3 Alasan Prancis Mengakui Negara Palestina
Selasa, 23 September 2025 - 15:19 WIB
loading...
A
A
A
Meskipun sebagian besar negara anggota PBB kini mengakui kenegaraan Palestina, negara-negara anggota PBB yang baru harus mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan PBB, di mana AS telah menggunakan hak vetonya untuk menghalangi Palestina menjadi negara anggota penuh PBB.
Palestina diperkirakan akan menjadi agenda utama Sidang Umum PBB, yang akan dihadiri oleh lebih dari 140 pemimpin dunia minggu ini.
Melaporkan dari markas besar PBB di New York, Hashem Ahelbarra dari Al Jazeera mengatakan bahwa terdapat momentum yang sedang dibangun bagi para pemimpin PBB untuk membahas solusi dua negara, yang membayangkan negara Palestina yang berdaulat dan hidup berdampingan dengan Israel.
"Satu-satunya masalah yang mereka hadapi adalah bahwa mendirikan negara Palestina yang layak membutuhkan persetujuan dari pemerintah AS, yang tampaknya tidak bersedia menempuh jalur itu," ujarnya.
"Bagi banyak pemimpin Eropa, ini bukan sekadar isyarat simbolis, melainkan upaya untuk mendorong terwujudnya tatanan politik baru dalam waktu dekat. Mereka mengatakan memiliki pengaruh yang pada akhirnya akan mereka gunakan untuk mengakhiri perang di Gaza," tambahnya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali mengatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan pembentukan negara Palestina. September lalu, Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi yang menyerukan Israel untuk mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina dalam waktu satu tahun.
3. Mendukung Perjuangan Rakyat Palestina
Sultan Barakat, seorang profesor di Universitas Hamad Bin Khalifa di Qatar, mengatakan bahwa pengakuan Palestina lebih dari sekadar simbolisme, dan merupakan "dukungan nyata dan praktis bagi perjuangan Palestina".Palestina diperkirakan akan menjadi agenda utama Sidang Umum PBB, yang akan dihadiri oleh lebih dari 140 pemimpin dunia minggu ini.
Melaporkan dari markas besar PBB di New York, Hashem Ahelbarra dari Al Jazeera mengatakan bahwa terdapat momentum yang sedang dibangun bagi para pemimpin PBB untuk membahas solusi dua negara, yang membayangkan negara Palestina yang berdaulat dan hidup berdampingan dengan Israel.
"Satu-satunya masalah yang mereka hadapi adalah bahwa mendirikan negara Palestina yang layak membutuhkan persetujuan dari pemerintah AS, yang tampaknya tidak bersedia menempuh jalur itu," ujarnya.
"Bagi banyak pemimpin Eropa, ini bukan sekadar isyarat simbolis, melainkan upaya untuk mendorong terwujudnya tatanan politik baru dalam waktu dekat. Mereka mengatakan memiliki pengaruh yang pada akhirnya akan mereka gunakan untuk mengakhiri perang di Gaza," tambahnya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali mengatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan pembentukan negara Palestina. September lalu, Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi yang menyerukan Israel untuk mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina dalam waktu satu tahun.
(ahm)
Lihat Juga :
