Perundingan Damai Afghanistan Bahas Gencatan Senjata dan Hak-Hak Perempuan

DOHA - Perwakilan Pemerintah Afghanistan dan gerilyawan Taliban menggelar perundingan damai penuh sejarah untuk mengakhiri perang yang berlangsung selama dua dekade dan menewaskan puluhan ribu orang. Isu utama yang dibicarakan dalam perundingan tersebut adalah gencatan senjata dan pemenuhan hak-hak perempuan.

Perundingan damai itu juga menguntungkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin mengakhiri perang terpanjang yang dijalani negaranya. Dia juga akan memanfaatkan itu sebagai kesempatan untuk mengangkat prestasinya menjelang Pemilu Presiden AS. Dia juga menjanjikan banyak bantuan untuk menyukseskan kesepakatan itu. (Baca: Disebut Sebagai LSM, Begini Jawaban Majelis Ulama Indonesia)

Pembukaan negosiasi perdamaian itu sehari setelah peringatan ke-19 Serangan 11 September di AS yang memicu perang di Afghanistan. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memperingatkan kedua belah pihak untuk mengambil kesempatan dalam mencapai kesepakatan dan mencari solusi atas tantangan ke depannya.

“Pilihan sistem politik ada di tangan kalian semua untuk membuatnya,” kata Pompeo saat upacara pembukaan perundingan perdamaian di Doha, Qatar, Sabtu (12/9). “Kita yakin bahwa melindungi hak-hak seluruh rakyat Afghan adalah cara terbaik untuk menghentikan kekerasan,” katanya.

Kepala dewan perdamaian Afghanistan, Abdullah Abdullah mengatakan, jika kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat pada semua poin, mereka harus tetap kompromi. “Delegasi saya di Doha mewakili sistem politik didukung jutaan perempuan dan lelaki dari beragam budaya serta latar belakang etnik dan sosial di tanah air kita,” katanya. Sementara pemimpin Taliban, Mullah Baradar Akhund mengungkapkan, Afghanistan seharusnya memiliki sistem Islami pada semua etnik dan suku tanpa adanya diskriminasi dalam kehidupan mereka.

Pompeo memperingatkan tentang skala dan ukuran bantuan keuangan AS untuk Afghanistan tergantung dengan pendanaan internasional. “Bantuan itu akan tergantung dengan pilihan dan pelaksanaan hasil perundingan damai,” ucapnya.

Utusan khusus AS untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad mengatakan, mencegah aksi terorisme merupakan syarat utama perdamaian. Selain itu, melindungi hak minoritas dan perempuan juga akan menjadi hal penting. Para pejabat, diplomat, dan analisis menyatakan negosiasi itu sebagai pencapai besar. Tapi, cukup sulit mewujudkan perdamaian di Afghanistan seiring peningkatan kekerasan di negara tersebut.

Abdullah mengatakan, pengurangan kekerasan dan tercapainya gencatan senjata permanen menjadi isu utama yang akan didiskusikan kemarin. Tantangan berat adalah mengamankan hak perempuan dan warga minoritas menjadi hal sulit bagi Taliban. (Baca juga: Wabah Corona, Bolehkah Salat Memakai Masker?)

Sementara itu, banyak warga Afghanistan mendukung perundingan damai tersebut. Pariwash Farkish, seorang guru di Kabul, mengaku memberikan perhatian penuh dengan perdamaian tersebut. Dia mengaku menjadi saksi banyak ledakan dan kekerasan di negaranya. “Ketika saya melihat negosiasi perdamaian itu, saya tidak melihat ada perempuan dari rombongan Taliban. Itu mengkhawatirkan saya,” katanya.

Perundingan damai itu bisa terlaksana setelah tertunda selama berbulan-bulan. Perundingan digelar menyusul kesepakatan keamanan AS-Taliban pada Februari. Namun, perdebatan soal pertukaran tawanan yang kontroversial memperlambat tahapan berikutnya, begitu pula kekerasan di Afghanistan, tempat perang yang telah berlangsung selama empat dekade menemui jalan buntu.