4 Fakta Larangan Media Sosial di Nepal Picu Demostrasi Generasi Z

Perdana Menteri Oli membela langkah tersebut, dengan mengatakan: "Kemerdekaan bangsa lebih besar daripada hilangnya pekerjaan segelintir orang."

Rancangan undang-undang baru yang diajukan ke Parlemen melangkah lebih jauh, mewajibkan perusahaan teknologi untuk membuka kantor di Nepal, membayar pajak, dan menghapus konten yang dianggap merugikan "kepentingan nasional" atau "keharmonisan sosial." Para kritikus menyebutnya sebagai undang-undang sensor.

3. Kemarahan Digital Berimbas pada Aksi Jalanan

Larangan tersebut memanfaatkan rasa frustrasi yang mendalam di kalangan anak muda Nepal. Selama berminggu-minggu, tagar viral seperti #NepoKids dan #NepoBabies telah mengejek anak-anak politisi yang memamerkan mobil mewah dan perjalanan ke luar negeri, membandingkan hak istimewa mereka dengan pengangguran dan inflasi yang merajalela.

Ketika media sosial diputus, kemarahan digital berubah menjadi aksi jalanan. Para pengunjuk rasa — banyak di antaranya mahasiswa — berbaris berseragam sambil membawa buku, meneriakkan: "Tutup korupsi, bukan media sosial."

4. Demonstrasi Berujung pada Kerusuhan

Melansir Gulf News, Polisi menembakkan peluru karet, gas air mata, dan meriam air saat para pengunjuk rasa melanggar jam malam, bentrok dengan aparat, dan bahkan memasuki kompleks Parlemen. Setidaknya 19 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.

Tentara dikerahkan di Kathmandu, dan zona jam malam diperluas ke area-area dengan keamanan tinggi termasuk kediaman Presiden dan Perdana Menteri.

“Ini bukan hanya tentang Facebook atau WhatsApp,” kata mahasiswa Yujan Rajbhandari, 24 tahun. “Kami melawan korupsi yang telah melembaga di Nepal.”