4 Fakta Larangan Media Sosial di Nepal Picu Demostrasi Generasi Z
Selasa, 09 September 2025 - 15:15 WIB
loading...
Demonstrasi generasi Z dipicu larangan media sosial di Nepal. Foto/X/@thePiggsBoson
A
A
A
KATHMANDU - Setidaknya 19 orang tewas di Nepal ketika polisi menindak para pengunjuk rasa yang menuntut pemerintah mencabut larangan menyeluruh terhadap aplikasi media sosial dan memberantas korupsi.
Kerusuhan, yang sebagian besar dipimpin oleh aktivis Generasi Z, dengan cepat meningkat menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli dalam beberapa tahun terakhir.
Menteri Dalam Negeri Nepal Ramesh Lekhak mengajukan pengunduran dirinya kepada Perdana Menteri KP Sharma Oli dalam rapat kabinet darurat yang diadakan di kediaman resmi malam ini.
Hanya segelintir aplikasi seperti TikTok, Viber, dan Popo Live yang mematuhi aturan dan tetap dapat diakses. Jutaan orang Nepal tiba-tiba mendapati diri mereka tidak dapat mengakses alat komunikasi sehari-hari mereka.
Baca Juga: 10 Negara yang Sudah Punah, Salah Satunya Kekaisaran Terkuat di Eropa
Kerusuhan, yang sebagian besar dipimpin oleh aktivis Generasi Z, dengan cepat meningkat menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli dalam beberapa tahun terakhir.
Menteri Dalam Negeri Nepal Ramesh Lekhak mengajukan pengunduran dirinya kepada Perdana Menteri KP Sharma Oli dalam rapat kabinet darurat yang diadakan di kediaman resmi malam ini.
4 Fakta Larangan Media Sosial di Nepal Picu Demostrasi Generasi Z
1. Nepal Memblokir 26 Platform Media Sosial
Percikan langsungnya adalah keputusan pemerintah Nepal minggu lalu untuk memblokir 26 platform media sosial dan pesan utama — termasuk Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan X — setelah perusahaan-perusahaan tersebut gagal mendaftar ke Kementerian Komunikasi Nepal berdasarkan aturan baru.Hanya segelintir aplikasi seperti TikTok, Viber, dan Popo Live yang mematuhi aturan dan tetap dapat diakses. Jutaan orang Nepal tiba-tiba mendapati diri mereka tidak dapat mengakses alat komunikasi sehari-hari mereka.
Baca Juga: 10 Negara yang Sudah Punah, Salah Satunya Kekaisaran Terkuat di Eropa
2. Larangan Berkaitan Kedaulatan dan Keamanan
Pihak berwenang berargumen bahwa larangan tersebut berkaitan dengan kedaulatan dan keamanan, dengan mengklaim bahwa platform yang tidak terdaftar memungkinkan penggunaan KTP palsu, ujaran kebencian, penipuan, dan kejahatan siber.Lihat Juga :
