Kunjungan Xi Jinping ke Xinjiang Tuai Sorotan, Apa yang Terjadi?
Kamis, 02 Oktober 2025 - 08:51 WIB
loading...
Kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Xinjiang menuai kritik dari para diaspora Uighur dan pakar hak asasi manusia. Foto/X @SpoxCHN_MaoNing
A
A
A
JAKARTA - Kunjungan terbaru Presiden China Xi Jinping ke wilayah yang disebut sebagai Daerah Otonomi Xinjiang Uighur dalam rangka peringatan 70 tahun pendiriannya menuai kritik tajam dari kalangan diaspora Uighur dan pakar hak asasi manusia (HAM). Mereka menilai perayaan yang digelar secara megah itu hanyalah upaya menutupi represi yang masih berlangsung.
Berdasarkan laporan Deutsche Welle (DW), media pemerintah China menayangkan secara langsung momen Xi Jinping menerima sambutan karpet merah, sementara warga dengan pakaian tradisional Uighur menampilkan nyanyian dan tarian. Namun, bagi penyair Uighur di pengasingan, Aziz Isa Elkun, gambar-gambar tersebut terlalu menyakitkan untuk ditonton.
“Saya tidak sanggup menontonnya. Hanya satu atau dua detik...lalu saya berhenti,” ujar Elkun yang kini tinggal di London kepada DW.
“Perayaan itu sangat kontras dengan apa yang Xi lakukan beberapa tahun lalu terhadap komunitas Uighur. Sekarang orang-orang dipaksa bernyanyi untukmu. Itu konyol,” lanjut dia, seperti dikutip Uygur News, Kamis (2/10/2025).
Baca Juga: Laporan Global Rights Compliance Ungkap Dugaan Kerja Paksa di Sektor Strategis China
Elkun melarikan diri dari Turkistan Timur hampir tiga dekade lalu setelah mengalami persekusi oleh otoritas China. Dia menilai perayaan kali ini bukanlah ekspresi asli budaya Uighur, melainkan “pertunjukan politik untuk menutupi kekejaman.”
“Peringatan ini bukan untuk rakyat Uighur,” ujarnya. “Ini hanya panggung untuk menunjukkan gambaran palsu kepada dunia, sementara rakyat kami tetap dipenjara, diawasi, dan dilucuti dari budaya serta keyakinan mereka. Anda tidak bisa merayakan sesuatu ketika kebijakan yang setara genosida masih berlangsung di balik layar.”
Laporan internasional memperkuat peringatan Elkun. Laporan PBB tahun 2022 menuduh China melakukan “pelanggaran HAM serius” di Xinjiang yang berpotensi masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan Atlantic Council tahun 2022 memperkirakan setidaknya setengah juta orang Uighur telah ditahan di penjara atau pusat yang disebut “pelatihan vokasional", namun digambarkan para penyintas sebagai kamp interniran.
Akademisi seperti Darren Byler dari Simon Fraser University menekankan bahwa wilayah tersebut telah berubah menjadi “ruang pengawasan berteknologi tinggi", di mana pergerakan, komunikasi, hingga perilaku digital warga Uighur dilacak.
Meski Beijing telah mengurangi tampilan pos-pos pemeriksaan agar tidak mencolok, Byler mengatakan kepada DW bahwa “sistem pengenalan wajah dan pelacakan plat nomor tetap berfungsi. Jika Anda warga Xinjiang, pemerintah pada dasarnya selalu tahu posisi Anda.”
Di sisi lain, program kerja paksa terus memindahkan warga Uighur ke sektor tekstil, pertanian, dan manufaktur. Analis berpendapat, program ini dirancang untuk mengasimilasi mereka ke dalam tenaga kerja yang dikendalikan negara, sambil meruntuhkan identitas budaya dan agama mereka.
Data resmi menunjukkan Xinjiang tengah mengalami lonjakan sektor pariwisata. Media pemerintah, China Daily,melaporkan wilayah itu menerima 302 juta kunjungan wisata tahun lalu, menghasilkan lebih dari 50 miliar dolar AS. Dalam peringatan tersebut, Xi menyerukan integrasi lebih lanjut antara pariwisata dan budaya.
Namun, sejumlah pakar menilai “ledakan pariwisata” itu justru menutupi kondisi nyata. Timothy Grose, profesor Studi China di Rose-Hulman Institute of Technology, mengatakan kepada DW bahwa wisatawan hanya diperlihatkan atraksi yang dikurasi.
“Orang-orang tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di tingkat desa, tempat banyak kebijakan penghapusan budaya diterapkan,” ucapnya.
Akses bagi peneliti independen juga semakin dibatasi. “Akses praktisnya sudah tertutup,” ujar Grose, menambahkan bahwa peneliti asing hanya mendapat tur resmi yang terkelola ketat tanpa peluang nyata menyelidiki kondisi.
Meski represi berlangsung di dalam negeri, komunitas diaspora Uighur tetap berupaya mempertahankan identitas mereka. Di berbagai belahan dunia, komunitas ini mendirikan pusat budaya, menerbitkan buku, serta mengorganisasi pendidikan bahasa dan agama bagi generasi muda.
Aziz Isa Elkun termasuk salah satu suara tersebut. Kini menjadi peneliti di SOAS University of London, ia terus menulis puisi tentang tanah kelahirannya dan bersuara di ruang publik, meskipun polisi China kerap mengganggu keluarganya yang masih tinggal di Xinjiang.
“Saya tahu harganya sangat berat, tapi saya tidak bisa diam,” kata Elkun.
