Arab Saudi Ingin Bantu Lucuti Senjata Hamas dan Danai Otoritas Palestina
Jum'at, 24 Oktober 2025 - 20:15 WIB
loading...
Pejuang Hamas di Jalur Gaza. Foto/anadolu
A
A
A
RIYADH - Arab Saudi berencana mengambil peran utama di Gaza pascaperang dengan membantu melucuti senjata dan meminggirkan Hamas serta memberikan dukungan finansial dan logistik kepada Otoritas Palestina (PA). Langkah itu terungkap dalam laporan internal Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang dilihat Middle East Eye.
Kerajaan tersebut bermaksud "mendukung pengerahan misi penjaga perdamaian internasional di Gaza", menurut laporan tersebut.
Arab Saudi telah diusulkan sebagai negara yang dapat berkontribusi pada pasukan semacam itu, bersama negara-negara Arab dan mayoritas Muslim lainnya.
Dokumen tersebut menyatakan hal ini "bertujuan menyajikan visi kerajaan dalam meningkatkan stabilitas di Jalur Gaza dan wilayah Palestina."
Hal ini akan dilakukan, menurut laporan tersebut, "dengan meminggirkan peran Hamas dalam pemerintahan" dan mereformasi PA "dengan cara yang melayani aspirasi rakyat Palestina untuk negara merdeka dan berdaulat di perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya."
Arab Saudi menyatakan Hamas memiliki "dampak yang menghambat upaya perdamaian dan memperdalam perpecahan" sehingga harus dikesampingkan.
Hal ini dapat dilakukan, menurut dokumen tersebut, melalui pelucutan senjata "progresif" "melalui perjanjian internasional dan regional yang menjamin netralitas."
Menyerahkan pemerintahan secara bertahap kepada Otoritas Palestina juga akan membantu mengurangi peran Hamas di Gaza, menurut laporan tersebut, yang menyarankan "menghubungkan upaya-upaya ini dengan solusi dua negara."
Dokumen tersebut menyatakan hal ini akan dilakukan setelah berkonsultasi dengan Mesir, Yordania, dan Otoritas Palestina, mengutip instruksi dari Manal binti Hassan Radwan, pejabat Kementerian Luar Negeri yang semakin berpengaruh.
Otoritas Palestina tidak memiliki kehadiran di Gaza sejak 2007, ketika ketegangan atas kemenangan Hamas dalam pemilihan legislatif memicu bentrokan antara gerakan tersebut dan Fatah, partai yang mendominasi Otoritas Palestina.
Kerajaan tersebut bermaksud "mendukung pengerahan misi penjaga perdamaian internasional di Gaza", menurut laporan tersebut.
Arab Saudi telah diusulkan sebagai negara yang dapat berkontribusi pada pasukan semacam itu, bersama negara-negara Arab dan mayoritas Muslim lainnya.
Dokumen tersebut menyatakan hal ini "bertujuan menyajikan visi kerajaan dalam meningkatkan stabilitas di Jalur Gaza dan wilayah Palestina."
Hal ini akan dilakukan, menurut laporan tersebut, "dengan meminggirkan peran Hamas dalam pemerintahan" dan mereformasi PA "dengan cara yang melayani aspirasi rakyat Palestina untuk negara merdeka dan berdaulat di perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya."
Arab Saudi menyatakan Hamas memiliki "dampak yang menghambat upaya perdamaian dan memperdalam perpecahan" sehingga harus dikesampingkan.
Hal ini dapat dilakukan, menurut dokumen tersebut, melalui pelucutan senjata "progresif" "melalui perjanjian internasional dan regional yang menjamin netralitas."
Menyerahkan pemerintahan secara bertahap kepada Otoritas Palestina juga akan membantu mengurangi peran Hamas di Gaza, menurut laporan tersebut, yang menyarankan "menghubungkan upaya-upaya ini dengan solusi dua negara."
Dokumen tersebut menyatakan hal ini akan dilakukan setelah berkonsultasi dengan Mesir, Yordania, dan Otoritas Palestina, mengutip instruksi dari Manal binti Hassan Radwan, pejabat Kementerian Luar Negeri yang semakin berpengaruh.
Otoritas Palestina tidak memiliki kehadiran di Gaza sejak 2007, ketika ketegangan atas kemenangan Hamas dalam pemilihan legislatif memicu bentrokan antara gerakan tersebut dan Fatah, partai yang mendominasi Otoritas Palestina.
Lihat Juga :
