Presiden Palestina Kecam 2 Tahun Genosida di Gaza dan Perluasan Permukiman Israel di Tepi Barat

NEW YORK - Presiden Palestina Mahmoud Abbas memulai pidato di Sidang Umum PBB pada Kamis (25/9/2025) dengan mengecam genosida yang telah berlangsung 2 tahun di Jalur Gaza. Ia berbicara melalui tautan video, karena pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak visanya dan delegasinya.

Dengan seruan baru untuk negara Palestina merdeka yang menjadi sorotan pekan ini, pidato Abbas menjadi salah satu yang paling dinantikan.

“Saya berbicara kepada Anda hari ini setelah hampir dua tahun rakyat Palestina di Jalur Gaza menghadapi perang genosida, kehancuran, kelaparan, dan pengungsian,” tegas Abbas melalui tautan video.

Dia menjelaskan, “Genosida tersebut telah dilancarkan oleh pasukan pendudukan Israel di mana mereka membunuh dan melukai lebih dari 220.000 warga Palestina yang sebagian besar tidak bersenjata, anak-anak, perempuan, dan lansia.”

“Apa yang dilakukan Israel bukan sekadar agresi. Ini adalah kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang didokumentasikan dan dipantau, dan akan dicatat dalam buku-buku sejarah dan halaman-halaman kesadaran internasional sebagai salah satu bab paling mengerikan dari tragedi kemanusiaan di abad ke-20 dan ke-21,” ujarnya.

Setelah menguraikan situasi di Gaza, Abbas beralih ke Tepi Barat, di mana "pemerintah Israel yang ekstremis terus menerapkan penyakit permukimannya melalui perluasan permukiman ilegal dan mengembangkan proyek-proyek untuk mencaplok permukiman."

Ia merujuk pada rencana permukiman E1 terbaru Israel "yang akan membagi Tepi Barat menjadi dua bagian dan akan mengisolasi Yerusalem yang diduduki dari wilayah sekitarnya serta akan melemahkan pilihan solusi dua negara, pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan yang relevan."

Pemimpin Otoritas Palestina tersebut mengatakan "kami menolak dan sepenuhnya menyesalkan" seruan Netanyahu untuk "Israel yang lebih besar".

“Hal itu melibatkan ekspansi ke negara-negara Arab yang berdaulat, di samping serangan brutal terhadap Negara Qatar," ujarnya.

Ia menyebut, “Serangan itu sebagai eskalasi dan pelanggaran berat dan terang-terangan terhadap hukum internasional."
Presiden Otoritas Palestina membahas meningkatnya "terorisme" para pemukim.

"Mereka membakar rumah dan ladang, mencabut pohon, menyerang desa, dan menyerang warga sipil Palestina yang tak bersenjata," ujar Abbas kepada majelis PBB.

Dia menegaskan, "Faktanya, mereka membunuh warga sipil di siang bolong di bawah perlindungan tentara pendudukan Israel."

Abbas kemudian membahas serangan terhadap situs-situs keagamaan Islam dan Kristen di Yerusalem, Hebron, dan Jalur Gaza, dengan mengatakan serangan tersebut telah merusak masjid, gereja, dan pemakaman "dalam pelanggaran terang-terangan terhadap status quo historis dan pelanggaran yang jelas terhadap ketentuan hukum internasional".

"Terlepas dari semua penderitaan rakyat kami, kami menolak apa yang dilakukan Hamas pada tanggal 7 Oktober," ujar Abbas dalam pidatonya.

Ia mengatakan penargetan warga negara Israel dan penyanderaan "tidak mewakili rakyat Palestina, juga tidak mewakili perjuangan mereka yang adil untuk kebebasan dan kemerdekaan.”

"Kami telah menegaskan, dan akan terus menegaskan, bahwa Jalur Gaza adalah bagian integral dari negara Palestina, dan kami siap memikul tanggung jawab penuh atas pemerintahan dan keamanan di sana," papar dia.

Abbas menegaskan, "Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan," dengan mengatakan Hamas dan faksi-faksi lainnya harus menyerahkan senjata mereka sebagai bagian dari proses pembangunan negara.

“Hamas dan faksi-faksi lainnya harus menyerahkan senjata mereka kepada Otoritas Nasional Palestina sebagai bagian dari proses pembangunan institusi satu negara, satu hukum, dan satu pasukan keamanan yang sah. Kami tegaskan kembali bahwa kami tidak menginginkan negara bersenjata. Hadirin sekalian, luka kami sangat dalam dan musibah kami sangat besar,” ujar dia.

Abbas menyampaikan apresiasinya kepada "semua orang dan organisasi di seluruh dunia yang berunjuk rasa mendukung hak-hak rakyat Palestina atas kebebasan dan kemerdekaan serta untuk menghentikan perang, kehancuran, dan kelaparan."

Ia kemudian mendesak agar dukungan Palestina tidak disamakan dengan antisemitisme.

"Kami menolak mencampuradukkan solidaritas dengan perjuangan Palestina dan isu antisemitisme, yang merupakan sesuatu yang kami tolak berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kami dalam kerangka menyambut hasil Konferensi Internasional untuk Perdamaian," tegas dia.

Baca juga: Protes Gen-Z Guncang Ladakh India, Kantor Partai Berkuasa Dibakar, 4 Orang Tewas