“Uighur di pengasingan harus mengatakan kebenaran tentang apa yang terjadi pada rakyat kami. Saya percaya keadilan pada akhirnya akan menang, tidak peduli berapa banyak tarian panggung yang diperlihatkan Beijing kepada dunia,” pungkasnya.
Berdasarkan laporan Deutsche Welle (DW), media pemerintah China menayangkan secara langsung momen Xi Jinping menerima sambutan karpet merah, sementara warga dengan pakaian tradisional Uighur menampilkan nyanyian dan tarian. Namun, bagi penyair Uighur di pengasingan, Aziz Isa Elkun, gambar-gambar tersebut terlalu menyakitkan untuk ditonton.
“Saya tidak sanggup menontonnya. Hanya satu atau dua detik...lalu saya berhenti,” ujar Elkun yang kini tinggal di London kepada DW.
“Perayaan itu sangat kontras dengan apa yang Xi lakukan beberapa tahun lalu terhadap komunitas Uighur. Sekarang orang-orang dipaksa bernyanyi untukmu. Itu konyol,” lanjut dia, seperti dikutip Uygur News, Kamis (2/10/2025).
Baca Juga: Laporan Global Rights Compliance Ungkap Dugaan Kerja Paksa di Sektor Strategis China
Elkun melarikan diri dari Turkistan Timur hampir tiga dekade lalu setelah mengalami persekusi oleh otoritas China. Dia menilai perayaan kali ini bukanlah ekspresi asli budaya Uighur, melainkan “pertunjukan politik untuk menutupi kekejaman.”
“Peringatan ini bukan untuk rakyat Uighur,” ujarnya. “Ini hanya panggung untuk menunjukkan gambaran palsu kepada dunia, sementara rakyat kami tetap dipenjara, diawasi, dan dilucuti dari budaya serta keyakinan mereka. Anda tidak bisa merayakan sesuatu ketika kebijakan yang setara genosida masih berlangsung di balik layar.”
Penahanan, Kerja Paksa, dan Penghapusan Budaya
Laporan internasional memperkuat peringatan Elkun. Laporan PBB tahun 2022 menuduh China melakukan “pelanggaran HAM serius” di Xinjiang yang berpotensi masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan Atlantic Council tahun 2022 memperkirakan setidaknya setengah juta orang Uighur telah ditahan di penjara atau pusat yang disebut “pelatihan vokasional", namun digambarkan para penyintas sebagai kamp interniran.
Akademisi seperti Darren Byler dari Simon Fraser University menekankan bahwa wilayah tersebut telah berubah menjadi “ruang pengawasan berteknologi tinggi", di mana pergerakan, komunikasi, hingga perilaku digital warga Uighur dilacak.
Meski Beijing telah mengurangi tampilan pos-pos pemeriksaan agar tidak mencolok, Byler mengatakan kepada DW bahwa “sistem pengenalan wajah dan pelacakan plat nomor tetap berfungsi. Jika Anda warga Xinjiang, pemerintah pada dasarnya selalu tahu posisi Anda.”
Di sisi lain, program kerja paksa terus memindahkan warga Uighur ke sektor tekstil, pertanian, dan manufaktur. Analis berpendapat, program ini dirancang untuk mengasimilasi mereka ke dalam tenaga kerja yang dikendalikan negara, sambil meruntuhkan identitas budaya dan agama mereka.
Pariwisata Menutupi Represi
Data resmi menunjukkan Xinjiang tengah mengalami lonjakan sektor pariwisata. Media pemerintah, China Daily,melaporkan wilayah itu menerima 302 juta kunjungan wisata tahun lalu, menghasilkan lebih dari 50 miliar dolar AS. Dalam peringatan tersebut, Xi menyerukan integrasi lebih lanjut antara pariwisata dan budaya.
Namun, sejumlah pakar menilai “ledakan pariwisata” itu justru menutupi kondisi nyata. Timothy Grose, profesor Studi China di Rose-Hulman Institute of Technology, mengatakan kepada DW bahwa wisatawan hanya diperlihatkan atraksi yang dikurasi.
“Orang-orang tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di tingkat desa, tempat banyak kebijakan penghapusan budaya diterapkan,” ucapnya.
Akses bagi peneliti independen juga semakin dibatasi. “Akses praktisnya sudah tertutup,” ujar Grose, menambahkan bahwa peneliti asing hanya mendapat tur resmi yang terkelola ketat tanpa peluang nyata menyelidiki kondisi.
Suara Diaspora Terus Bergema
Meski represi berlangsung di dalam negeri, komunitas diaspora Uighur tetap berupaya mempertahankan identitas mereka. Di berbagai belahan dunia, komunitas ini mendirikan pusat budaya, menerbitkan buku, serta mengorganisasi pendidikan bahasa dan agama bagi generasi muda.
Aziz Isa Elkun termasuk salah satu suara tersebut. Kini menjadi peneliti di SOAS University of London, ia terus menulis puisi tentang tanah kelahirannya dan bersuara di ruang publik, meskipun polisi China kerap mengganggu keluarganya yang masih tinggal di Xinjiang.
“Saya tahu harganya sangat berat, tapi saya tidak bisa diam,” kata Elkun.
“Uighur di pengasingan harus mengatakan kebenaran tentang apa yang terjadi pada rakyat kami. Saya percaya keadilan pada akhirnya akan menang, tidak peduli berapa banyak tarian panggung yang diperlihatkan Beijing kepada dunia,” pungkasnya.
(mas)
Lihat Juga :