Menteri Dalam Negeri Kolombia Tolak Sanksi AS, Sangkal Tuduhan Terlibat Perdagangan Narkoba

Minggu, 26 Oktober 2025 - 12:32 WIB
loading...
Menteri Dalam Negeri...
Menteri Dalam Negeri Kolombia Armando Benedetti. Foto/anadolu
A A A
BOGOTA - Menteri Dalam Negeri Kolombia Armando Benedetti mengkritik Amerika Serikat (AS) setelah dimasukkan ke dalam daftar sanksi. Dia menekankan ia tidak terkait dengan tuduhan perdagangan narkoba.

“Karena telah membela martabat negara dan menyatakan presiden @petrogustavo bukan pengedar narkoba, mereka memasukkan saya ke dalam daftar OFAC (Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS) tanpa saya menyerang mereka,” tulis Benedetti di platform media sosial AS X.

Mengatakan ia tidak pernah memasuki rumah seorang pengedar narkoba pun, Benedetti berkata, “Itu menunjukkan bahwa setiap kerajaan tidak adil dan bahwa perjuangan anti-narkobanya hanyalah tipuan untuk persenjataan. Di negara ini, tidak ada yang percaya cerita bahwa saya seorang pengedar narkoba.”

“Bagi AS, pernyataan tanpa kekerasan sama saja dengan menjadi pengedar narkoba. Orang asing pulang saja,” tegas dia.

Putra Presiden Gustavo Petro, Nicolas Petro, yang dimasukkan ke dalam daftar sanksi bersama ayahnya, mengkritik keputusan tersebut sebagai bermotif politik.

"Hanya karena saya putra @petrogustavo, mereka secara tidak adil memasukkan saya ke dalam daftar Clinton. Suatu penganiayaan politik dan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya akan pergi ke organisasi internasional untuk membela hak-hak saya," ujarnya.

AS mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka menjatuhkan sanksi kepada presiden Kolombia, dengan alasan dugaan kegagalan pemerintahannya dalam memerangi perdagangan narkoba ilegal.

OFAC mengatakan penetapan tersebut mencakup pembatasan terhadap keluarga dekat dan rekan-rekan dekat Petro.

Baca juga: Presiden Brasil: PBB telah Berhenti Berfungsi, Dewan Keamanan Gagal Hentikan Perang Besar
(sya)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Lebih dari 50.000 Orang...
Lebih dari 50.000 Orang Dilaporkan Hilang akibat Gempa Venezuela
AS Ingin Pindahkan Pangkalan-Pangkalan...
AS Ingin Pindahkan Pangkalan-Pangkalan di Teluk yang Rusak Akibat Serangan Iran ke Israel
Lebanon dan Israel Tandatangani...
Lebanon dan Israel Tandatangani Kesepakatan Kerangka Kerja untuk Akhiri Perang
AS Kembali Serang Iran,...
AS Kembali Serang Iran, IRGC Balas Gempur Pasukan Amerika
Pengadilan AS Hukum...
Pengadilan AS Hukum Warga Israel karena Curi Rahasia Dagang
Kim Jong-un Janji Kapal...
Kim Jong-un Janji Kapal Perang Korut Dilengkapi Senjata Nuklir, Momok bagi AS
10 Negara dengan Biaya...
10 Negara dengan Biaya Hidup Termahal di Dunia pada 2026, Ada Tetangga Indonesia
Gelombang Panas Dahsyat...
Gelombang Panas Dahsyat Landa Eropa, Picu Lebih dari 200 Kematian di Spanyol dan Prancis
Paris Melarang Warganya...
Paris Melarang Warganya Minum Alkohol di Tempat Umum Mulai Hari Ini
Rekomendasi
Investasi Tepat Sasaran,...
Investasi Tepat Sasaran, Pertamina NRE Raup Dividen dari CREC Filipina
Kisah Syahla, Anak Driver...
Kisah Syahla, Anak Driver Ojol dan Penjual Nasi Lolos UGM lewat Jalur SNBP
Blusukan, Jokowi Terima...
Blusukan, Jokowi Terima Gelar Adat Tertinggi dari 5 Kerajaan Adat Lampung
Berita Terkini
Jet Tempur China dan...
Jet Tempur China dan Rusia Kompak Masuk ke Zona Pertahanan Udara Korsel
Balas Serangan AS, Iran...
Balas Serangan AS, Iran Gempur Bahrain
Korut Masih Andalkan...
Korut Masih Andalkan Senjata Besar, Korsel Beralih ke 500.000 Prajurit Drone, Siapa Lebih Unggul?
Ukraina Berusaha Rebut...
Ukraina Berusaha Rebut Kesempatan Pertama untuk Menang, tapi Kenapa Selalu Gagal?
Pengadilan Inggris Butuh...
Pengadilan Inggris Butuh 300 Tahun untuk Selesaikan Tumpukan Kasus
Lebih dari 50.000 Orang...
Lebih dari 50.000 Orang Dilaporkan Hilang akibat Gempa Venezuela
Infografis
Tunjangan Beasiswa LPDP...
Tunjangan Beasiswa LPDP Dalam Negeri Tahun 2025
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved