Zionis Umbar Ancaman: Mengakui Negara Palestina Akan Picu Respons Sepihak Israel
Senin, 08 September 2025 - 07:44 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri Zionis Israel Gideon Saar menyatakan mengakui Negara Palestina akan memicu respons sepihak dari Israel. Foto/Yonatan Sindel/Flash 90
A
A
A
TEL AVIV - Menteri Luar Negeri Zionis Israel Gideon Saar kesal setelah komunitas internasional mendesak banyak negara untuk mengakui Negara Palestina. Dia lantas mengumbar ancaman dengan menyatakan pengakuan seperti itu akan memicu respons sepihak dari Israel.
Dia tidak merinci apa yang dimaksud dengan respons sepihak, namun ancamannya itu diduga merujuk pada rencana Israel untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Beberapa negara, termasuk Prancis dan Inggris, telah berjanji untuk mengakui Negara Palestina di sela-sela Sidang Umum ke-80 PBB bulan ini.
Baca Juga: Menlu AS Marco Rubio: Tidak Akan Ada Negara Palestina
Hubungan Prancis-Israel telah menegang terutama sejak Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana negaranya untuk mengakui Negara Palestina. Prancis akan menjadi menjadi tuan rumah bersama Arab Saudi dalam sebuah konferensi tentang solusi dua negara di PBB pada bulan Juli.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bulan lalu mengatakan Inggris akan mengikuti jejak Prancis dengan mengakui Negara Palestina jika Israel gagal menyetujui gencatan senjata dalam perang Gaza, yang dipicu oleh serangan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.
"Negara-negara seperti Prancis dan Inggris yang mendorong apa yang disebut pengakuan tersebut telah melakukan kesalahan besar," kata Saar dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen yang sedang berkunjung ke Israel.
"Melanjutkan rencana tersebut akan mempersulit tercapainya perdamaian," ujarnya.
"Hal itu akan mengganggu stabilitas kawasan. Hal itu juga akan mendorong Israel untuk mengambil keputusan sepihak," imbuh dia, yang dilansir AFP, Senin (8/9/2025).
Pernyataan Saar muncul setelah Israel menyetujui serangkaian permukiman baru di Tepi Barat, termasuk proyek besar di sebelah timur Yerusalem yang dikenal sebagai E1—yang telah diperingatkan oleh komunitas internasional akan mengancam kelangsungan Negara Palestina di masa depan.
Semua permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan proyek E1 bertujuan untuk "mengubur gagasan Negara Palestina."
Pada hari Rabu lalu, dia mengatakan: "Pencaplokan sebagian besar wilayah Tepi Barat akan menghilangkan gagasan untuk membagi tanah kami yang kecil dan mendirikan negara teroris di pusatnya dari agenda untuk selamanya."
Bahkan ketika perang di Gaza berkecamuk, kekerasan juga mengguncang Tepi Barat.
Sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, setidaknya 973 warga Palestina, termasuk militan, telah dibunuh oleh pasukan atau pemukim Israel, menurut data dari Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah.
Selama periode yang sama, setidaknya 36 warga Israel, termasuk tentara, telah tewas dalam serangan Palestina atau selama operasi militer Israel, menurut data resmi Israel.
Dia tidak merinci apa yang dimaksud dengan respons sepihak, namun ancamannya itu diduga merujuk pada rencana Israel untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Beberapa negara, termasuk Prancis dan Inggris, telah berjanji untuk mengakui Negara Palestina di sela-sela Sidang Umum ke-80 PBB bulan ini.
Baca Juga: Menlu AS Marco Rubio: Tidak Akan Ada Negara Palestina
Hubungan Prancis-Israel telah menegang terutama sejak Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana negaranya untuk mengakui Negara Palestina. Prancis akan menjadi menjadi tuan rumah bersama Arab Saudi dalam sebuah konferensi tentang solusi dua negara di PBB pada bulan Juli.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bulan lalu mengatakan Inggris akan mengikuti jejak Prancis dengan mengakui Negara Palestina jika Israel gagal menyetujui gencatan senjata dalam perang Gaza, yang dipicu oleh serangan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.
"Negara-negara seperti Prancis dan Inggris yang mendorong apa yang disebut pengakuan tersebut telah melakukan kesalahan besar," kata Saar dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen yang sedang berkunjung ke Israel.
"Melanjutkan rencana tersebut akan mempersulit tercapainya perdamaian," ujarnya.
"Hal itu akan mengganggu stabilitas kawasan. Hal itu juga akan mendorong Israel untuk mengambil keputusan sepihak," imbuh dia, yang dilansir AFP, Senin (8/9/2025).
Pernyataan Saar muncul setelah Israel menyetujui serangkaian permukiman baru di Tepi Barat, termasuk proyek besar di sebelah timur Yerusalem yang dikenal sebagai E1—yang telah diperingatkan oleh komunitas internasional akan mengancam kelangsungan Negara Palestina di masa depan.
Semua permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan proyek E1 bertujuan untuk "mengubur gagasan Negara Palestina."
Pada hari Rabu lalu, dia mengatakan: "Pencaplokan sebagian besar wilayah Tepi Barat akan menghilangkan gagasan untuk membagi tanah kami yang kecil dan mendirikan negara teroris di pusatnya dari agenda untuk selamanya."
Bahkan ketika perang di Gaza berkecamuk, kekerasan juga mengguncang Tepi Barat.
Sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, setidaknya 973 warga Palestina, termasuk militan, telah dibunuh oleh pasukan atau pemukim Israel, menurut data dari Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah.
Selama periode yang sama, setidaknya 36 warga Israel, termasuk tentara, telah tewas dalam serangan Palestina atau selama operasi militer Israel, menurut data resmi Israel.
(mas)
Lihat Juga :
