ini, Jepang mengirimkan enam ton kerang beku ke China, pengiriman pertama sejak 2023. Sebelum larangan pada 2023, China, termasuk wilayah otonominya; Hong Kong, menyumbang lebih dari sepertiga dari seluruh ekspor seafood Jepang, menurut data resmi pada 2022.

Namun harapan untuk pengiriman lebih lanjut telah memudar akibat dampak dari perselisihan terbaru.

Beijing menganggap pernyataan Takaichi sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri China, dan tuntutannya agar dia mencabut komentar tersebut belum dipenuhi.

Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari China yang dapat dipersatukan kembali dengan paksa jika perlu. Sebagian besar negara, termasuk Jepang dan Amerika Serikat, tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka, tetapi Washington menentang segala upaya untuk merebut pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu dengan paksa dan berkomitmen untuk memasoknya dengan senjata.

Yuyuan Tantian, akun media sosial milik lembaga penyiaran negara China; CCTV, menyatakan pada akhir pekan bahwa "tindakan balasan substantif" China telah disiapkan. "Tindakan tersebut mungkin termasuk menambahkan perusahaan Jepang ke dalam daftar entitas yang tidak dapat diandalkan atau menangguhkan pertukaran antarpemerintah dalam urusan ekonomi, diplomatik, atau militer," tulis akun tersebut.

Beijing juga telah mendesak warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang, dan Kementerian Pendidikan-nya telah mendorong para pelajar China untuk mempertimbangkan kembali rencana belajar di Jepang.

China juga merupakan mitra dagang terbesar Jepang, dan salah satu penerima investasi terbesar dari perusahaan-perusahaan Jepang.

Perundingan diplomatik tingkat tinggi di Beijing pada hari Selasa gagal meredakan ketegangan.

Liu Jinsong, kepala departemen urusan Asia Kementerian Luar Negeri China, mengatakan kepada koleganya dari Jepang, Masaaki Kanai, bahwa Takaichi harus menarik kembali pernyataannya. Liu juga mengatakan dia "sangat tidak puas" dengan perundingan tersebut.

Dalam sebuah komentar yang diterbitkan pada hari Rabu, media corong Partai Komunis China; People Daily, menyebutkan bahwa penarikan kata-kata dan tindakan PM Jepang adalah "satu-satunya pendekatan yang benar" bagi Tokyo.